Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Webinar Demokrasi di Masa Pandemi: Oligarki Menguat, Aktivis Masyarakat Madani Perlu Rekonsolidasi

Editor

Yefri

A.E. Priyono. Facebook
A.E. Priyono. Facebook
Iklan

INFO EVENT -  Public Virtue Institute (PVI), sebuah lembaga kajian di bidang demokrasi, mengingatkan pemerintah dan semua pihak agar menjamin diskusi warga di ruang publik dapat berlangsung aman. Hal ini penting agar setiap warga dapat secara bebas mengutarakan pendapatnya.

Dampak Covid-19 memang multidimensi. Berbagai bidang mengalami gejolak. Pandemi bukan semata persoalan kesehatan, tetapi berdampak meluas pada sektor lain, termasuk iklim dan praktik demokrasi di berbagai belahan dunia.

Melukiskan situasi itu, Gerry van Klinken, Profesor Sejarah Queensland University Australia mengatakan: “Dunia kini sepertinya terkena perang terbuka antara khayal dan nalar. Di Eropa, Amerika maupun di Asia, di tengah kampanye maupun pandemik, facebook sarat dengan khayalan gelap. Apakah “berpikir” masih menjanjikan kecerahan?”. Gerry menjadi salah satu pembicara dalam diskusi “Ironi Ruang Publik, Demokrasi di Masa Pandemi’ yang diselenggarakan Public Virtue bekerjasama dengan Erasmus Huis.

Banyak pemerintahan di dunia gamang menghadapi pandemi. Mengharapkan pemerintah saja tidaklah cukup. Menurut Ardi Stoios-Braken, Charge d’Affaires a.i., Kedutaan Besar Belanda, “Penanganan krisis pandemi korona yang kompleks secara efektif menuntut semua sektor dalam masyarakat saling bekerja sama: pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta. Sejauh mana masing-masing sektor ini diberikan ruang yang cukup memainkan peran mereka merupakan ekspresi dari kekuatan demokrasi’, ujarnya sebagai salah satu panelis dalam webinar.

Lalu, dampak Covid-19 terhadap iklim dan praktik demokrasi di Indonesia juga dirasakan publik. Survey LP3ES yang meminta pendapat dari 38 kalangan elit masyarakat menyebut kualitas demokrasi Indonesia menurun. Kebebasan berekspresi, berpendapat dan kebebasan pers mengalami ujian berat. Situs-situs Tempo, Tirto.id, dan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) mengalami serangan siber mendadak dari pihak-pihak yang ini belum terungkap. Pengamat menyebut ini adalah bentuk-bentuk otoritarian baru, pembungkaman dengan memanfaatkan teknologi, sekaligus ancaman nyata terhadap demokrasi.

Anita Wahid, salah satu pembicara, dari Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) menyayangkan hal ini. Anita mengatakan, “Di dalam demokrasi, ruang publik yang sehat harus memastikan kebebasan berpendapat dan berekspresi dibuka seluas-luasnya. Oleh karenanya, usaha membungkam pandangan yang berbeda melalui berbagai cara akan sangat berdampak pada penurunan kualitas demokrasi”.

Sementara itu sosiolog Dr. Tamrin Amal Tomagola yang merupakan Ketua Penasehat Public Virtue, berpendapat merosotnya demokrasi di Indonesia terjadi karena menurunnya mutu ruang publik akibat kepentingan oligarki. “Ruang percakapan kewarganegaraan publik sekarang ini tercekik oleh konsolidasi elit oligarki di satu pihak dan diperparah oleh kelesuan-darah masyarakat Madani di pihak lain, telah menyebabkan terjadinya baik defisit kuantitas partisipasi maupun kualitas diskursus demokrasi.“ ujarnya menegaskan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Oleh karena itu, menurut Tamrin, perlu segera ada upaya rekonsolidasi masyarakat madani untuk menggairahkan kembali baik kuantitas partisipasi maupun kualitas diskursus demokrasi, sekaligus merebut ruang publik dari cengkeraman oligarki dan pasukan pendengungnya.

