Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengadaan Barang dan Jasa Berkelanjutan: Menuju Masa Depan yang Lebih Hijau dan Bertanggung Jawab

Editor

Yefri

image-gnews
Kepala LKPP, Dr. Hendrar Prihadi, memberi sambutan di acara  Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 202,4,  11-12 Juni 2024 di SMESCO Indonesia.
Kepala LKPP, Dr. Hendrar Prihadi, memberi sambutan di acara Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 202,4, 11-12 Juni 2024 di SMESCO Indonesia.
Iklan

Info Event - Sustainability atau keberlanjutan adalah sebuah konsep yang mengacu pada kemampuan suatu sistem—baik itu lingkungan, ekonomi, sosial, atau kombinasi dari ketiganya—untuk bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Konsep ini telah mulai diterapkan dalam berbagai aspek pemerintahan, termasuk pengadaan. Pengadaan berkelanjutan adalah proses pengadaan barang dan jasa yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomis bagi kementerian, lembaga, atau perangkat daerah yang menggunakannya, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Menurut laman lkpp.go.id, nilai belanja pengadaan pemerintah pada tahun 2024 mencapai Rp1,160 triliun, dengan anggaran belanja PBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah setiap tahun mencapai Rp1,226.2 triliun, membuka peluang besar bagi pelaku usaha lokal.

Suksesnya Indonesia Sustainable Procurement Expo 2024

Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2024 kembali sukses digelar pada 11-12 Juni 2024 di SMESCO Indonesia. Acara ini merupakan kolaborasi antara Asosiasi Konsultan Ekonomi Nasional (AKEN) dan Keren Event Organizer, dengan dukungan dari Kemenko Polhukam, LKPP, Kementerian Ketenagakerjaan, Komnas Perempuan, Provinsi DKI Jakarta, dan Kabupaten Bangka Tengah. ISPE 2024 adalah pameran pengadaan barang dan jasa terbesar dan pertama di Indonesia, menjadi platform penting bagi para pemangku kepentingan dalam industri pengadaan untuk bertukar gagasan, mengeksplorasi peluang, dan mengukuhkan komitmen terhadap pengadaan yang berkelanjutan.

Mengusung tema "Implementasi Pengadaan Berkelanjutan Melalui Efektivitas Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pemberdayaan UMKM, dan Digitalisasi Pengadaan", ISPE 2024 menekankan pentingnya keberlanjutan dalam setiap aspek pengadaan barang dan jasa. Tema ini mencerminkan tekad untuk menjadikan pengadaan sebagai pilar utama menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pembukaan dan Dukungan dari Para Pemimpin

ISPE 2024 dibuka oleh Kepala LKPP, Dr. Hendrar Prihadi, didampingi oleh tokoh-tokoh industri pengadaan seperti Sutardi (Ketua Umum AKEN), Arifin Abdul Majid (Ketua Umum APDESI), dan Budi Joyo Santoso (Anggota KPPU). Dalam pidatonya, Dr. Prihadi menekankan pentingnya aspek keberlanjutan dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia. "LKPP meyakini kunci keberhasilan dalam mendorong terwujudnya hasil positif ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak," ujar Dr. Prihadi.

Acara ini juga mendapat dukungan dari tokoh-tokoh penting seperti Elisabeth (Kepala Biro Umum - Mahkamah Konstitusi) dan Supriadi (Kepala Pusat Pemberdayaan Kemitraan APUPPT), serta para pejabat LKPP lainnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan pengunjung lebih dari 1600 peserta dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah, ISPE 2024 menjadi ajang yang meriah. Lebih dari 21 kementerian, 24 pemerintah provinsi, 30 pemerintah kabupaten, 23 pemerintah kota, dan sejumlah perusahaan swasta, universitas, sekolah, puskesmas, serta rumah sakit turut serta dalam acara ini. ISPE juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Provinsi DKI Jakarta, Kota Denpasar, dan Kabupaten Banyuwangi sebagai pengadaan dengan jumlah transaksi PDN tertinggi.

Business Matching dan Seminar

Pertemuan antara sektor swasta dan pemerintah dalam sesi Business Matching di ISPE 2024 menjadi momen penting bagi pelaku bisnis dan pemerintah untuk berinteraksi langsung, berbagi gagasan, dan menjalin kemitraan yang saling menguntungkan.

Seminar pada hari pertama dibuka dengan topik "Dialog Adaptasi Pemutakhiran Sistem E-Katalog 6.0" oleh Patria Susantosa (Plt. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP), dilanjutkan dengan "Digitalisasi Pengadaan untuk Pemerintah Desa, Daerah Kepulauan, dan Pesisir" oleh Yulianto Prihhandoyo (Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP) dan Anita Carollin (Analis Kebijakan Muda, LKPP). Pada hari kedua, seminar bertopik "Mitigasi Permasalahan Hukum dan Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2024" diisi oleh Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK), Setya Budi Arijanta (Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah, LKPP), dan Dr. Richo Andi Wibowo (Dosen FH UGM).

Menuju Masa Depan yang Lebih Hijau

ISPE 2024 bukan hanya sekadar acara, tetapi sebuah langkah nyata menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Dengan partisipasi luas dari berbagai pihak, acara ini memberikan harapan baru bagi pengembangan industri pengadaan yang bertanggung jawab dan berdampak positif bagi lingkungan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai ISPE dan berita terkini seputar pengadaan berkelanjutan, kunjungi situs web resmi mereka di www.ispe.kerenevent.com atau ikuti akun Instagram @ispe.id. Bersama, mari kita wujudkan masa depan yang lebih hijau untuk generasi mendatang! (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Geram Pengadaan Barang dan Jasa Daerah Kebanyakan Impor

5 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin 24 Juni 2024. Sidang kabinet paripurna tersebut membahas perekonomian Indonesia terkini. TEMPO/Subekti.
Jokowi Geram Pengadaan Barang dan Jasa Daerah Kebanyakan Impor

Jokowi mewanti-wanti pemerintah kabupaten maupun kota untuk menghindari impor pengadaan dan jasa.


Usut Dugaan Korupsi Jual Beli Gas, KPK Panggil Petinggi PT PGN dan PT IAE

33 hari lalu

Suasana di depan Gedung KPK/Tempo/Mirza Bagaskara
Usut Dugaan Korupsi Jual Beli Gas, KPK Panggil Petinggi PT PGN dan PT IAE

KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi jual beli gas di PT Perusahaan Gas Negara (PT PGN) periode 2017-2021.


Kasus Korupsi PT Telkom, KPK Sebut Kerugian Negara di Atas Rp 100 M

33 hari lalu

Ilustrasi korupsi. Pexel/Cottonbro
Kasus Korupsi PT Telkom, KPK Sebut Kerugian Negara di Atas Rp 100 M

KPK menaksir kerugian negara akibat kasus dugaan rasuah di PT Telkom (Persero) mencapai miliaran rupiah.


KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 Mei 2024

Ilustrasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Dok.TEMPO/Eko Siswono Toyudho
KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.


KPK Minta PLN Transparan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Program Transisi Energi karena Rentan Korupsi

7 April 2024

Ilustrasi Listrik dan PLN. Getty Images
KPK Minta PLN Transparan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Program Transisi Energi karena Rentan Korupsi

KPK mengawal program transisi energi yang dijalankan PT PLN Persero agar terhindar praktik-praktik korupsi.


LKPP Luncurkan e-Katalog Versi 6, Harga dan Gambar Barang Terbuka untuk Umum

29 Maret 2024

Dari kiri, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, serta Direktur Enterprise dan Business Service Telkom Indonesia FM Venusiana R. Ketiganya hadir dalam acara peluncuran Katalog Elektronik Versi 6 di the Ballroom at Djakarta Theater I pada Kamis, 28 Maret 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
LKPP Luncurkan e-Katalog Versi 6, Harga dan Gambar Barang Terbuka untuk Umum

LKPP menyebut e-Katalog Versi 6 memberikan kemudahan bagi para stakeholder dalam melakukan transaksi atau belanja pemerintah.


Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Tinggi, Stranas PK KPK Luncurkan Sistem Pengawas E-Katalog

6 Maret 2024

Tim Stranas PK- Komisi Pencegahan Korupsi (KPK), Niken Ariati, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dan Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian Pertanian Bambang dalam konferensi pers Pelaksanaan Tindakan Korektif di Gedung E, Barantan, Kementan, Jakarta Selatan, Sabtu, 1 Oktober 2022. TEMPO/ Khory Alfarizi
Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Tinggi, Stranas PK KPK Luncurkan Sistem Pengawas E-Katalog

Stranas PK KPK mencatat bahwa sektor pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah menjadi ladang praktik korupsi yang tumbuh subur di Indonesia.


KPK Cegah 7 Orang dalam Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR

6 Maret 2024

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar meninggalkan gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan, di Jakarta, Senin, 22 April 2019. Indra diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Romahurmuziy, dalam tindak pidana korupsi kasus suap terkait jual beli jabatan di Kementerian Agama di pusat dan daerah. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Cegah 7 Orang dalam Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR

KPK menyebut jumlah tersangka yang terlibat kasus dugaan korupsi rumah dinas DPR di Sekretariat Jenderal DPR lebih dari dua orang.


LKPP Sebut Transaksi Pengadaan Barang dan Jasa Lewat E-Katalog Tembus Rp 161,3 Triliun

7 November 2023

LKPP Sebut Transaksi Pengadaan Barang dan Jasa Lewat E-Katalog Tembus Rp 161,3 Triliun

Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan realisasi pengadaan produk dalam negeri (PDN) telah mencapai 90 persen.


I2SPE by Ayooklik: Jembatan Keberlanjutan dan Inovasi Digital dalam Pengadaan Barang dan Jasa

4 November 2023

Indonesia International Sustainable Procurement Expo 2023
I2SPE by Ayooklik: Jembatan Keberlanjutan dan Inovasi Digital dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Acara ini memberikan pengetahuan baru kepada para pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia