Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pelita Indonesia Jajaki Kerja sama dengan Perguruan Tinggi Vokasi dan Industri di Perancis

Editor

Yefri

image-gnews
Perkumpulan Politeknik Swasta (Pelita) Indonesia
Perkumpulan Politeknik Swasta (Pelita) Indonesia
Iklan

Info Event - Perkumpulan Politeknik Swasta (Pelita) Indonesia menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke 2, di Politeknik Harapan Bersama (Poltek Harber) Kota Tegal, Jumat-Sabtu (31/5/2024-1/6/2024).

Rakornas diikuti oleh 40 pimpinan Politeknik Swasta yang tersebar di seluruh Indonesia dari seluruh jumlah anggota Pelita sebanyak 78 Politeknik.

Dalam salah satu pemantik diskusi untuk bahan Rakornas, dihadirkan salah satu Tenaga Ahli Internasional Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek, Mr. Philippe Grangé memaparkan materi “Potret Pendidikan Vokasi di Negara Maju”. Ia menyampaikan banyak hal tentang konsep dan jalannya pendidikan vokasi di negara-negara eropa, khususnya yang terdapat di Perancis.

Link and Match antara Pendidikan Vokasi dengan Industri bukan sebatas pada slogan semata, akan tetapi telah kongkrit terjalankan dengan baik, hal ini salah satunya dikarenakan campur tangan pemerintah yang mengatur regulasi yang baik untuk Pendidikan Vokasi dan Industri melalui Kamar Dagang, dimana untuk pendidikan vokasi terhimpun dalam CMQ (Campus des Métiers et des Qualifications) sebagai Himpunan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan unggul”, ungkap Philippe.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pasca paparan materinya, dalam kapasitasnya sebagai Tenaga Ahli Internasional Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek, ia berkomitmen untuk memfasilitasi Pelita dalam melakukan penjajakan kerjasama dengan Industri dan beberapa Pendidikan Tinggi Vokasi (Institut Universitaire de Technologie (IUT)) yang terdapat di Perancis.

Ginanjar Wiro Sasmito, Direktur Eksekutif Pelita Indonesia menyambut baik tawaran dari Mr. Philippe Grangé, Ia berkomitmen untuk berkomunikasi secara intens untuk menyambut tawarannya tersebut demi terealisasinya jalinan kerjasama yang akan diperuntukkan untuk seluruh anggota Pelita Indonesia, yang saat ini berjumlah sebanyak 78 Politeknik Swasta seluruh Indonesia.

“Kami secara bersama-sama dengan Mr. Philippe Grangé  telah mengatur untuk diadakan pertemuan dan penandatanganan kerjasama antara Pelita Indonesia dengan CMQ Perancis pada kegiatan Rakernas (Rapat Kerja Nasional) Pelita Indonesia ke -3 yang rencananya akan diselenggarakan di Politeknik Caltex Riau pada 31 Oktober s.d 3 November tahun 2024”, tutur Ginanjar. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Persiapan yang Harus Dilakukan Sekolah Saat Penghapusan Jurusan di SMA Dihapus

4 jam lalu

Siswa SMA melihat koleksi Museum Adityawarman di Ruangan Perhiasan pada 21 September 2023. (TEMPO/Fachri Hamzah)
Persiapan yang Harus Dilakukan Sekolah Saat Penghapusan Jurusan di SMA Dihapus

Kemendikbudristek mulai menerapkan penghapusan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA pada tahun ajaran 2024/2025.


5 Perbedaan Kurikulum Merdeka dengan Kurikulum 2013

1 hari lalu

Suasana ruang kelas di Jakarta pada Selasa (21 Maret 2023). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membuka pendaftaran bagi satuan pendidikan yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024. (ANTARA/HO-Kemendikbudristek)
5 Perbedaan Kurikulum Merdeka dengan Kurikulum 2013

Perbedaan Kurikulum Merdeka yang mulai berlaku pada tahun ajaran 2024/2025 dengan Kurikulum 2013.


Apa itu Kurikulum Merdeka Sebagai Kurikulum Nasional? Ini Penjelasannya

1 hari lalu

Suasana ruang kelas di Jakarta pada Selasa (21 Maret 2023). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membuka pendaftaran bagi satuan pendidikan yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024. (ANTARA/HO-Kemendikbudristek)
Apa itu Kurikulum Merdeka Sebagai Kurikulum Nasional? Ini Penjelasannya

Mengenal Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional 2024.


Hilmar Farid Dorong Pemenuhan Hak Jaminan Sosial Pelaku Budaya

3 hari lalu

Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Hilmar Farid (tengah), didampingi Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin (kiri), menyerahkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis kepada penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia, yaitu Oen Sin Yong (kanan), Abdul Rachman (kedua dari kanan), serta Anitawati (kedua dari kiri), di Gedung Kemendikbudristek, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024. Dok. BPJS Kesehatan.
Hilmar Farid Dorong Pemenuhan Hak Jaminan Sosial Pelaku Budaya

Kemendikbudristek memberikan perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi para pelaku budaya yang memperoleh penghargaan dari Mendikbudristek.


Pegiat Pendidikan Ingatkan Penghapusan Jurusan di SMA Bisa Jadi Bumerang

3 hari lalu

Peniadaan jurusan di SMA membuat siswa tidak fokus. Sudah diterapkan di beberapa negara, tapi dengan infrastruktur yang memadai.
Pegiat Pendidikan Ingatkan Penghapusan Jurusan di SMA Bisa Jadi Bumerang

Kemendikbud mengklaim sekitar 90-95 persen satuan pendidikan di tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK mulai menerapkan program Kurikulum Merdeka.


Peniadaan Jurusan IPA-IPS di SMA, Anggota Dewan Pendidikan Jatim: Masalahnya Ada di Guru

3 hari lalu

Ilustrasi pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA). TEMPO/Prima Mulia
Peniadaan Jurusan IPA-IPS di SMA, Anggota Dewan Pendidikan Jatim: Masalahnya Ada di Guru

Peniadaan jurusan IPA-IPS di SMA dinilai tepat asalkan ketersediaan guru menunjang.


Kemendikbudristek dan Puspeka Gelar Spesial Dongeng Profil Pelajar Pancasila

3 hari lalu

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), melalui Pusat Prestasi Karakter (Puspeka) memperkuat pendidikan karakter Pancasila pada anak melalui dongeng di Auditorium Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta. Selasa 23 Juli 2024. Dok. BKHM Kemendikbudristek
Kemendikbudristek dan Puspeka Gelar Spesial Dongeng Profil Pelajar Pancasila

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), melalui Pusat Prestasi Karakter (Puspeka) selenggarakan Spesial Dongeng Profil Pelajar Pancasila,


Pengamat Anggap Penghapusan Jurusan di SMA Kebijakan Keliru

4 hari lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Pengamat Anggap Penghapusan Jurusan di SMA Kebijakan Keliru

Kebijakan penghapusan jurusan di SMA oleh Kemendikbudristek merupakan bagian dari penerapan Kurikulum Merdeka.


Agar Skandal Guru Besar Tak Terulang, Kemendikbudristek Cegah dengan Sosialiasi Aturan

4 hari lalu

Direktur Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Lukman. ANTARA/Muhammad Zulfikar
Agar Skandal Guru Besar Tak Terulang, Kemendikbudristek Cegah dengan Sosialiasi Aturan

Kemendikbudristek mengimbau kepada masyarakat yang memiliki bukti dugaan pelanggaran pengajuan guru besar dapat melaporkannya


Syarat Pengajuan Guru Besar Tak Berubah, Kemendikbudristek Hanya Gunakan Screening Awal

4 hari lalu

Para politikus dan dosen berlomba mendapatkan guru besar dan profesor. Mereka melakukannya dengan cara culas: memakai jurnal predator dan bersekongkol dengan para asesor di Kementerian Pendidikan.
Syarat Pengajuan Guru Besar Tak Berubah, Kemendikbudristek Hanya Gunakan Screening Awal

Kemendikbudristek menyatakan persyaratan pengajuan guru besar tidak ada perubahan, meski banyak menemukan pelanggaran di tahun sebelumnya.