Pengadaan Barang dan Jasa Berkelanjutan: Menuju Masa Depan yang Lebih Hijau dan Bertanggung Jawab

Reporter

Editor

Yefri

Kamis, 20 Juni 2024 10:00 WIB

Kepala LKPP, Dr. Hendrar Prihadi, memberi sambutan di acara Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 202,4, 11-12 Juni 2024 di SMESCO Indonesia.

Info Event - Sustainability atau keberlanjutan adalah sebuah konsep yang mengacu pada kemampuan suatu sistem—baik itu lingkungan, ekonomi, sosial, atau kombinasi dari ketiganya—untuk bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Konsep ini telah mulai diterapkan dalam berbagai aspek pemerintahan, termasuk pengadaan. Pengadaan berkelanjutan adalah proses pengadaan barang dan jasa yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomis bagi kementerian, lembaga, atau perangkat daerah yang menggunakannya, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Menurut laman lkpp.go.id, nilai belanja pengadaan pemerintah pada tahun 2024 mencapai Rp1,160 triliun, dengan anggaran belanja PBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah setiap tahun mencapai Rp1,226.2 triliun, membuka peluang besar bagi pelaku usaha lokal.

Suksesnya Indonesia Sustainable Procurement Expo 2024

Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2024 kembali sukses digelar pada 11-12 Juni 2024 di SMESCO Indonesia. Acara ini merupakan kolaborasi antara Asosiasi Konsultan Ekonomi Nasional (AKEN) dan Keren Event Organizer, dengan dukungan dari Kemenko Polhukam, LKPP, Kementerian Ketenagakerjaan, Komnas Perempuan, Provinsi DKI Jakarta, dan Kabupaten Bangka Tengah. ISPE 2024 adalah pameran pengadaan barang dan jasa terbesar dan pertama di Indonesia, menjadi platform penting bagi para pemangku kepentingan dalam industri pengadaan untuk bertukar gagasan, mengeksplorasi peluang, dan mengukuhkan komitmen terhadap pengadaan yang berkelanjutan.

Mengusung tema "Implementasi Pengadaan Berkelanjutan Melalui Efektivitas Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pemberdayaan UMKM, dan Digitalisasi Pengadaan", ISPE 2024 menekankan pentingnya keberlanjutan dalam setiap aspek pengadaan barang dan jasa. Tema ini mencerminkan tekad untuk menjadikan pengadaan sebagai pilar utama menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pembukaan dan Dukungan dari Para Pemimpin

Advertising
Advertising

ISPE 2024 dibuka oleh Kepala LKPP, Dr. Hendrar Prihadi, didampingi oleh tokoh-tokoh industri pengadaan seperti Sutardi (Ketua Umum AKEN), Arifin Abdul Majid (Ketua Umum APDESI), dan Budi Joyo Santoso (Anggota KPPU). Dalam pidatonya, Dr. Prihadi menekankan pentingnya aspek keberlanjutan dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia. "LKPP meyakini kunci keberhasilan dalam mendorong terwujudnya hasil positif ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak," ujar Dr. Prihadi.

Acara ini juga mendapat dukungan dari tokoh-tokoh penting seperti Elisabeth (Kepala Biro Umum - Mahkamah Konstitusi) dan Supriadi (Kepala Pusat Pemberdayaan Kemitraan APUPPT), serta para pejabat LKPP lainnya.

Dengan pengunjung lebih dari 1600 peserta dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah, ISPE 2024 menjadi ajang yang meriah. Lebih dari 21 kementerian, 24 pemerintah provinsi, 30 pemerintah kabupaten, 23 pemerintah kota, dan sejumlah perusahaan swasta, universitas, sekolah, puskesmas, serta rumah sakit turut serta dalam acara ini. ISPE juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Provinsi DKI Jakarta, Kota Denpasar, dan Kabupaten Banyuwangi sebagai pengadaan dengan jumlah transaksi PDN tertinggi.

Business Matching dan Seminar

Pertemuan antara sektor swasta dan pemerintah dalam sesi Business Matching di ISPE 2024 menjadi momen penting bagi pelaku bisnis dan pemerintah untuk berinteraksi langsung, berbagi gagasan, dan menjalin kemitraan yang saling menguntungkan.

Seminar pada hari pertama dibuka dengan topik "Dialog Adaptasi Pemutakhiran Sistem E-Katalog 6.0" oleh Patria Susantosa (Plt. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP), dilanjutkan dengan "Digitalisasi Pengadaan untuk Pemerintah Desa, Daerah Kepulauan, dan Pesisir" oleh Yulianto Prihhandoyo (Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP) dan Anita Carollin (Analis Kebijakan Muda, LKPP). Pada hari kedua, seminar bertopik "Mitigasi Permasalahan Hukum dan Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2024" diisi oleh Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK), Setya Budi Arijanta (Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah, LKPP), dan Dr. Richo Andi Wibowo (Dosen FH UGM).

Menuju Masa Depan yang Lebih Hijau

ISPE 2024 bukan hanya sekadar acara, tetapi sebuah langkah nyata menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Dengan partisipasi luas dari berbagai pihak, acara ini memberikan harapan baru bagi pengembangan industri pengadaan yang bertanggung jawab dan berdampak positif bagi lingkungan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai ISPE dan berita terkini seputar pengadaan berkelanjutan, kunjungi situs web resmi mereka di www.ispe.kerenevent.com atau ikuti akun Instagram @ispe.id. Bersama, mari kita wujudkan masa depan yang lebih hijau untuk generasi mendatang! (*)

Berita terkait

Penyidik KPK Limpahkan Kasus Dugaan Suap Mantan Ketua DPD Gerindra Maluku Utara ke JPU

11 hari lalu

Penyidik KPK Limpahkan Kasus Dugaan Suap Mantan Ketua DPD Gerindra Maluku Utara ke JPU

KPK menyatakan telah melimpahkan kasus Muhaimin Syarif (MS) alias Ucu ke Jaksa Penuntut Umum. Ia menjadi tersangka atas suap terhadap Mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba (AGK).

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Tan Heng Lok untuk Telusuri Kepemilikan Aset dalam Dugaan di Korupsi di PT Telkom

13 hari lalu

KPK Periksa Tan Heng Lok untuk Telusuri Kepemilikan Aset dalam Dugaan di Korupsi di PT Telkom

Komisi Pemberantasan Korupsi telah memeriksa Tan Heng Lok selaku Komisaris PT Asiatel Globalindo dalam dugaan korupsi di PT Telkom Group.

Baca Selengkapnya

Kasus Korupsi Telkom, KPK Periksa Eks VP Corporate Secretary PT Sigma Cipta Caraka Heri Purnomo

18 hari lalu

Kasus Korupsi Telkom, KPK Periksa Eks VP Corporate Secretary PT Sigma Cipta Caraka Heri Purnomo

KPK telah mengumumkan dimulainya penyidikan dugaan korupsi bermodus pengadaan barang dan jasa fiktif di Telkom Group pada Selasa, 21 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi PT Telkom, KPK Periksa 4 Saksi untuk Menghitung Kerugian Negara

23 Juli 2024

Korupsi PT Telkom, KPK Periksa 4 Saksi untuk Menghitung Kerugian Negara

Hari ini, KPK telah memeriksa empat saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi di PT Telkom pada 2017-2018.

Baca Selengkapnya

KPK Belum Umumkan Tersangka Usai Geledah Kantor Wali Kota Semarang Hevearita

18 Juli 2024

KPK Belum Umumkan Tersangka Usai Geledah Kantor Wali Kota Semarang Hevearita

KPK hanya menerbitkan satu surat perintah penyidikan (sprindik) terhadap pelaku meskipun mereka diduga telah melanggar 3 pasal sekaligus.

Baca Selengkapnya

KPK Cegah Empat Orang ke Luar Negeri di Kasus Korupsi Pemkot Semarang

17 Juli 2024

KPK Cegah Empat Orang ke Luar Negeri di Kasus Korupsi Pemkot Semarang

Pada Rabu pagi, petugas KPK menggeledah Kantor Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Baca Selengkapnya

Jokowi Geram Pengadaan Barang dan Jasa Daerah Kebanyakan Impor

10 Juli 2024

Jokowi Geram Pengadaan Barang dan Jasa Daerah Kebanyakan Impor

Jokowi mewanti-wanti pemerintah kabupaten maupun kota untuk menghindari impor pengadaan dan jasa.

Baca Selengkapnya

Usut Dugaan Korupsi Jual Beli Gas, KPK Panggil Petinggi PT PGN dan PT IAE

11 Juni 2024

Usut Dugaan Korupsi Jual Beli Gas, KPK Panggil Petinggi PT PGN dan PT IAE

KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi jual beli gas di PT Perusahaan Gas Negara (PT PGN) periode 2017-2021.

Baca Selengkapnya

Kasus Korupsi PT Telkom, KPK Sebut Kerugian Negara di Atas Rp 100 M

11 Juni 2024

Kasus Korupsi PT Telkom, KPK Sebut Kerugian Negara di Atas Rp 100 M

KPK menaksir kerugian negara akibat kasus dugaan rasuah di PT Telkom (Persero) mencapai miliaran rupiah.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 Mei 2024

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya