Menkeu Sri Mulyani dan Plan Indonesia Berdialog dengan Ratusan Perempuan Muda untuk Pembangunan Setara

Editor

Yefri

image-gnews
Menkeu Sri Mulyani dan Plan Indonesia Berdialog dengan Ratusan Perempuan Muda untuk Pembangunan Setara
Menkeu Sri Mulyani dan Plan Indonesia Berdialog dengan Ratusan Perempuan Muda untuk Pembangunan Setara
Iklan

INFO TEMPO - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) menggelar dialog antargenerasi bertajuk “Women & Girls: Game Changers in Development” pada Sabtu (6/3) yang mengambil momentum Hari Perempuan Internasional. Acara yang dilakukan secara daring ini, diikuti lebih dari 2000 audiens yakni anak dan kaum muda perempuan melalui tayangan langsung berbagai media digital. Kegiatan ini merupakan acara puncak rangkaian kegiatan Girls Leadership Program (GLP) dan sebuah komitmen nyata untuk memberdayakan anak dan kaum muda perempuan.

Program ini dapat melahirkan anak-anak perempuan yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan leadership-nya. “Modalnya adalah mereka memiliki sensitifitas pada lingkungannya. Apa yang bisa saya bantu?. Itu adalah ciri leader, bukan tentang me, me, me. Kepedulian dan keinginan untuk melakukan sesuatu yang membantu orang lain, karena anda sebenarnya punya alasan untuk tidak berbuat apa-apa,” kata Menkeu yang berperan sebagai Principal Mentor bagi 120 anak dan kaum muda perempuan dari seluruh Indonesia sejak Desember 2020.

Dalam kesempatan yang sama, CEO Plan International mengatakan bahwa belum ada negara yang benar-benar menerapkan kesetaraan gender. Perempuan sejak kecil masih menghadapi gender stereotype dan bias di berbagai hal dari akses sekolah, pekerjaan, kesempatan memimpin maupun membuat berbagai keputusan untuk hidupnya. “Untuk itu, kami bekerja dengan berbagai mitra untuk terus mendorong kesetaraan dan kepemimpinan bagi anak perempuan di berbagai bidang,” katanya.

Plan International melaporkan bahwa 62% dari 10.000 anak dan kaum muda perempuan yang disurvei di 19 negara, mengatakan yakin dengan kemampuan mereka untuk memimpin dan 76% secara aktif ingin menjadi pemimpin dalam karier, komunitas, atau di negara mereka. Namun hingga kini, anak perempuan di berbagai pelosok masih menghadapi berbagai hambatan untuk maju. Bahkan, Plan International mencatat masih ada 65 juta anak perempuan yang tidak bisa mengakses pendidikan. Ini menunjukkan anak perempuan punya keinginan kuat untuk maju, namun masih menghadapi berbagai hambatan. Dukungan dan investasi dari berbagai pihak menjadi vital diperlukan demi terciptanya kesempatan dan partisipasi setara bagi anak perempuan dalam pembangunan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Kalau saya melihat anak-anak perempuan ini yang masih sangat muda, dan mereka memiliki kepercayaan diri, dan mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang positif, saya sangat bangga. Saya berharap leaders perempuan ini akan terus mengingkuti passion, cita-cita kalian. Selalu lah percaya bahwa apapun yang kalian hadapi, kecil atau besar, itu pernah dirasakan oleh mentor yang lain. Jangan cepat menyerah, fokus pada tujuan yang ingin kalian capai, dan memberikan yang terbaik,” katanya.

Salah satu Girls Leaders asal Mataram yang menjadi pembicara yaitu Silvia, berbagi cerita kegiatannya untuk dapat mengajak anak perempuan penyandang tuna rungu untuk berdaya. “Saya ingin membantu dan menginspirasi anak perempuan penyandang tuli lainnya, bahwa kita juga bisa berkarya dan bekerja. Sebagai anak perempuan penyandang tuli, kita juga berhak diperlakukan setara. Dengan adanya program ini, saya bisa membantu meningkatkan keterampilan kerja dan kepercayaan diri teman-teman saya,” katanya.

Selain Menkeu dan CEO Plan International, berbagai pihak terlibat dalam dialog antar generasi ini termasuk pemerintah, sektor swasta, tokoh masyarakat, pimpinan lembaga non-profit, media dan kaum muda. Dalam acara ini, turut hadir pula Direktur Eksekutif Plan Indonesia Dini Widiastuti, CEO Global Partnership for Education Alice Albright, Girl Leaders peserta GLP dan pimpinan beberapa Special Mission Vehicle, BUMN di bawah Kementerian Keuangan antara lain Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Geodipa Energi (Persero), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), PT Sarana Multi Griya Financial, dan PT Indonesia Infrastructure Finance yang turut mendukung kegiatan GLP. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Serbaneka Donald Trump Terapkan Tarif Impor 32 Persen untuk Indonesia

10 jam lalu

Donald Trump di Gedung Putih, Amerika Serikat, Juni 2025. Dok White House
Serbaneka Donald Trump Terapkan Tarif Impor 32 Persen untuk Indonesia

Sri Mulyani sebut Pemerintah sedang menyiapkan langkah untuk menghadapi tarif Trump, sementara Airlangga Hartanto pergi ke Washington D.C. untuk bernegosiasi.


Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Membesar, Apa Saja Dampaknya?

13 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) dan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 3 Juli 2025. Tempo/Amston Probel
Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Membesar, Apa Saja Dampaknya?

Bila suatu negara mengalami defisit, artinya defisit APBN, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat secara luas.


Pramono Anung ke Sri Mulyani Soal Dana Bagi Hasil: Jangan Pelit-pelit Dong

15 jam lalu

Gubernur Jakarta Pramono Anung setelah menemui Wali Kota Bekasi Tri Adhianto (kanan) di Balai Kota Jakarta, 8 Juli 2025. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Pramono Anung ke Sri Mulyani Soal Dana Bagi Hasil: Jangan Pelit-pelit Dong

Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta Menteri Kuangan Sri Mulyani membagikan dana bagi hasil (DBH) lebih besar untuk Jakarta.


Sri Mulyani Tegaskan Investasi Danantara Harus Berpihak pada Kepentingan Publik

18 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan paparan APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, 17 Juni 2025. Menteri Keuangan menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Mei 2025 defisit Rp21 triliun atau 0,09% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pendapatan negara terealisasi Rp995,3 triliun atau 33,1% terhadap APBN dengan rincian penerimaan pajak mencapai Rp683,3 triliun, kepabeanan dan cukai Rp122,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp188,7 triliun. Tempo/M Taufan Rengganis Tempo/M Taufan Rengganis
Sri Mulyani Tegaskan Investasi Danantara Harus Berpihak pada Kepentingan Publik

Menteri Keuangan Sri Mulyani membahas strategi investasi jangka panjang Danantara bersama Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir.


5 Kebijakan Jokowi yang Dibatalkan Pemerintahan Prabowo

23 jam lalu

Presiden Jokowi bersama Menhan yang juga Calon Presiden, Prabowo Subianto sebelum acara pelantikan Menkopolhukam dan Menteri ATR/BPN di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. TEMPO/Subekti.
5 Kebijakan Jokowi yang Dibatalkan Pemerintahan Prabowo

Berikut sejumlah kebijakan di era Jokowi yang dibatalkan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Apa saja?


Menkeu: Dana Desa Bakal Jadi Jaminan untuk Pembiayaan Koperasi Merah Putih

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri)  bersama Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 3 Juli 2025. Tempo/Amston Probel
Menkeu: Dana Desa Bakal Jadi Jaminan untuk Pembiayaan Koperasi Merah Putih

Sri Mulyani berharap dana desa sekitar Rp 70 triliun per tahun bisa menjadi katalis untuk Koperasi Merah Putih.


Alasan Pemerintah Yakin Indonesia Masih Punya Peluang Negosiasi Tarif dengan AS

1 hari lalu

Tangkapan layar surat yang dikirimkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal tarif resiprokal untuk Presiden Prabowo Subianto yang diunggah di akun resmi Trump di Truth Social. Tempo/Subekti
Alasan Pemerintah Yakin Indonesia Masih Punya Peluang Negosiasi Tarif dengan AS

Pemerintah Indonesia menilai keputusan Presiden AS Donald Trump bukan akhir dari negosiasi tarif karena masih ada jangka waktu hampir satu bulan.


Sri Mulyani soal Perang Dagang: Peran Lembaga Multilateral Semakin Lemah

1 hari lalu

Sri Mulyani berpidato dalam ICI 2025, disiarkan lewat kanal YouTube resmi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI,  12 Juni 2025. Tempo/Syifa Alifa Husna
Sri Mulyani soal Perang Dagang: Peran Lembaga Multilateral Semakin Lemah

Sri Mulyani menyebut lembaga-lembaga multilateral seharusnya bisa menjadi wadah untuk menyelesaikan sengketa antarnegara.


Sri Mulyani Ungkap Posisi Indonesia dalam Merespons Tarif Trump

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan Pemerintah pada Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 1 Juli 2025.  Rapat Paripurna tersebut beragendakan membahas penyampaian keterangan Pemerintah terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2024. Tempo/Amston Probel
Sri Mulyani Ungkap Posisi Indonesia dalam Merespons Tarif Trump

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia mengambil posisi sebagai negara non-blok.


Sri Mulyani Sebut Pemerintah Siapkan Langkah untuk Respons Tarif Trump

1 hari lalu

Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy (kiri); Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati; Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo; dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Mahendra Siregar dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, 7 Juli 2025. Tempo/Ilona
Sri Mulyani Sebut Pemerintah Siapkan Langkah untuk Respons Tarif Trump

Sri Mulyani berharap mendapatkan ketentuan tarif resiprokal yang lebih baik pada 1 Agustus 2025.