Pernyataan-pernyataan tersebut disampaikan dalam acara yang dihelat pada Jumat, 4 September, pukul 13.00-15.00 WIB di sebuah acara peluncuran buku dan diskusi berjudul “Ironi Ruang Publik: Demokrasi Masa Pandemi“. Ini adalah edisi perdana dari Seri Diskusi Demokrasi yang akan digelar sejak September hingga November 2020. Di acara ini, Public Virtue juga meluncurkan dua buah buku tentang pentingnya peran intelektual dalam menjaga kehidupan demokrasi. Buku pertama berjudul “Pergulatan Intelektual Membela Demokrasi”, yang kedua berjudul “Menolak Matinya Intelektualisme”. Untuk mendukung kebijakan “jaga jarak”, acara ini disiarkan secara langsung melalui akun YouTube: E-rasmus Huis.

Acara diskusi sekaligus buku mengenang AE Priyono diisi dengan pembicara kunci Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Mahfud adalah sahabat almarhum Priyono ketika aktif di Himpunan Mahasiswa Islam dan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Muhibbah Universitas Islam Indonesia (UII) pada 1980-an. Dalam keterangannya terkait acara ini, Mahfud menyatakan demokrasi adalah pilihan terbaik untuk Indonesia. Namun menurut dia, saat ini banyak pihak menempatkan pemerintah dalam posisi “serba salah”. “Apapun yang pemerintah lakukan oleh sekelompok tertentu selalu dianggap salah. Namun demikian, apapun yang terjadi, negara harus tetap menjaga demokrasi tetap berjalan, dan bisa memenuhi harapan publik”, tegasnya.

Acara yang dipandu politisi dan artis Wanda Hamidah menghadirkan pembicara dari pemerintah, aktivis dan juga akademisi. Mereka adalah Ardi Stoios-Braken, Charge d’Affaires a.i., Kedutaan Besar Belanda, Gerry van Klinken, profesor sejarah University of Queensland, Ketua Penasehat Public Virtue Tamrin Amal Tomagola, dan Anita Wahid, anggota Presidium Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia).

Buku A.E. Priyono disusun bersama oleh Yayasan Kurawal, UII, Publik Baru, Esoterica-Forum Spiritualitas dan diterbitkan oleh Mizan itu disusun untuk mengenang jejak intelektual dan pemikiran A.E. Priyono yang meninggal dunia pada 12 April 2020. Priyono pernah menjadi peneliti di LP3ES yang dipimpin oleh Aswab Mahasin dan Demos yang dipimpin oleh Asmara Nababan.

(*)

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Greenpeace Buat Petisi, Desak Jokowi Cabut Izin Ekspor Pasir Laut: Jangan Tertipu Akal-akalan Oligarki

2 hari lalu

Ilustrasi pengerukan pasir laut. Shutterstock
Greenpeace Buat Petisi, Desak Jokowi Cabut Izin Ekspor Pasir Laut: Jangan Tertipu Akal-akalan Oligarki

Greenpeace membuat petisi ihwal penolakan ekspor pasir laut.


Remaja Korea Selatan Tak Lagi Dendam ke Jepang, Rela Antre demi Bir Asahi

3 hari lalu

Tanaka yang bernama asli Kim Kyung-wook, menyanyikan lagu saat wawancara dengan Reuters di Seoul, Korea Selatan, 16 Mei 2023. REUTERS/Kim Hong-Ji
Remaja Korea Selatan Tak Lagi Dendam ke Jepang, Rela Antre demi Bir Asahi

Rakyat Korea Selatan umumnya belum bisa melupakan penjajahan oleh tetangga, yang mereka alami sampai 70 tahun lalu, namun tidak dengan anak mudanya.


Cawapres Anies Baswedan Disebut Bakal Diumumkan Segera, Ini Bocoran Namanya

4 hari lalu

Bakal Calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan memberikan keterangan pers di Jl Brawijaya X, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Mei 2023. Dalam keterangan pers tersebut Koalisi Perubahan menyatakan tetap optimis dan solid menyusul pernyataan Presiden Jokowi yang ikut cawe-cawe dalam pelaksanaan Pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Cawapres Anies Baswedan Disebut Bakal Diumumkan Segera, Ini Bocoran Namanya

Koalisi Perubahan akan membahas dan mengumumkan nama cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan. Ini bocoran nama-namanya.


