Edukasi Digital Lansia: Menjelajahi Lautan Informasi Menuju Pemilu Cerdas 2024

Editor

Yefri

image-gnews
Akademi Digital Lansia Tular Nalar 3.0 KLHK
Akademi Digital Lansia Tular Nalar 3.0 KLHK
Iklan

Info Event - Gelombang informasi yang tak terverifikasi semakin menggempur menjelang pesta demokrasi Indonesia tahun 2024. Kecampuran berita palsu menjalar luas di jagat media online, cetak, hingga pesisir media sosial dan aplikasi pesan seperti Whatsapp. Rentannya pemilih pemula, pre-lansia, dan lansia terhadap risiko digital menjadi perhatian serius.

Mengambil inspirasi dari kekhawatiran ini, pada hari Selasa, 21 November 2023, terbentuklah aliansi antara Tular Nalar - MAFINDO dan Dharma Wanita Persatuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DWP KLHK). Bersatu di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, mereka menyelenggarakan Akademi Digital Lansia (ADL) dengan tema "Edukasi Literasi Digital Kepada Bangsa". Acara ini melibatkan 100 peserta pre-lansia dan lansia dari lingkup DWP KLHK, dibimbing oleh 10 fasilitator dari Dharma Wanita Persatuan Ditjen. Pengendalian Perubahan Iklim KLHK dan MAFINDO Jakarta.

Ibu Ambar Bambang Hendroyono, Ketua DWP KLHK, dalam sambutan pembukaannya, menekankan urgensi kegiatan ini. Ia menyoroti pentingnya membentuk pemikiran kritis, melawan informasi palsu, serta membantu pengembangan kemampuan navigasi internet yang aman, terutama di tahun politik yang memerlukan kewaspadaan. Erie Heriyah, Koordinator Divisi Partnership Tular Nalar 3.0, menjelaskan bahwa ADL kali ini difokuskan pada isu Pemilu, bertujuan untuk melatih peserta, terutama pra-lansia dan lansia, agar tidak terjerumus dalam perangkap hoaks.

Peserta dengan penuh antusias mengikuti kelas edukasi digital dengan metode micro teaching, di mana mereka terlibat dalam kelompok kecil dan dibimbing oleh fasilitator. Mereka diajak untuk meningkatkan kapasitas literasi digital dan pemikiran kritis melalui pengenalan konsep 3 Kacau IDE: Kacau Isi, Kacau Diri, dan Kacau Emosi. Mereka belajar mengenali konten yang dapat dimanipulasi dan berbagi pengalaman seputar penyebaran berita tidak terverifikasi, khususnya di platform WhatsApp.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Seorang peserta menyampaikan pengamatan bahwa seringkali berita disebarluaskan tanpa verifikasi, terutama oleh kalangan ibu-ibu. Keadaan gaduh di media sosial menjelang Pemilu menjadi sorotan, dengan harapan agar Pemilu 2024 menjadi perhelatan demokrasi yang cerdas dan substansial.

Acara edukasi digital ini ditutup dengan semangat, menjadi tonggak positif dalam meningkatkan literasi digital dan kritis, terutama di kalangan lansia. Semua langkah ini diarahkan menuju Pemilu yang lebih terinformasi dan bijak, membawa harapan bagi masyarakat yang cerdas dan tahan terhadap godaan informasi palsu. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Presiden Filipina Perintahkan Semua Menteri Mundur

7 hari lalu

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr di Berlin, Jerman, Maret 2024. Shutterstock
Presiden Filipina Perintahkan Semua Menteri Mundur

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr memerintahkan para menteri di kabinetnya mundur secara sukarela.


