Future Force Fest 2020 Bantu UKM Bertransformasi Secara Pro Bono

Editor

Yefri

image-gnews
Sandiaga Uno akan menjadi salah satu pembicara dalam Future Force Fest 2020
Sandiaga Uno akan menjadi salah satu pembicara dalam Future Force Fest 2020
Iklan

INFO EVENT -  Data, teknologi, dan pemanfaatannya belum pernah menjadi sepenting sekarang. Semua pihak sedang bersiaga, gaya hidup berubah drastis hingga memunculkan kelaziman-kelaziman baru (the new normal), seluruh keputusan pun diambil dengan pertimbangan darurat. Para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) juga tak luput terkena dari guncangan ini. Sehingga pemanfaatan data dan teknologinya bukan lagi soal peningkatan atau pengembangan usaha, melainkan untuk keberlangsungan dan agar bisa bertahan di situasi sesulit sekarang.

Inilah misi yang diusung Future Force Fest 2020 oleh IYKRA. Bertemakan Facing The New Normal, Future Force Fest 2020 yang berlangsung 8-9 Mei 2020 terdiri atas sesi-sesi konferensi terbagi dalam tiga topik besar. Yaitu pentingnya data dan teknologi untuk ketangkasan bisnis (business agility); untuk pentingnya riset (the relevance of research); dan langkah strategis pemerintah (strategic government intervention). Setelah itu akan dilanjutkan dengan lokakarya virtual, terutama untuk implementasi dan transformasinya yang berlangsung hingga Juni mendatang.

“Future Force Fest 2020 kali ini menghadirkan lebih dari 25 narasumber dan panelis, baik dari kalangan bisnis mewakili established brands nasional dan internasional; para praktisi riset dan akademisi; serta figur-figur sentral di pemerintahan,” ungkap CEO IYKRA, Fajar Jaman.

Para narasumber akan dipandu host yang turut berkaliber. Beberapa di antaranya Andhyta F Utami atau Afutami (aktivis), Arief Aziz (Change.org Indonesia), David Irianto (Managing Editor), Marvin Sulistio (jurnalis televisi), Wisnu Nugroho (Editor in Chief). Sedangkan beberapa nama narasumber seperti Sandiaga Uno, Roy Simangunsong (Disney Media Network), Yohannes Surya, Dewi Nur Alamsyah (BNPB), Herawati Sudoyo, Danang Rizki Ginanjar (Kemenristek) dan banyak lagi lainnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Future Force Fest 2020 sendiri merupakan kelanjutan atau tindak lanjut dari Future Force Fair 2018, event perdana IYKRA yang fokus mengemukakan dan mengedukasi tentang pentingnya data dalam berbagai aspek kehidupan. Itu sebabnya, sesi-sesi yang disusun dalam Future Force Fest 2020 dapat menghasilkan inisiasi-inisiasi nyata.

“Salah satu yang berbeda dari Future Force Fest 2020 adalah keterlibatan stakeholders publik yang kompeten untuk gerakan-gerakan pro bono melalui Data Fellowship dan sebagainya. Di akhir acara, ada 10 SME terpilih yang akan didampingi untuk bertransformasi dalam situasi seperti saat ini,” lanjut Fajar.

Adapun secara teknis, Future Force Fest 2020 dapat diikuti secara online dan gratis. Masyarakat dapat mendaftarkan diri di iykra.com/future-force-fest untuk mendapatkan detail akses sesi-sesi yang diinginkan. Future Force Fest 2020 tahun ini diproyeksikan bakal disimak oleh lebih dari 300 partisipan. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pengusaha UKM Dapat Konsesi, Apindo Minta Pemerintah Monitoring Aktivitas Pertambangan

18 hari lalu

Ketua Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah/Industri Kecil Menengah (IKM) Apindo, Ronald Walla, meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan pengenaan cukai pada makanan olahan siap saji. Yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Kesehatan, di Kementerian Koperasi dan UMKM, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 12 Agustus 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
Pengusaha UKM Dapat Konsesi, Apindo Minta Pemerintah Monitoring Aktivitas Pertambangan

Apindo menyambut baik pemberian konsesi tambang kepada pengusaha kecil dan menengah.


