TEMPO.CO, Jakarta - Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia (purn) Kivlan Zen menceritakan pengalamannya terkait peristiwa kerusuhan 1998. Kali ini, Kivlan mengaku belum menerima uang dari Jenderal (purn) Wiranto yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI untuk biaya Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa).
Baca juga: Kivlan ke FPI: Sebelum PKI Bangkit, Kita Pukul Dulu, Perang!
Pam Swakarsa adalah kelompok masyarakat sipil bersenjata tajam bentukan ABRI untuk menghadang aksi mahasiswa sekaligus mengamankan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat.
"Beliau itu tak menyerahkan ke saya pembiayaan itu loh. Masa saya disuruh bekerja tanpa biaya kan gitu loh," kata Kivlan di Gedung Ad Premiere, Jakarta Selatan, Senin, 25 Februari 2019.
Kivlan menuturkan, Wiranto ketika itu menginstruksikan pengamanan sidang istimewa MPR. Lantaran militer tak bisa berhadapan dengan tentara, kata dia, maka dibentuklah Pam Swakarsa sehingga bentrokan terjadi antara massa dengan massa.
Menurut Kivlan, Wiranto telah menerima uang untuk pembiayaan Pam Swakarsa itu dari Badan Urusan Logistik (Bulog) senilai Rp 10 miliar. Dia berujar, Wiranto mengakui menerima uang itu.
"Dia menerima sepuluh miliar dari Bulog, pengakuan dia pada sidangnya Akbar Tanjung. Dia ngaku untuk Pam Swakarsa. Tapi kenapa Pam Swakarsa enggak dikasih ke saya," ujar Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat ini.
Kivlan Zen sebelumnya berbicara dalam acara 'Para Tokoh Bicara 98' di Gedung Ad Premier, Jakarta Selatan. Dia menjadi pembicara bersama anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Fuad Bawazier, budayawan Betawi Ridwan Saidi, dan mantan Wakil Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto. Adapun yang menjadi moderator dalam acara itu ialah mubalig Haikal Hassan.
Baca juga: Kivlan Zen Serius Gagas Simposium Tragedi 65 Tandingan
Sejumlah anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tampak hadir di lokasi. Di antaranya Direktur Eksekutif Mayjen TNI (purn) Musa Bangun dan anggota Dewan Penasihat Letjen TNI (purn) Yohanes Suryo Prabowo.
