Habibie Democracy Forum 2024 Menguatkan Demokrasi Lewat Partisipasi Inklusif dan Transparansi Pemerintahan

Reporter

Editor

Yefri

image-gnews
Habibie Democracy Forum pada 12-13 November 2024 di Sasono Mulyo Ballroom, Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat.
Habibie Democracy Forum pada 12-13 November 2024 di Sasono Mulyo Ballroom, Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat.
Iklan

Info Event - The Habibie Center menggelar kembali Habibie Democracy Forum pada 12-13 November 2024 di Sasono Mulyo Ballroom, Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, dengan tema “Memperkuat Ketahanan Demokrasi: Memajukan Governansi Inklusif dan Partisipasi Warga Negara yang Bermakna.” Forum ini hadir sebagai ruang strategis untuk membahas beragam tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia dalam menjaga keberlanjutan demokrasi.

Acara ini dibuka oleh Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar, Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center, bersama Nadia Habibie, M.Sc., Sekretaris Dewan Pengurus. Dalam sambutannya, mereka menyampaikan bahwa forum ini adalah bagian dari upaya meneruskan visi demokrasi yang dicita-citakan B.J. Habibie, sosok yang sangat menghargai demokrasi sebagai cara hidup yang menghormati partisipasi seluruh warga tanpa memandang latar belakang.

Mengawali acara, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud MD, menyampaikan pidato kebangsaan. Mahfud menyoroti pentingnya keberlanjutan demokrasi Indonesia dengan berlandaskan konstitusi dan hukum. Ia menyampaikan bahwa demokrasi yang hanya prosedural tanpa penegakan hukum dapat berujung pada kekacauan, sementara hukum tanpa demokrasi menjadi tirani. Mahfud menggarisbawahi bahwa Indonesia memerlukan komitmen kuat dari para pemimpin, terutama presiden, untuk menjaga keseimbangan antara hukum dan demokrasi.

Setelah pidato kebangsaan, acara dilanjutkan dengan Panel Kebangsaan yang mengangkat topik “Desentralisasi, Governansi Inklusif, dan Partisipasi Warga Negara yang Bermakna untuk Pemberdayaan Masyarakat.” Diskusi panel ini dipimpin oleh Prof. Dr. Firman Noor dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang juga merupakan Associate Fellow The Habibie Center. Panel ini diisi oleh sejumlah tokoh penting, yaitu Julian Aldrin Pasha, M.A., Ph.D., Bivitri Susanti, S.H., L.L.M., Fiona Wiputri, dan Sandrayati Moniaga, S.H., masing-masing membawakan perspektif unik terkait desentralisasi, partisipasi warga, peran media, hingga hak asasi manusia.

Julian Aldrin Pasha, Ketua Institut untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia The Habibie Center, mengangkat poin bahwa desentralisasi dapat mendorong tata kelola yang lebih inklusif, dengan memberikan otonomi lebih pada pemerintah daerah. Julian mencontohkan India dengan sistem panchayati raj yang memberi kekuasaan pada pemerintah desa untuk mengelola hak informasi publik. Selain itu, Jerman dengan lembaga audit independennya dan Brasil yang mengalokasikan dana bersama partisipasi masyarakat menjadi contoh praktik terbaik yang relevan. Menurut Julian, korupsi sering terjadi akibat distribusi kekuasaan yang tidak merata, dan desentralisasi bisa menjadi solusi jika dilengkapi transparansi serta akuntabilitas. Namun, di Indonesia, kemauan politik untuk benar-benar melaksanakan desentralisasi dengan prinsip ini masih tergolong lemah.

Bivitri Susanti, seorang ahli hukum dan anggota Pokja Reformasi Perundang-Undangan, menyoroti bahwa demokrasi yang kuat harus diiringi oleh partisipasi publik yang bermakna, bukan hanya simbolis. Menurut Bivitri, partisipasi yang substansial harus memenuhi tiga syarat yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi, yakni bahwa masyarakat berhak didengar, dipertimbangkan, dan mendapat tanggapan atas masukan mereka. Demokrasi yang mengakomodasi aspirasi warga akan memberikan dampak nyata, terutama bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan pemerintah. Ia juga mengingatkan pentingnya pendidikan publik agar masyarakat memiliki pengetahuan dan keberanian untuk menyampaikan pandangan mereka secara kritis dan sopan.