Sebanyak 6.110 Koperasi Desa Merah Putih Terbentuk di Sumut

27 hari lalu

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menghadiri sosialisasi pembentukan Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan di aula kantor gubernur, Medan, 30 April 2025. Dok. Diskominfo Sumut
Sebanyak 6.110 Koperasi Desa Merah Putih Terbentuk di Sumut

Pemprov Sumut dalam satu bulan ke depan mendorong Koperasi Desa Merah Putih agar segera mengesahkan badan hukumnya ke Kementerian Hukum.


Hutama Karya Berikan Pelatihan UMK Binaan di Jabodetabek

34 hari lalu

PT Hutama Karya (Persero) menegaskan komitmennya dalam pemberdayaan UMK melalui pelatihan
Hutama Karya Berikan Pelatihan UMK Binaan di Jabodetabek

Hutama Karya membuktikan peran aktifnya dalam mendukung pengembangan UMK binaan agar mampu bersaing di era digital dan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di Indonesia.


Era Prabowo, UKM hingga Koperasi Desa Merah Putih Boleh Kelola Tambang

12 Maret 2025

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi (kanan) dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tengah) memberi keterangan pers seusai rapat dengar pendapat dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta pada Selasa, 11 Maret 2025. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Era Prabowo, UKM hingga Koperasi Desa Merah Putih Boleh Kelola Tambang

Koperasi Desa Merah Putih bentukan Presiden Prabowo ini bisa mengelola tambang sesuai dengan RUU Minerba yang disahkan menjadi undang-undang.


Prabowo Mau Bentuk 70 Ribu Koperasi Desa Merah Putih, Ekonom Wanti-wanti Dampaknya ke Perbankan

10 Maret 2025

Pekerja menyelesaikan pembuatan kulit lumpia di Rumah Industri Rusun Griya Tipar, Jumat, 29 November 2019. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM terus mendongkrak UMKM dengan menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga cukup rendah yakni 6 persen. Program tersebut diharapkan dapat menjadi peluang bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan bisnis dan daya saing. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Prabowo Mau Bentuk 70 Ribu Koperasi Desa Merah Putih, Ekonom Wanti-wanti Dampaknya ke Perbankan

Rencana Prabowo membentuk koperasi desa sebagai alternatif sumber pembiayaan dapat mengurangi ketergantungan UMKM pada bank.


Ini Syarat UKM yang Bisa Kelola Tambang

19 Februari 2025

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Ini Syarat UKM yang Bisa Kelola Tambang

Bahlil menyebut UKM yang diberi izin mengelola lahan tambang harus berasal dari daerah pertambangan.


Wanti-wanti Sri Mulyani ke BI dan OJK jika Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Rp 100 Triliun

30 Januari 2025

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, 24 Januari 2025. Tempo/M Taufan Rengganis
Wanti-wanti Sri Mulyani ke BI dan OJK jika Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Rp 100 Triliun

Sri Mulyani berharap lembaga keuangan dapat memberikan akses kredit kepada perusahaan yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis.


Indef Kritik Wacana UKM Kelola Tambang

28 Januari 2025

Suasana rapat Badan Legislasi DPR RI yang membahas rencana revisi UU Minerba di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Senin malam, 20 Januari 2025. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Indef Kritik Wacana UKM Kelola Tambang

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengkhawatirkan wacana usaha kecil dan menengah (UKM) ikut mengelola tambang.


UKM Diusulkan Bisa Kelola Tambang, Ekonom Indef: Perlu Kriteria Khusus

28 Januari 2025

Eksploitasi sumber daya alam dan program solusi palsu untuk krisis iklim. Perizinan pertambangan dianggap tidak berjalan beriringan dengan pengetatan pengawasan perizinan berusaha, pemulihan, dan kemampuan negara untuk mendistribusikan keuntungan yang didapatkan kepada rakyat. TEMPO/Tony Hartawan
UKM Diusulkan Bisa Kelola Tambang, Ekonom Indef: Perlu Kriteria Khusus

Ekonom Indef mengatakan pemerintah harus memastikan UKM yang dilibatkan memang memiliki kapasitas cukup mumpuni.


Celios Kritik Usulan Pengelolaan Tambang UKM

27 Januari 2025

Suasana rapat Badan Legislasi DPR RI yang membahas rencana revisi UU Minerba di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Senin malam, 20 Januari 2025. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Celios Kritik Usulan Pengelolaan Tambang UKM

Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai usulan pengelolaan tambang oleh usaha kecil dan menengah (UKM) tidak tepat. Apa alasannya?