Herman Dzumafo: Pemilu Pertama Saya Ikuti Setelah Jadi WNI

Reporter

Antara

Editor

Choirul Aminuddin

Selasa, 16 April 2019 17:21 WIB

Pemain Bhayangkara FC Herman Dzumafo. Antara

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain klub Bhayangkara FC Herman Dzumafo Epandi menyebut, pemilihan umum (pemilu) presiden dan wakil presiden pertamanya di Indonesia setelah menjadi WNI pada 2017 akan membuatnya menjadi warga Indonesia tulen.

"Saya senang ikut pemilu. Itu akan membuat saya jadi warga Indonesia yang sesungguhnya," ujar Dzumafo ketika dihubungi dari Jakarta, Selasa.

Pria kelahiran Kamerun itu pun sengaja terbang ke tempat tinggalnya di Pekanbaru untuk memberikan suaranya pada pemilu, Rabu (17/4).

Dzumafo terbang dari Jakarta pada hari ini, karena pihak Bhayangkara memang memberikan libur kepada pemainnya saat pemilu.

"Saya memang sengaja kembali ke rumah untuk mencoblos. Saya berharap pemimpin terpilih bisa membuat Indonesia tetap aman," tutur lelaki berusia 39 tahun itu.

Advertising
Advertising

Sementara berbicara spesifik sepak bola, Dzumafo juga memiliki harapan dunia lapangan hijau Indonesia bisa lebih baik.

"Semoga sepak bola Indonesia lebih maju, lebih bersih. Namun, masyarakat Indonesia juga harus membantu demi kemajuan bersama," kata Dzumafo.

Herman DzumafoPemilu

Berita terkait

PSI Klaim 10 Ribu Kader Tuntas Gunakan Hak Pilih

1 hari lalu

PSI Klaim 10 Ribu Kader Tuntas Gunakan Hak Pilih

Hasil verifikasi Steering Committee hingga Kamis, 10 Juli 2025 mencatatkan jumlah DPT pemira PSI sebanyak 187.306 orang.

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR: Pemisahan Pemilu Munculkan Turbulensi Konstitusi

1 hari lalu

Komisi II DPR: Pemisahan Pemilu Munculkan Turbulensi Konstitusi

Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali.

Baca Selengkapnya

Begini Alasan DPR Belum Revisi UU Pemilu setelah Putusan MK

2 hari lalu

Begini Alasan DPR Belum Revisi UU Pemilu setelah Putusan MK

Perludem mendesak DPR mengatasi kerumitan putusan Mahkamah Konstitusi soal pemisahan pemilu melalui revisi undang-undang.

Baca Selengkapnya

Polemik Revisi UU MK dan Bantahan MK soal Rapat Pemilu

2 hari lalu

Polemik Revisi UU MK dan Bantahan MK soal Rapat Pemilu

Sekjen MK bantah rapat DPR bahas putusan pemilu di tengah polemik revisi UU MK.

Baca Selengkapnya

Rincian Alasan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah

2 hari lalu

Rincian Alasan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah

Mahkamah Konstitusi menunggu tindaklanjut DPR ihwal putusan MK Nomor 135/PUU-XXII tentang pemisahan pemilu di tingkat nasional dan daerah.

Baca Selengkapnya

Dilema setelah Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal

3 hari lalu

Dilema setelah Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal

Mahfud Md menilai putusan MK soal pemisahan jadwal pemilu adalah masalah dan kerumitan tata hukum. Harus ada pembuatan undang-undang baru.

Baca Selengkapnya

Pro Kontra soal Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

4 hari lalu

Pro Kontra soal Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

DPR membantah revisi UU Mahkamah Konstitusi terkait putusan pemisahan pemilu tingkat nasional dan daerah.

Baca Selengkapnya

MK Tunggu DPR Tindaklanjuti Putusan Pemisahan Pemilu

4 hari lalu

MK Tunggu DPR Tindaklanjuti Putusan Pemisahan Pemilu

Kendati sejumlah legislator menilai putusan itu berpolemik, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa putusannya bersifat final dan mengikat.

Baca Selengkapnya

Kritik Keras Gerindra ke Mahkamah Konstitusi soal Pemisahan Pemilu

5 hari lalu

Kritik Keras Gerindra ke Mahkamah Konstitusi soal Pemisahan Pemilu

Sikap Partai Gerindra menentang pemisahan pemilu nasional dan lokal yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya

Perludem Soal Kerumitan Setelah Putusan MK: Perlu Segera Revisi UU Pemilu

6 hari lalu

Perludem Soal Kerumitan Setelah Putusan MK: Perlu Segera Revisi UU Pemilu

Perludem mengatakan putusan MK mendorong rekayasa konstitusi untuk merevisi UU Pemilu dan Pilkada.

Baca Selengkapnya

Rekomendasi