Fiona Wiputri, Manajer Multimedia di Konde.co, menyampaikan bahwa media alternatif memiliki peran penting sebagai kontra-hegemoni terhadap media arus utama yang kerap dikuasai oleh kepentingan politik dan cenderung didominasi nilai-nilai maskulin serta elitis. Menurut Fiona, media alternatif dapat menjadi watchdog yang mengawasi pemerintah dan memastikan transparansi dalam pengambilan keputusan. Kendati demikian, media alternatif masih menghadapi tantangan berat, seperti keterbatasan dana, dominasi patriarki yang toxic, dan kurangnya konsolidasi di antara organisasi masyarakat sipil. Fiona berharap agar media alternatif bisa lebih berkolaborasi dengan organisasi masyarakat untuk meningkatkan pendidikan politik bagi publik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sandra Moniaga, mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, membahas kendala yang dihadapi kelompok terpinggirkan dalam berpartisipasi dalam proses kebijakan. Menurut Sandra, marginalisasi sering kali diabaikan dalam dokumen hukum, padahal partisipasi bermakna dari masyarakat adat, misalnya, sangat penting dalam menjaga hak-hak mereka. Sandra menyoroti kasus kriminalisasi masyarakat adat yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir, meskipun putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 sudah memulihkan hak masyarakat atas hutan. Namun, situasi ini kembali memburuk seiring dengan menguatnya elit politik lokal dan nasional yang kerap mencabut hak-hak warga, mencerminkan demokrasi yang kian rentan terhadap infiltrasi oligarki dan intimidasi.

Menghadapi Tantangan Demokrasi Global

Habibie Democracy Forum tahun ini juga menggarisbawahi pentingnya ketahanan demokrasi dalam menghadapi ancaman global. Data dari Freedom House, Varieties of Democracy, dan Economist Intelligence Unit menunjukkan bahwa otokrasi terus menguat di banyak negara, termasuk penurunan kebebasan berpendapat dan kriminalisasi terhadap aktivis di Indonesia. Untuk melawan arus ini, The Habibie Center berupaya memperkuat peran lembaga-lembaga demokrasi yang inklusif dan akuntabel, serta meningkatkan peran media, masyarakat sipil, dan think tank dalam memastikan transparansi pemerintahan.

Dengan agenda dua hari yang padat, Habibie Democracy Forum 2024 melibatkan para pakar dari berbagai bidang untuk membahas kebijakan inklusif dalam isu-isu penting, seperti transisi energi dan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan. Forum ini diharapkan mampu mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan media untuk memperkuat ketahanan demokrasi di Indonesia.

Nadia Habibie, mewakili keluarga besar Habibie, menegaskan bahwa warisan demokrasi dari B.J. Habibie akan terus dipertahankan, dengan menjunjung tinggi partisipasi seluruh warga negara, tanpa memandang latar belakang. Komitmen ini adalah upaya untuk mewujudkan Indonesia yang desentralistik, inklusif, dan partisipatif, di mana setiap warga memiliki suara dalam menentukan masa depan bangsa. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pakar Hukum Anggap "Piknik Melawan" Bagus untuk Gerakan Sosial

10 hari lalu

Aksi yang dinamakan Piknik Melawan masih berlanjut meski enam orang peserta sempat ditangkap oleh kepolisian semalam, di seberang Gerbang Pancasila Gedung Parlemen Senayan, Jakarta Pusat,  15 April 2025. Tempo/Ervana.
Pakar Hukum Anggap "Piknik Melawan" Bagus untuk Gerakan Sosial

Piknik Melawan dianggapnya bukan lagi tentang produk undang-undang, tetapi lebih mengenai cara memberdayakan masyarakat agar mereka lebih kritis.


Bivitri Susanti: Demo Piknik Melawan di Depan DPR Dilindungi Konstitusi

10 hari lalu

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti memberikan kuliah umum di aksi Piknik Melawan yang digelar di seberang Gerbang Pancasila DPR, Jakarta Pusat, 15 April 2025. Tempo/Ervana.
Bivitri Susanti: Demo Piknik Melawan di Depan DPR Dilindungi Konstitusi

Menurut Bivitri Susanti, aksi yang dinamakan Piknik Melawan di depan Gedung DPR ini merupakan bentuk unjuk rasa yang dilindungi oleh konstitusi.


Bivitri Susanti Beri Kuliah Umum di Aksi Kemah Tolak UU TNI

10 hari lalu

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti memberikan kuliah umum di aksi Piknik Melawan yang digelar di seberang Gerbang Pancasila DPR, Jakarta Pusat, 15 April 2025. Tempo/Ervana.
Bivitri Susanti Beri Kuliah Umum di Aksi Kemah Tolak UU TNI

Sejumlah peserta aksi kemah tolak UU TNImasih bertahan di seberang Gerbang Pancasila Gedung DPR pada Selasa, 15 April 2025, meski mendung menyelimuti.


KKJ Tolak Aturan Jurnalis Asing Wajib Kantongi Izin Polisi

21 hari lalu

Petugas imigrasi Sampit, Kalimantan Tengah, periksa dokumen kelengkapan Jurnalis asing yang melakukan peliputan evakuasi AirAsia QZ8501 di Lanud Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah,  1 Januari 2015. TEMPO/Dasril Roszandi
KKJ Tolak Aturan Jurnalis Asing Wajib Kantongi Izin Polisi

Regulasi itu dinilai tidak hanya melampaui wewenang polisi, tapi juga mengancam kebebasan pers dan demokrasi.


Kata Mahfud Md Ihwal Kejagung Kembalikan Berkas Perkara Pagar Laut ke Bareskrim

28 hari lalu

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD saat mengisi ceramah Ramadan di Masjid Kampus UGM Sabtu, 1 Maret 2025. Dok.istimewa
Kata Mahfud Md Ihwal Kejagung Kembalikan Berkas Perkara Pagar Laut ke Bareskrim

Mantan Menko Polhukam Mahfud Md menanggapi Kejaksaan Agung yang mengembalikan berkas perkara pagar laut ke Badan Reserse Kriminal Polri.


Ragam Aksi Tolak Pengesahan Revisi UU TNI di Berbagai Daerah

30 hari lalu

Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi menolak pengesahaan RUU TNI di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, 21 Maret 2025. Tempo/Prima Mulia
Ragam Aksi Tolak Pengesahan Revisi UU TNI di Berbagai Daerah

Elemen masyarakat tuntut penolakan pengesahan Revisi UU TNI oleh DPR di berbagai daerah, mulai dari Yogyakarta, Bandung, Surabaya, hingga Malang.


Teror Kepala Babi dan Bangkai Tikus Terhadap Tempo, IM57+ Institute: Tindakan Pengecut

33 hari lalu

Lakso Anindito (kanan) menggantikan M. Praswad Nugraha menjadi Ketua IM57+ Insititute dalam Kongres II sebagai akhir masa kepengurusan Pengurus Periode 2021-2024, 16 November 2024. Istimewa
Teror Kepala Babi dan Bangkai Tikus Terhadap Tempo, IM57+ Institute: Tindakan Pengecut

Indonesia Memanggil atau IM57+ Institute mendesak pemerintah sikapi dengan serius aksi teror terhadap pers, seperti yang dialami Tempo.


Revisi UU TNI Memicu Demonstrasi, DPR: Kami Hormati Hak Berdemokrasi

37 hari lalu

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono di gedung DPR RI, 12 Maret 2025. Tempo/Hammam Izzuddin
Revisi UU TNI Memicu Demonstrasi, DPR: Kami Hormati Hak Berdemokrasi

DPR menghormati demonstrasi mahasiswa imbas revisi UU TNI yang mengembalikan dwifungsi tentara.


Mahfud MD Sebut Draft Terbaru Revisi UU TNI Tidak Mengembalikan Dwifungsi ABRI

38 hari lalu

Mahfud MD saat ceramah di Masjid Syuhada Yogyakarta Sabtu malam, 8 Maret 2025. Foto: Dok.istimewa.
Mahfud MD Sebut Draft Terbaru Revisi UU TNI Tidak Mengembalikan Dwifungsi ABRI

Menurut Mahfud Md., revisi UU TNI tidak terlalu mengganggu desain politik yang dicita-citakan reformasi.


Mahfud Md: Presiden Prabowo Baru Bongkar Kasus Korupsi Lama

41 hari lalu

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md (tengah), dan jurnalis senior Kompas Budiman Tanuredjo saat menjadi panelis pada diskusi Ngobrol Santai Kebangsaan di Rumah Perubahan Jakarta Escape, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, 15 Desember 2025. Tempo/Eka Yudha Saputra
Mahfud Md: Presiden Prabowo Baru Bongkar Kasus Korupsi Lama

Menurut Mahfud Md, sampai saat ini belum terbongkar korupsi dalam pemerintahan Prabowo. Prabowo baru membongkar kasus korupsi era presiden sebelumnya.