Buka Peluang Coblos Susulan di Sidney, KPU Tunggu Putusan Bawaslu

Selasa, 16 April 2019 15:27 WIB

Petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) memeriksa kelengkapan logistik Pemilu sebelum didistribusikan ke kelurahan di gudang logistik KPU Jakarta Pusat, GOR Kemayoran, Jakarta, Selasa, 16 April 2019. KPU Jakarta Pusat mulai mendistribusikan kotak suara beserta logistik Pemilu serentak 2019 ke 481 TPS yang tersebar di delapan kelurahan di wilayah Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dan ditargetkan selesai sebelum hari pencoblosan 17 April 2019. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menunggu rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ihwal kisruh pemungutan suara di Sidney, Australia.

Baca: Khawatir Wudu Tak Sah, Ada TPS di Cirebon Ganti Tinta Jadi Kunyit

"Jadi KPU dalam posisi menunggu rekomendasi dari Bawaslu untuk kemudian menjadi dasar perkembangan dari KPU untuk pengambilan langkah," kata Komisioner KPU, Wahyu Setiawan di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 16 April 2019.

Menurut dia, penyelesaian kisruh pemungutan di Sidney berupaya rampung dalam waktu dekat. Hari ini, KPU sudah menjadwalkan pertemuan dengan Bawaslu. "Membahas banyak hal, salah satunya adalah pemilihan luar negeri."
Wahyu menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan bakal akan pemungutan suara susulan di Sidney. Kriteria pemungutan suara susulan, kata dia, salah satunya yakni orang yang sudah punya hak pilih tapi tidak bisa gunakan suaranya.
"Itu kan hak prinsipil karena setiap warga negara harus dijamin tapi itu jadi kewenangan Bawaslu untuk rekomendasi apakah sampai pada tahapan tersebut atau tidak."
Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan suara di Sidney, Australia, yang dilaporkan kisruh. KPU menduga kekisruhan di Sidney berawal dari banyaknya pemilih yang belum terdaftar hingga kesiapan dari Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Sidney.
Mungkin komunikasi teman-teman PPLN-nya kurang baik ke teman-teman pemilih, atau mungkin negosiasi ke pemilik sewanya juga kurang maksimal, sehingga harusnya bisa diperpanjang sampai surat suara nya selesai (habis),” kata Pramono kepada wartawan di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin, 15 April 2019.

Berita terkait

Dapat Pagu Anggaran Rp2,7 Triliun, KPU Minta Tambahan Rp986 Miliar

2 hari lalu

Dapat Pagu Anggaran Rp2,7 Triliun, KPU Minta Tambahan Rp986 Miliar

Afif menilai anggaran Rp 2,7 triliun yang dianggarkan pemerintah untuk KPU pada 2026 belum mencukupi kebutuhan tersebut.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Soroti Kinerja KPU dan Bawaslu dalam PSU Pilkada Kota Palopo

4 hari lalu

Hakim MK Soroti Kinerja KPU dan Bawaslu dalam PSU Pilkada Kota Palopo

Hakim MK menyoroti ketidaktelitian Bawaslu dan KPU saat menyelenggarakan PSU pilkada Kota Palopo

Baca Selengkapnya

PKB Soroti Implikasi Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu

5 hari lalu

PKB Soroti Implikasi Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu

Politikus PKB Jazilul Fawaid mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi soal pemisahan pemilu nasional dan daerah akan berimplikasi membebani anggaran.

Baca Selengkapnya

Eks Penyidik KPK Apresiasi Tuntutan 7 Tahun Penjara untuk Hasto Kristiyanto

5 hari lalu

Eks Penyidik KPK Apresiasi Tuntutan 7 Tahun Penjara untuk Hasto Kristiyanto

Eks penyidik KPK Praswad Nugraha menilai tuntutan 7 tahun penjara terhadap Hasto Kristiyanto adalah komitmen memberantas korupsi secara menyeluruh.

Baca Selengkapnya

Polri Kerahkan 916 Personel Gabungan Amankan Massa di Sidang Tuntutan Hasto Kristiyanto

6 hari lalu

Polri Kerahkan 916 Personel Gabungan Amankan Massa di Sidang Tuntutan Hasto Kristiyanto

Polisi mengerahkan 916 personel gabungan untuk mengamankan jalannya sidang tuntutan terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Baca Selengkapnya

Jaksa Bacakan Surat Tuntutan Hasto Kristiyanto Setebal 1.300 Halaman

6 hari lalu

Jaksa Bacakan Surat Tuntutan Hasto Kristiyanto Setebal 1.300 Halaman

Jaksa penuntut umum dari KPK membacakan surat tuntutan Hasto Kristiyanto yang setebal 1.300 halaman.

Baca Selengkapnya

Berbagai Tanggapan terhadap Putusan MK Pemisahan Pemilu

8 hari lalu

Berbagai Tanggapan terhadap Putusan MK Pemisahan Pemilu

Beragam tanggapan pro dan kontra menanggapi putusan MK

Baca Selengkapnya

KPU Menyambut Baik Putusan MK soal Pemisahaan Pemilu Nasional dan Daerah

9 hari lalu

KPU Menyambut Baik Putusan MK soal Pemisahaan Pemilu Nasional dan Daerah

KPU menyebut putusan MK akan memberikan kepastian hukum dan menyempurnakan substansi penyelenggaraan pemilu ke depan.

Baca Selengkapnya

Silang Pendapat Putusan MK tentang Pemisahan Pemilu Daerah dan Nasional

10 hari lalu

Silang Pendapat Putusan MK tentang Pemisahan Pemilu Daerah dan Nasional

Putusan MK tentang pemisahan pemilu daerah dan nasional langsung mengundang berbagai tanggapan publik, dari DPR hingga Perludem.

Baca Selengkapnya

KPU: Pemisahan Pemilu Ideal dari Sisi Pengaturan Waktu dan Pelaksanaan Tahapan

10 hari lalu

KPU: Pemisahan Pemilu Ideal dari Sisi Pengaturan Waktu dan Pelaksanaan Tahapan

Putusan MK akan menyelaraskan tugas pokok, kewenangan, dan kewajiban KPU-baik di tingkat nasional,

Baca Selengkapnya