Menkeu Sri Mulyani dan Plan Indonesia Berdialog dengan Ratusan Perempuan Muda untuk Pembangunan Setara

Editor

Yefri

image-gnews
Menkeu Sri Mulyani dan Plan Indonesia Berdialog dengan Ratusan Perempuan Muda untuk Pembangunan Setara
Menkeu Sri Mulyani dan Plan Indonesia Berdialog dengan Ratusan Perempuan Muda untuk Pembangunan Setara
Iklan

INFO TEMPO - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) menggelar dialog antargenerasi bertajuk “Women & Girls: Game Changers in Development” pada Sabtu (6/3) yang mengambil momentum Hari Perempuan Internasional. Acara yang dilakukan secara daring ini, diikuti lebih dari 2000 audiens yakni anak dan kaum muda perempuan melalui tayangan langsung berbagai media digital. Kegiatan ini merupakan acara puncak rangkaian kegiatan Girls Leadership Program (GLP) dan sebuah komitmen nyata untuk memberdayakan anak dan kaum muda perempuan.

Program ini dapat melahirkan anak-anak perempuan yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan leadership-nya. “Modalnya adalah mereka memiliki sensitifitas pada lingkungannya. Apa yang bisa saya bantu?. Itu adalah ciri leader, bukan tentang me, me, me. Kepedulian dan keinginan untuk melakukan sesuatu yang membantu orang lain, karena anda sebenarnya punya alasan untuk tidak berbuat apa-apa,” kata Menkeu yang berperan sebagai Principal Mentor bagi 120 anak dan kaum muda perempuan dari seluruh Indonesia sejak Desember 2020.

Dalam kesempatan yang sama, CEO Plan International mengatakan bahwa belum ada negara yang benar-benar menerapkan kesetaraan gender. Perempuan sejak kecil masih menghadapi gender stereotype dan bias di berbagai hal dari akses sekolah, pekerjaan, kesempatan memimpin maupun membuat berbagai keputusan untuk hidupnya. “Untuk itu, kami bekerja dengan berbagai mitra untuk terus mendorong kesetaraan dan kepemimpinan bagi anak perempuan di berbagai bidang,” katanya.

Plan International melaporkan bahwa 62% dari 10.000 anak dan kaum muda perempuan yang disurvei di 19 negara, mengatakan yakin dengan kemampuan mereka untuk memimpin dan 76% secara aktif ingin menjadi pemimpin dalam karier, komunitas, atau di negara mereka. Namun hingga kini, anak perempuan di berbagai pelosok masih menghadapi berbagai hambatan untuk maju. Bahkan, Plan International mencatat masih ada 65 juta anak perempuan yang tidak bisa mengakses pendidikan. Ini menunjukkan anak perempuan punya keinginan kuat untuk maju, namun masih menghadapi berbagai hambatan. Dukungan dan investasi dari berbagai pihak menjadi vital diperlukan demi terciptanya kesempatan dan partisipasi setara bagi anak perempuan dalam pembangunan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Kalau saya melihat anak-anak perempuan ini yang masih sangat muda, dan mereka memiliki kepercayaan diri, dan mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang positif, saya sangat bangga. Saya berharap leaders perempuan ini akan terus mengingkuti passion, cita-cita kalian. Selalu lah percaya bahwa apapun yang kalian hadapi, kecil atau besar, itu pernah dirasakan oleh mentor yang lain. Jangan cepat menyerah, fokus pada tujuan yang ingin kalian capai, dan memberikan yang terbaik,” katanya.

Salah satu Girls Leaders asal Mataram yang menjadi pembicara yaitu Silvia, berbagi cerita kegiatannya untuk dapat mengajak anak perempuan penyandang tuna rungu untuk berdaya. “Saya ingin membantu dan menginspirasi anak perempuan penyandang tuli lainnya, bahwa kita juga bisa berkarya dan bekerja. Sebagai anak perempuan penyandang tuli, kita juga berhak diperlakukan setara. Dengan adanya program ini, saya bisa membantu meningkatkan keterampilan kerja dan kepercayaan diri teman-teman saya,” katanya.

Selain Menkeu dan CEO Plan International, berbagai pihak terlibat dalam dialog antar generasi ini termasuk pemerintah, sektor swasta, tokoh masyarakat, pimpinan lembaga non-profit, media dan kaum muda. Dalam acara ini, turut hadir pula Direktur Eksekutif Plan Indonesia Dini Widiastuti, CEO Global Partnership for Education Alice Albright, Girl Leaders peserta GLP dan pimpinan beberapa Special Mission Vehicle, BUMN di bawah Kementerian Keuangan antara lain Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Geodipa Energi (Persero), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), PT Sarana Multi Griya Financial, dan PT Indonesia Infrastructure Finance yang turut mendukung kegiatan GLP. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mengapa Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi BI Lebih Tinggi

1 hari lalu

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Maret 2025, di Gedung Thamrin, Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Maret 2025. TEMPO/Ervana.
Mengapa Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi BI Lebih Tinggi

Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini 4,6 hingga 5,4 persen. Pertumbuhan ekonomi pada semester II pun diperkirakan membaik.


Soal Dana Bagi Hasil Daerah, Pramono Anung: Pemerintah Pusat Jangan Pelit

2 hari lalu

Gubernur Jakarta Pramono Anung saat menyampaikan pidato di upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Jakarta di Monumen Nasional, Jakarta, 22 Juni 2025. Tempo/Ilhan Balindra
Soal Dana Bagi Hasil Daerah, Pramono Anung: Pemerintah Pusat Jangan Pelit

Berikut definisi dana bagi hasil daerah yang disinggung GUbernur Jakarta Pramono Anung agar pemerintah pusat jangan pelit-pelit.


Penjelasan DJP soal Penggalian Potensi Pajak dari Media Sosial

2 hari lalu

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, 17 Juni 2025. Tempo/M Taufan Rengganis
Penjelasan DJP soal Penggalian Potensi Pajak dari Media Sosial

Penggunaan media sosial adalah salah satu cara untuk melihat ketidaksesuaian antara pajak yang dilaporkan dengan harta sebenarnya.


Kriteria Pedagang di E-Commerce yang Kena Pajak 0,5 Persen

2 hari lalu

Pelaku usaha e-commerce mempromosikan dagangannya di Thamrin City, Jakarta, 30 Juni 2025. Kementerian Keuangan akan mengubah mekanisme pemungutan pajak penghasilan (PPh) final dari omzet per bulan sebesar 0,5 persen. Dalam skema baru, pemerintah akan menunjuk marketplace atau lokapasar sebagai pemungut PPh Pasal 22 dari pedagang online yang memiliki omzet tahunann Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar. Tempo/Ilham Balindra
Kriteria Pedagang di E-Commerce yang Kena Pajak 0,5 Persen

Syarat pedagang di e-commerce yang dikenai Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 0,5 persen.


OJK Bicara soal Mitigasi Risiko Kredit Koperasi Desa Merah Putih

3 hari lalu

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar saat ditemui di acara Peluncuran Roadmap Pengembangan dan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro 2024-2028 di Hotel Westin Jakarta pada Senin, 25 November 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
OJK Bicara soal Mitigasi Risiko Kredit Koperasi Desa Merah Putih

OJK secara umum mendukung langkah pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.


DPR Setujui Pagu Indikatif Kemenkeu Rp 47,13 Triliun di 2026

3 hari lalu

Suasana rapat kerja Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 15 Juli 2025. Tempo/Anastasya Lavenia
DPR Setujui Pagu Indikatif Kemenkeu Rp 47,13 Triliun di 2026

Sri Mulyani Indrawati pun mengucapkan terima kasih kepada Komisi XI yang menyetujui pagu indikatif.


Sri Mulyani: SBN Bukan Sekadar Beban dari APBN, tapi

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan tanggapan Pemerintah pada Rapat Paripurna DPR ke-24 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 15 Juli 2025.  Tempo/Amston Probel
Sri Mulyani: SBN Bukan Sekadar Beban dari APBN, tapi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Surat Berharga Negara (SBN) makin diminati masyarakat di berbagai kalangan.


Sri Mulyani Ungkit Dampak Perang dan Pemilu 2024: Alhamdulillah Ekonomi RI Berangsur Pulih

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan Pemerintah pada Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 1 Juli 2025.  Rapat Paripurna tersebut beragendakan membahas penyampaian keterangan Pemerintah terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2024. Tempo/Amston Probel
Sri Mulyani Ungkit Dampak Perang dan Pemilu 2024: Alhamdulillah Ekonomi RI Berangsur Pulih

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ketegangan geopolitik dan pemilu telah memicu ketidakpastian.


Tokopedia hingga Shopee Pungut Pajak Pedagang Online. Ini Rincian Aturannya

3 hari lalu

Pembeli memilih barang melalui secara daring di Jakarta, 30 Juni 2025. Tempo/Ilham Balindra
Tokopedia hingga Shopee Pungut Pajak Pedagang Online. Ini Rincian Aturannya

Berikut adalah poin-poin utama aturan pemungutan pajak bagi pedagang e-commerce.


Minta Anggaran Ditambah, Sri Mulyani Ungkit Lonjakan Jumlah Kementerian dan Lembaga di Era Prabowo

4 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan Pemerintah pada Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 1 Juli 2025. Tempo/Amston Probel
Minta Anggaran Ditambah, Sri Mulyani Ungkit Lonjakan Jumlah Kementerian dan Lembaga di Era Prabowo

Dalam paparannya, Sri Mulyani mengatakan Kementerian Keuangan mengelola stakeholders yang begitu luas.