Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BPH Migas: Jaringan Gas Bikin RI Hemat Rp 18 Miliar Per Bulan

image-gnews
Seorang santri berada di samping meteran gas jaringan gas bumi rumah tangga di sekitar Pondok Pesantren As-Salafiyah, Pasuruan, Jawa Timur, Selasa, 8 Januari 2019. ANTARA
Seorang santri berada di samping meteran gas jaringan gas bumi rumah tangga di sekitar Pondok Pesantren As-Salafiyah, Pasuruan, Jawa Timur, Selasa, 8 Januari 2019. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Gas Bumi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas atau BPH Migas Tisnaldi menyatakan pemanfaatan jaringan gas terbukti dapat mengurangi impor elpiji. Menurut dia, selama ini impor elpiji membebani negara. 

BACA: Pertamina dan Petronas Kerja Sama Kembangkan Bisnis Migas

"Pada 2018, pengurangan impor elpiji mencapai 2.831 ton per bulan," ujar Tisnaldi di kantornya, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2019. Apabila dikonversi, penghematan negara dari penggunaan jaringan gas kota bisa menyentuh Rp 18,08 miliar per bulan pada 2018.

Hingga akhir 2018, BPH Migas mencatat telah ada 325.773 sambungan rumah tangga yang tersebar di 45 wilayah kabupaten atau kota se-Indonesia. Adapun berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), pemerintah menargetkan 4,7 juta SR pada tahun 2025.

Kepala Seksi Akun dan Tarif BPH Migas Irawan Bayu Kusuma berharap adanya kemajuan yang masif dalam penambahan jaringan gas ke depannya. Oleh karena itu, selain adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ia mendorong partisipasi aktif dari badan usaha penugasan untuk menambah jumlah jaringan yang ada saat ini. "Sehingga akan mengurangi impor elpiji."

BPH Migas melalui sidang komite pada 25 Februari 2019 menetapkan harga jual gas bumi melalui pipa untuk konsumen rumah tangga dan pelanggan kecil pada jaringan pipa distribusi untuk tujuh kabupaten dan kota. "Harga ini diyakini baik bagi masyarakat," ujar Anggota Komite BPH Migas Jugi Prajogio.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun tujuh kabupaten atau kota yang dimaksud antara lain Kabupaten Penajam Paser Utara, kalimantan Timur; Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan; Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara; Kabupaten Serang, Banten; Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Kota Lhokseumawe, Aceh; serta Kota Medan, Sumatera Utara. Jumlah sambungan rumah tangga di tujuh wilayah tersebut adalah sebanyak 55.360 sambungan. Dengan adanya penetapan itu, total ada 52 wilayah yang sudah dialiri jaringan gas kota. 

Harga jual gas bumi melalui pipa yang ditetapkan BPH Migas, antara lain maksimum Rp 4.250 per meter kubik untuk kategori Rumah Tangga 1 dan pelanggan Kecil 1, serta Rp 6.250 per meter kubik untuk Rumah Tangga 2 dan Pelanggan Kecil 2. 

Jugi menjelaskan pengguna yang termasuk ke dalam RT-1 adalah rumah susun, rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan sejenisnya. Sementara RT-2 meliputi rumah menengah ke atas, rumah mewah, apartemen, dan sejenisnya. Adapun pengguna yang masuk ke dalam kategoti PK-1 antara lain rumah sakit pemerintah, puskesmas,  panti asuhan, tempat ibadah hingga kantor sosial. Sementara PK-2 misalnya hotel, restoran, rumah sakit, swasta, perkantoran swasta, hingga mal. 

Dalam menetapkan harga, BPH Migas menjadikan harga jual elpiji 3 kilogram dan elpiji 12 kilogram sebagai referensi. Sehingga diharapkan tidak mengganggu harga beli di pasar. 

Ia menyebut harga jual gas untuk RT-1 dan PK-1 itu pasti lebih murah ketimbang harga elpiji 3 kilogram yang berkisar Rp 5.013 hingga Rp 6.266 per meter kubik. Begitu pula harga gas RT-2 dan PK-2 yang bakal lebih murah dari elpiji 12 kilogram yang berkisar Rp 9.085 hingga Rp 11.278 per meter kubik.

"Penetapan harga ini mudah-mudahan bisa mendorong masyarakat untuk menggunakan jaringan gas kota dan ke depannya bisa secara nyata mengurangi impor LPG," kata Jugi. Berdasarkan data BPH Migas, Indonesia mengimpor 5 juta ton elpiji pada 2018.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ketika Para Menteri Jokowi Tidak Satu Kata Kapan Dimulainya Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi

13 Juli 2024

Petugas memasang tulisan Pertalite Off di samping mesin pengisian BBM dan hanya melayani non subsidi di SPBU Siliwangi, Semarang, Kamis, 6 Juni 2024. Infornasi dari Pertamina Patra Niaga Jateng DIY menyatakan sedang ada gangguan nasional, Pertamina sedang berkoordinasi dengan PT Telkom dan Sigma. Tempo/Budi Purwanto
Ketika Para Menteri Jokowi Tidak Satu Kata Kapan Dimulainya Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi

Para menteri Kabinet Presiden Jokowi tidak satu suara tentang pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024


Terkini: Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite, Jokowi Teken Perpres 75 tentang Percepatan Pembangunan IKN

12 Juli 2024

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Terkini: Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite, Jokowi Teken Perpres 75 tentang Percepatan Pembangunan IKN

Anggota BPH Migas Abdul Halim sebelumnya mengungkapkan bahwa terdapat dua usulan terkait pembatasan penggunaan Pertalite.


Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite

12 Juli 2024

Aktivitas pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik PT Pertamina di jalan MT Haryono, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024. ReforMiner Institute mencatat pelemahan nilai tukar rupiah dan peningkatan harga minyak Indonesia (ICP) berpotensi memberi dampak negatif terhadap kondisi fiskal Indonesia. TEMPO/Tony Hartawan
Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite

Daftar mobil dan motor yang terancam tak bisa isi pertalite karena pembatasan BBM bersubsidi


Luhut Sebut Mulai 17 Agustus Penjualan BBM Bersubsidi Diperketat, seperti Apa Aturannya?

9 Juli 2024

Aktivitas pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik PT Pertamina di jalan MT Haryono, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024.  Setiap peningkatan harga minyak 1 dollar AS berpotensi meningkatkan pendapatan negara sekitar Rp 3,6 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Luhut Sebut Mulai 17 Agustus Penjualan BBM Bersubsidi Diperketat, seperti Apa Aturannya?

Pemerintah menargetkan pengetatan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada yang tidak berhak


Industri Baru Berpeluang Dapat HGBT usai Jokowi Lanjutkan Kebijakan Insentif Harga Gas

9 Juli 2024

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif usai rapat dengar pendapat dengan PT Vale Indonesia dan Mind ID di Gedung DPR RI, Jakarta pada Rabu, 3 April 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Industri Baru Berpeluang Dapat HGBT usai Jokowi Lanjutkan Kebijakan Insentif Harga Gas

Presiden Jokowi memutuskan untuk melanjutkan insentif harga gas bumi tertentu (HGBT) bagi tujuh kelompok industri


Pemerintah Lanjutkan Insentif HGBT, Asaki: Bisa Tingkatkan Produksi Keramik Indonesia

9 Juli 2024

Karyawan bekerja di pabrik keramik tempat para pekerja memulai shift sebelum fajar untuk mengoptimalkan sinar matahari dan menghemat energi, di Citta di Castello, Italia, 30 Agustus 2022. REUTERS/Jennifer Lorenzini
Pemerintah Lanjutkan Insentif HGBT, Asaki: Bisa Tingkatkan Produksi Keramik Indonesia

Asosiasi Aneka Industri Keramik atau Asaki berharap perpanjangan insentif HGBT bisa mendorong peningkatan utilisasi kapasitas produksi keramik


Pakai APBN, BPH Migas Sebut Penyaluran BBM Subsidi Harus Tepat Sasaran dan Volume

8 Juli 2024

Petugas memasang tulisan Pertalite Off di samping mesin pengisian BBM dan hanya melayani non subsidi di SPBU Siliwangi, Semarang, Kamis, 6 Juni 2024. Infornasi dari Pertamina Patra Niaga Jateng DIY menyatakan sedang ada gangguan nasional, Pertamina sedang berkoordinasi dengan PT Telkom dan Sigma. Tempo/Budi Purwanto
Pakai APBN, BPH Migas Sebut Penyaluran BBM Subsidi Harus Tepat Sasaran dan Volume

Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim sebut pihaknya berorientasi pada akses BBM Subsidi ke seluruh masyarakat yang aman dan tidak disalahgunakan


Pertamina EP Prabumulih Field Catat Kenaikan Produksi jadi 9.000 Barel Minyak per Hari

25 Juni 2024

PT Pertamina EP (PEP) Prabumulih Field. FOTO/pertamina.com
Pertamina EP Prabumulih Field Catat Kenaikan Produksi jadi 9.000 Barel Minyak per Hari

Pertamina EP Prabumulih Field berhasil menambah produksi minyak dua sumur di Desa Gunung Gunung Kemala, Prabumulih Barat, Prabumulih, Sumsel.


Mengenal XStar, yang Harus Digunakan Pembeli BBM Bersubsidi

17 Juni 2024

Petugas memasang tulisan Pertalite Off di samping mesin pengisian BBM dan hanya melayani non subsidi di SPBU Siliwangi, Semarang, Kamis, 6 Juni 2024. Infornasi dari Pertamina Patra Niaga Jateng DIY menyatakan sedang ada gangguan nasional, Pertamina sedang berkoordinasi dengan PT Telkom dan Sigma. Tempo/Budi Purwanto
Mengenal XStar, yang Harus Digunakan Pembeli BBM Bersubsidi

BPH Migas sudah menyiapkan aplikasi XStar untuk penerbitan surat rekomendasi untuk memudahkan masyarakat mendapatkan BBM bersubsidi


Kebakaran Gudang Pengoplos LPG di Denpasar, Polda Bali: 18 Korban Dirawat Intensif karena Luka Bakar

10 Juni 2024

Petugas Damkar Kota Denpasar berupaya memadamkan Kebakaran gudang gas elpiji di Jalan Cargo II Nomor 6, Kelurahan Ubung Kaja, Denpasar Utara, Minggu (9/6/2024). ANTARA/HO-Humas Polda Bali
Kebakaran Gudang Pengoplos LPG di Denpasar, Polda Bali: 18 Korban Dirawat Intensif karena Luka Bakar

PT Pertamina Patra Niaga menduga kebakaran gudang tersebut terjadi akibat praktik pengoplosan LPG. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran.