Kompetisi HACKATHON 2023: Meretas Ide, untuk Pemilu Bebas Hoax.

Reporter

Editor

Yefri

Sabtu, 2 Desember 2023 22:45 WIB

Nakara Hackaton

Info Event – Dalam kurun waktu tiga bulan bulan, Indonesia akan menghadapi Pemilu serentak beserta dengan segala ancamannya. Bahaya penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian yang berpotensi memicu kekerasan di dunia nyata, menjadi ancaman signifikan terutama bagi pemilih muda yang jumlahnya tumbuh besar tahun depan.

Membekali kalangan mahasiswa dan media untuk dapat menavigasi konten online yang berbahaya secara kritis dan efektif menjadi sangat krusial di masa sekarang ini, untuk itu Nakara Foundation bekerjasama dengan UNESCO yang didanai oleh Uni Eropa dalam kerangka proyek #SocialMedia4Peace, menyelenggarakan Kompetisi Hackathon 2023, Hacking4HoaxFreeElections.

Hackathon ini memberikan kesempatan unik bagi tim yang terdiri dari mahasiswa atau perwakilan media untuk merancang solusi inovatif dan kreatif berbasis digital yang dapat digunakan secara efektif dalam mencegah tersebarnya hoax dan ujaran kebencian selama pemilu. Berbagai bentuk inovasi dapat dipilih oleh peserta, baik itu berupa games interaktif, podcast, aplikasi, website, atau inovasi-inovasi lain yang berbasis digital.

Pemenang hackathon berkesempatan memenangkan uang pengembangan sebesar total Rp200.000.000, juga kesempatan mentoring dengan narasumber-narasumber terbaik di bidangnya. Rancang ide, dan kirimkan proposal sebelum 5 Desember 2023 melalui https://bit.ly/Hackathon2023Reg. Untuk informasi lebih lanjut, silakan mengunjungi https://nakara.odoo.com/hackathon2023 atau mengontak panitia melalui email nakaraspaces@gmail.com. (*)

Advertising
Advertising

Berita terkait

Begini Alasan DPR Belum Revisi UU Pemilu setelah Putusan MK

17 jam lalu

Begini Alasan DPR Belum Revisi UU Pemilu setelah Putusan MK

Perludem mendesak DPR mengatasi kerumitan putusan Mahkamah Konstitusi soal pemisahan pemilu melalui revisi undang-undang.

Baca Selengkapnya

Polemik Revisi UU MK dan Bantahan MK soal Rapat Pemilu

18 jam lalu

Polemik Revisi UU MK dan Bantahan MK soal Rapat Pemilu

Sekjen MK bantah rapat DPR bahas putusan pemilu di tengah polemik revisi UU MK.

Baca Selengkapnya

Rincian Alasan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah

19 jam lalu

Rincian Alasan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah

Mahkamah Konstitusi menunggu tindaklanjut DPR ihwal putusan MK Nomor 135/PUU-XXII tentang pemisahan pemilu di tingkat nasional dan daerah.

Baca Selengkapnya

Dilema setelah Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal

1 hari lalu

Dilema setelah Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal

Mahfud Md menilai putusan MK soal pemisahan jadwal pemilu adalah masalah dan kerumitan tata hukum. Harus ada pembuatan undang-undang baru.

Baca Selengkapnya

Pro Kontra soal Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

2 hari lalu

Pro Kontra soal Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

DPR membantah revisi UU Mahkamah Konstitusi terkait putusan pemisahan pemilu tingkat nasional dan daerah.

Baca Selengkapnya

MK Tunggu DPR Tindaklanjuti Putusan Pemisahan Pemilu

2 hari lalu

MK Tunggu DPR Tindaklanjuti Putusan Pemisahan Pemilu

Kendati sejumlah legislator menilai putusan itu berpolemik, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa putusannya bersifat final dan mengikat.

Baca Selengkapnya

Kritik Keras Gerindra ke Mahkamah Konstitusi soal Pemisahan Pemilu

3 hari lalu

Kritik Keras Gerindra ke Mahkamah Konstitusi soal Pemisahan Pemilu

Sikap Partai Gerindra menentang pemisahan pemilu nasional dan lokal yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya

Perludem Soal Kerumitan Setelah Putusan MK: Perlu Segera Revisi UU Pemilu

4 hari lalu

Perludem Soal Kerumitan Setelah Putusan MK: Perlu Segera Revisi UU Pemilu

Perludem mengatakan putusan MK mendorong rekayasa konstitusi untuk merevisi UU Pemilu dan Pilkada.

Baca Selengkapnya

Dapat Pagu Anggaran Rp2,7 Triliun, KPU Minta Tambahan Rp986 Miliar

4 hari lalu

Dapat Pagu Anggaran Rp2,7 Triliun, KPU Minta Tambahan Rp986 Miliar

Afif menilai anggaran Rp 2,7 triliun yang dianggarkan pemerintah untuk KPU pada 2026 belum mencukupi kebutuhan tersebut.

Baca Selengkapnya

AHY Soal Pemisahan Pemilu dan Pilkada: Pasti Ada Konsekuensinya

4 hari lalu

AHY Soal Pemisahan Pemilu dan Pilkada: Pasti Ada Konsekuensinya

AHY mengatakan Partai Demokrat tengah mengkaji putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan lokal.

Baca Selengkapnya