Menteri Pertanian Jepang Mundur Usai Kontroversi Soal Beras

10 hari lalu

Menteri Pertanian Jepang Taku Eto. Dok. jimin.jp
Menteri Pertanian Jepang Mundur Usai Kontroversi Soal Beras

Menteri Pertanian Jepang Taku Eto pada Rabu 21 Mei 2025 mengundurkan diri setelah menuai kecaman atas pernyataannya soal pembelian beras


Sederet Usulan untuk Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada

11 hari lalu

Ketua KPU, Mochamad Afifuddin (kiri); Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Effendi (kanan); dan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto dalam forum diskusi dengan tema Revisi Paket RUU Pemilu di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, 19 Mei 2025. Tempo/Imam Sukamto
Sederet Usulan untuk Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada

Pengamat politik mengatakan revisi UU Pemilu harus mengatur batas maksimal koalisi untuk pencalonan guna mencegah potensi timbulnya capres tunggal.


Wacana E-Voting pada Pemilu 2029 Tunggu Kesepakatan dengan DPR

12 hari lalu

Warga mengamati foto calon kepala desa pada layar komputer saat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) berbasis elektronik atau e-voting di Kantor Desa Bendosari, Sawit, Boyolali, Jawa Tengah, 29 Juni 2019. Boyolali menjadi salah satu daerah di Indonesia yang mengimplementasikan teknologi melalui sistem pemungutan suara secara elektronik atau e-voting. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho
Wacana E-Voting pada Pemilu 2029 Tunggu Kesepakatan dengan DPR

Pemerintah masih mematangkan proses e-voting sebelum diterapkan di pemilu.


Prabowo Larang Kader Partainya Munculkan Isu Dua Periode

12 hari lalu

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, 24 Februari 2025. ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Prabowo Larang Kader Partainya Munculkan Isu Dua Periode

Prabowo, kata Hasan Nasbi, mengajak para kadernya untuk merealisasikan program-program pemerintahannya


Alasan Wakil Ketua Komisi II DPR Dukung Usulan Penambahan Dana Bantuan Parpol

12 hari lalu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi memimpin rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, hingga Badan Pengawas Pemilu membahas pemungutan suara ulang hasil keputusan Mahkamah Konstitusi di gedung DPR RI, Jakarta, 27 Februari 2025. Tempo/Amston Probel
Alasan Wakil Ketua Komisi II DPR Dukung Usulan Penambahan Dana Bantuan Parpol

Menurut Dede, usulan tambahan dana bantuan parpol bisa mengurangi beban dalam menyiapkan saksi dan logistik saat pemilu


Usulan Anggaran APBN untuk Parpol, DPR: Percuma Tanpa Perbaikan Sistem Pemilu

12 hari lalu

Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda. Dok. Andri
Usulan Anggaran APBN untuk Parpol, DPR: Percuma Tanpa Perbaikan Sistem Pemilu

Rifqi mengungkapkan partai politik (parpol) memang membutuhkan dana besar karena pemilu yang mahal.


KPK Sedang Kaji Potensi Korupsi pada Pembiayaan Politik

13 hari lalu

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat ditemui di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan pada Jumat, 16 Mei 2025. TEMPO/Rizki Yusrial
KPK Sedang Kaji Potensi Korupsi pada Pembiayaan Politik

KPK menggandeng partai-partai politik dan penyelenggara Pemilu untuk membahas potensi korupsi di pembiayaan politik


Fakta Seputar Pemilu Raya PSI

16 hari lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (tengah) berfoto bersama warga saat Kopdar Cinta PSI dan Laskar Sholawat Nusantara di Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Selasa, 1 Oktober 2024. Kaesang berkampanye untuk calon Bupati Jember Muhammad Fawait di Pilkada Jember 2024 dengan bertemu dan menyapa masyarakat. ANTARA FOTO/Seno
Fakta Seputar Pemilu Raya PSI

Tahapan Pemilu Raya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dimulai dengan membuka pendaftaran calon ketua umum mendatang.


Serba-Serbi Pemilihan Umum Korea Selatan

16 hari lalu

Ilustrasi bendera Korea Selatan. Shutterstock
Serba-Serbi Pemilihan Umum Korea Selatan

Pemilu Korea Selatan akan digelar pada 3 Juni 2025 dengan masa pemungutan awal dilakukan selama dua hari pada akhir Mei.