Edukasi Digital Lansia: Menjelajahi Lautan Informasi Menuju Pemilu Cerdas 2024

Editor

Yefri

image-gnews
Akademi Digital Lansia Tular Nalar 3.0 KLHK
Akademi Digital Lansia Tular Nalar 3.0 KLHK
Iklan

Info Event - Gelombang informasi yang tak terverifikasi semakin menggempur menjelang pesta demokrasi Indonesia tahun 2024. Kecampuran berita palsu menjalar luas di jagat media online, cetak, hingga pesisir media sosial dan aplikasi pesan seperti Whatsapp. Rentannya pemilih pemula, pre-lansia, dan lansia terhadap risiko digital menjadi perhatian serius.

Mengambil inspirasi dari kekhawatiran ini, pada hari Selasa, 21 November 2023, terbentuklah aliansi antara Tular Nalar - MAFINDO dan Dharma Wanita Persatuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DWP KLHK). Bersatu di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, mereka menyelenggarakan Akademi Digital Lansia (ADL) dengan tema "Edukasi Literasi Digital Kepada Bangsa". Acara ini melibatkan 100 peserta pre-lansia dan lansia dari lingkup DWP KLHK, dibimbing oleh 10 fasilitator dari Dharma Wanita Persatuan Ditjen. Pengendalian Perubahan Iklim KLHK dan MAFINDO Jakarta.

Ibu Ambar Bambang Hendroyono, Ketua DWP KLHK, dalam sambutan pembukaannya, menekankan urgensi kegiatan ini. Ia menyoroti pentingnya membentuk pemikiran kritis, melawan informasi palsu, serta membantu pengembangan kemampuan navigasi internet yang aman, terutama di tahun politik yang memerlukan kewaspadaan. Erie Heriyah, Koordinator Divisi Partnership Tular Nalar 3.0, menjelaskan bahwa ADL kali ini difokuskan pada isu Pemilu, bertujuan untuk melatih peserta, terutama pra-lansia dan lansia, agar tidak terjerumus dalam perangkap hoaks.

Peserta dengan penuh antusias mengikuti kelas edukasi digital dengan metode micro teaching, di mana mereka terlibat dalam kelompok kecil dan dibimbing oleh fasilitator. Mereka diajak untuk meningkatkan kapasitas literasi digital dan pemikiran kritis melalui pengenalan konsep 3 Kacau IDE: Kacau Isi, Kacau Diri, dan Kacau Emosi. Mereka belajar mengenali konten yang dapat dimanipulasi dan berbagi pengalaman seputar penyebaran berita tidak terverifikasi, khususnya di platform WhatsApp.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Seorang peserta menyampaikan pengamatan bahwa seringkali berita disebarluaskan tanpa verifikasi, terutama oleh kalangan ibu-ibu. Keadaan gaduh di media sosial menjelang Pemilu menjadi sorotan, dengan harapan agar Pemilu 2024 menjadi perhelatan demokrasi yang cerdas dan substansial.

Acara edukasi digital ini ditutup dengan semangat, menjadi tonggak positif dalam meningkatkan literasi digital dan kritis, terutama di kalangan lansia. Semua langkah ini diarahkan menuju Pemilu yang lebih terinformasi dan bijak, membawa harapan bagi masyarakat yang cerdas dan tahan terhadap godaan informasi palsu. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ampi Golkar Usulkan UU Lobi Diterapkan di Pemilu

2 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Ampi Golkar Usulkan UU Lobi Diterapkan di Pemilu

Menurut Ampi Golkar, hal ini dapat membantu ongkos politik, terutama untuk calon anggota legislatif dari kalangan muda agar bisa ikut berkontestasi.


Tiga Pesan Presiden PKS dalam Bimtek Jatijaya

3 hari lalu

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu membuka secara resmi kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Jatijaya yang bertema Menjadi Anggota Dewan yang Amanah, Cerdas, dan Berkhidmat di Hotel Ciputra Jakarta, pada Selasa, 17 Desember 2024. Dok. PKS
Tiga Pesan Presiden PKS dalam Bimtek Jatijaya

Presiden PKS Ahmad Syaikhu membuka Bimtek Jatijaya, menekankan pengabdian, menjaga sumpah jabatan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai langkah awal kemenangan PKS 2029.