Bola Ahmed Tinubu Dilantik Jadi Presiden Nigeria

4 hari lalu

Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu di Abuja, Nigeria, 29 Mei 2023. REUTERS/Temilade Adelaja
Bola Ahmed Tinubu Dilantik Jadi Presiden Nigeria

Bola Ahmed Tinubu pada Senin, 29 Mei 2023, dilantik sumpah jabatan sebagai presiden Nigeria


Partai Demokratis Besar Hong Kong Bubar di Tengah Tekanan Keamanan China

7 hari lalu

Alan Leong Kah-kit, Ketua Partai Sipil, berbicara kepada media saat mengumumkan pembubaran partai di Hong Kong, Cina, 27 Mei 2023. REUTERS/Tyrone Siu
Partai Demokratis Besar Hong Kong Bubar di Tengah Tekanan Keamanan China

Oposisi Hong Kong terpukul dengan UU keamanan nasional China dan perombakan sistem pemilu yang menyingkirkan kaum demokrat politik lokal.


Rocky Gerung Sebut Demokrasi Indonesia saat Ini Masih di Halaman Orde Baru

10 hari lalu

Rocky Gerung memberikan memaparan dalam diskusi publik bertajuk Obrolan Warung Kopi '25 Tahun Reformasi: Perlukah Reformasi Hadir Kembali?' yang diselenggarakan BEM UI di Pelataran Fakultas Hukum Kampus UI, Depok, Rabu, 24 Mei 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Rocky Gerung Sebut Demokrasi Indonesia saat Ini Masih di Halaman Orde Baru

Rocky Gerung mengatakan transisi dari masa otoriter ke demokrasi di era reformasi terhalang, ia menilai saat ini masih di halaman orde baru.


25 Tahun Reformasi, KontraS: Indikasi Kembalinya Otoritarianisme Menguat

13 hari lalu

KontraS selenggarakan aksi diam di depan PN Jakarta Timur sebagai bentuk dukungan kepada Haris Fatia sebelum jalanya Persidangan kedua pada 17 April 2023. TEMPO/farrel fauzan
25 Tahun Reformasi, KontraS: Indikasi Kembalinya Otoritarianisme Menguat

KontraS menilai terjadi penurunan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) di peringatan 25 tahun reformasi.


Faisal Basri Jelaskan Penyebab Konglomerasi Sebelum Era Reformasi Telah Berubah Jadi Oligarki

18 hari lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Faisal Basri Jelaskan Penyebab Konglomerasi Sebelum Era Reformasi Telah Berubah Jadi Oligarki

Faisal Basri membeberkan apa yang terjadi pada perekonomian di Indonesia setelah 25 tahun reformasi.


Gagasan Akar Rumput Sulit Diakomodasi, Ketua YLBHI: Sistem Pemilu Mengunci Partisipasi Politik Alternatif

20 hari lalu

Ketua Advokasi YLBHI Muhammad Isnur. TEMPO/Subekti
Gagasan Akar Rumput Sulit Diakomodasi, Ketua YLBHI: Sistem Pemilu Mengunci Partisipasi Politik Alternatif

Ketua Umum YLBHI menyebut sistem pemilu yang ada mengunci kemungkinan partisipasi warga dan politik alternatif bergerak secara leluasa.


Top 3 Dunia: Transfer Uang Taipan Rusia, Jokowi tentang Krisis Myanmar, Pakta Pertahanan AS-PNG

23 hari lalu

Interior bangunan apartemen yang rusak oleh sisa-sisa drone kamikaze buatan Iran Shahed-131/136, setelah ditembak jatuh selama serangan semalam Rusia, di tengah serangan Rusia di Ukraina, di Kyiv , Ukraina 8 Mei 2023. REUTERS/Valentyn Ogirenko
Top 3 Dunia: Transfer Uang Taipan Rusia, Jokowi tentang Krisis Myanmar, Pakta Pertahanan AS-PNG

Amerika Serikat yang mentransfer uang taipan Rusia ke Ukraina menjadi berita pertama dalam Top 3 Dunia.