Buka Peluang Coblos Susulan di Sidney, KPU Tunggu Putusan Bawaslu

Selasa, 16 April 2019 15:27 WIB

Petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) memeriksa kelengkapan logistik Pemilu sebelum didistribusikan ke kelurahan di gudang logistik KPU Jakarta Pusat, GOR Kemayoran, Jakarta, Selasa, 16 April 2019. KPU Jakarta Pusat mulai mendistribusikan kotak suara beserta logistik Pemilu serentak 2019 ke 481 TPS yang tersebar di delapan kelurahan di wilayah Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dan ditargetkan selesai sebelum hari pencoblosan 17 April 2019. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menunggu rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ihwal kisruh pemungutan suara di Sidney, Australia.

Baca: Khawatir Wudu Tak Sah, Ada TPS di Cirebon Ganti Tinta Jadi Kunyit

"Jadi KPU dalam posisi menunggu rekomendasi dari Bawaslu untuk kemudian menjadi dasar perkembangan dari KPU untuk pengambilan langkah," kata Komisioner KPU, Wahyu Setiawan di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 16 April 2019.

Menurut dia, penyelesaian kisruh pemungutan di Sidney berupaya rampung dalam waktu dekat. Hari ini, KPU sudah menjadwalkan pertemuan dengan Bawaslu. "Membahas banyak hal, salah satunya adalah pemilihan luar negeri."
Wahyu menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan bakal akan pemungutan suara susulan di Sidney. Kriteria pemungutan suara susulan, kata dia, salah satunya yakni orang yang sudah punya hak pilih tapi tidak bisa gunakan suaranya.
"Itu kan hak prinsipil karena setiap warga negara harus dijamin tapi itu jadi kewenangan Bawaslu untuk rekomendasi apakah sampai pada tahapan tersebut atau tidak."
Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan suara di Sidney, Australia, yang dilaporkan kisruh. KPU menduga kekisruhan di Sidney berawal dari banyaknya pemilih yang belum terdaftar hingga kesiapan dari Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Sidney.
Mungkin komunikasi teman-teman PPLN-nya kurang baik ke teman-teman pemilih, atau mungkin negosiasi ke pemilik sewanya juga kurang maksimal, sehingga harusnya bisa diperpanjang sampai surat suara nya selesai (habis),” kata Pramono kepada wartawan di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin, 15 April 2019.

Berita terkait

Fakta-fakta Menarik Para Saksi dalam Sidang Hasto Kristiyanto

1 hari lalu

Fakta-fakta Menarik Para Saksi dalam Sidang Hasto Kristiyanto

Beberapa saksi telah menyampaikan kesaksiannya dalam sidang Hasto Kristiyanto. Siaa saja mereka? Apa yang menarik dari kesaksiannya?

Baca Selengkapnya

Respons Ketua KPU soal Dugaan Korupsi Sewa Jet Pribadi

3 hari lalu

Respons Ketua KPU soal Dugaan Korupsi Sewa Jet Pribadi

Menurut dia, jet pribadi itu membantu KPU menunaikan tugas dengan batas waktu yang singkat dibandingkan periode pemilu lima tahun sebelumnya.

Baca Selengkapnya

KPK Pelajari Laporan Soal Dugaan Korupsi Jet Pribadi KPU

3 hari lalu

KPK Pelajari Laporan Soal Dugaan Korupsi Jet Pribadi KPU

KPK mengkaji laporan dari Koalisi Masyarakat Sipil mengenai pengadaan jet pribadi oleh KPU pada Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Koalisi Masyarakat Sipil Lapor ke KPK Soal Pengadaan Private Jet oleh KPU pada Pemilu 2024

4 hari lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Lapor ke KPK Soal Pengadaan Private Jet oleh KPU pada Pemilu 2024

Koalisi masyarakat sipil melapor ke KPK mengenai pengadaan pesawat pribadi oleh KPU pada penyelenggaraan pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Ray Rangkuti Sarankan Bawaslu Daerah Dibubarkan

7 hari lalu

Ray Rangkuti Sarankan Bawaslu Daerah Dibubarkan

Pengawasan Bawaslu selama proses pilkada 2024 dianggap tidak efektif.

Baca Selengkapnya

Empat Temuan Perludem dalam Pemungutan Suara Ulang

8 hari lalu

Empat Temuan Perludem dalam Pemungutan Suara Ulang

Perludem menyebut temuan masalah dalam pemungutan suara ulang karena kurang maksimalnya kinerja penyelenggara pemilu

Baca Selengkapnya

Alasan Ketua Komisi II DPR Sepakat Usulan Pemilu dan Pilkada Digelar Beda Tahun

9 hari lalu

Alasan Ketua Komisi II DPR Sepakat Usulan Pemilu dan Pilkada Digelar Beda Tahun

Pemilu dan Pilkada akan digelar beda tahun. Begini alasan Ketua Komisi II DPR yang setuju terhadap usulan itu. Bagaimana aturan sebelumnya?

Baca Selengkapnya

Kata KPU dan Komisi II DPR soal Pemilu dan Pilkada Digelar Beda Tahun

11 hari lalu

Kata KPU dan Komisi II DPR soal Pemilu dan Pilkada Digelar Beda Tahun

Ketua Komisi Pemilihan Umum menilai Pemilu 2024 sebagai pemilu paling rumit dalam sejarah Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kericuhan dalam Sidang Hasto PDIP

13 hari lalu

Kericuhan dalam Sidang Hasto PDIP

Kericuhan yang terjadi pada sidang kedua Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus Harun Masiku.

Baca Selengkapnya

TII Ungkap Kejanggalan Pengadaan Sewa Private Jet oleh KPU pada Pemilu 2024

13 hari lalu

TII Ungkap Kejanggalan Pengadaan Sewa Private Jet oleh KPU pada Pemilu 2024

Peneliti TII mengatakan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 yang mencapai Rp 71 triliun berpotensi membuka celah korupsi pengadaan.

Baca Selengkapnya