Burhanuddin Muhtadi Jelaskan Korelasi Peningkatan Politik Uang dengan Keserentakan Pemilu

3 hari lalu

Ilustrasi saksi parpol saat pemilu. ANTARA/Rahmad
Burhanuddin Muhtadi Jelaskan Korelasi Peningkatan Politik Uang dengan Keserentakan Pemilu

Dalam hipotesisnya, Burhanuddin menduga banyaknya jumlah kandidat yang berlaga di Pemilu serentak meningkatkan praktik vote buying.


Alasan Fraksi PKB DPR Minta Pemerintah Evaluasi Sistem Pemilu

5 hari lalu

Surat suara  dalam  Pilkada Jawa Barat di TPS 9 Kelurahan Depok Jaya, Kota Depok, 27 November 2024. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mengkritik rencana tersebut. Ia mengatakan alasan tingginya biaya pilkada adalah dalih klasik yang terus diulang dan tanpa data yang jelas. TEMPO/Gunawan Wicaksono
Alasan Fraksi PKB DPR Minta Pemerintah Evaluasi Sistem Pemilu

Fraksi PKB DPR menilai kerumitan regulasi membuat biaya penyelenggaraan pilkada hingga pemilu anggota legislatif membengkak.


DPR Sarankan Pemilu Nasional dan Lokal Digelar Terpisah

5 hari lalu

Ilustrasi jari tanda menggunakan hak pilih saat Pilkada. Dok TEMPO
DPR Sarankan Pemilu Nasional dan Lokal Digelar Terpisah

DPR menyebut, perlu ada jeda pelaksanaan antara Pemilu nasional dan lokal untuk menghindari dampak negatif dari pilkada langsung.


Respons Gus Ipul Soal Namanya Disebut sebagai Salah Satu Calon Ketua Umum PPP

6 hari lalu

Menteri Sosial Saifullah Yusuf usai rapat kerja bersama Komisi II DPR di kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 12 November 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Respons Gus Ipul Soal Namanya Disebut sebagai Salah Satu Calon Ketua Umum PPP

Gus Ipul mengatakan dia belum memikirkan apakah hendak bergabung dengan PPP atau tidak.


DKPP: Manipulasi Suara hingga Suap Jadi Penyebab Pemecatan 66 Penyelenggara Pemilu

8 hari lalu

Tangkapan layar-Ketua DKPP Heddy Lugito dalam Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu Wilayah II di Jakarta, Selasa, 5 November 2024. ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
DKPP: Manipulasi Suara hingga Suap Jadi Penyebab Pemecatan 66 Penyelenggara Pemilu

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengungkap sedikitnya 66 orang unsur penyelenggara pemilu yang disanksi dan diberhentikan sepanjang 2024 akibat berbagai jenis pelanggaran.


Sebut Pemilu-Pilkada Mahal, Golkar Ingin Sistemnya Dirumuskan Kembali

9 hari lalu

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2024. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Sebut Pemilu-Pilkada Mahal, Golkar Ingin Sistemnya Dirumuskan Kembali

Sarmuji mengatakan, Partai Golkar akan mengkaji secara teliti sistem politik, baik untuk pemilu maupun pilkada.


Kemenangan Satu Putaran dalam Pemilu: Apa Aturan dan Syaratnya?

9 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Kemenangan Satu Putaran dalam Pemilu: Apa Aturan dan Syaratnya?

Ada syarat yang harus terpenuhi untuk pasangan calon memenangkan pemilu satu putaran


Waka Komisi II DPR Berharap Negara Bantu Dana Kampanye Parpol, Ini Kata Pakar Politik Unpad

11 hari lalu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 15 November 2024. ANTARA/HO-KWP
Waka Komisi II DPR Berharap Negara Bantu Dana Kampanye Parpol, Ini Kata Pakar Politik Unpad

Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin berpendapat, untuk mereformasi pemilu, sanksi untuk politik uang bukan lagi pidana, tetapi diskualifik