Webinar Demokrasi di Masa Pandemi: Oligarki Menguat, Aktivis Masyarakat Madani Perlu Rekonsolidasi

Editor

Yefri

image-gnews
A.E. Priyono. Facebook
A.E. Priyono. Facebook
Iklan

INFO EVENT -  Public Virtue Institute (PVI), sebuah lembaga kajian di bidang demokrasi, mengingatkan pemerintah dan semua pihak agar menjamin diskusi warga di ruang publik dapat berlangsung aman. Hal ini penting agar setiap warga dapat secara bebas mengutarakan pendapatnya.

Dampak Covid-19 memang multidimensi. Berbagai bidang mengalami gejolak. Pandemi bukan semata persoalan kesehatan, tetapi berdampak meluas pada sektor lain, termasuk iklim dan praktik demokrasi di berbagai belahan dunia.

Melukiskan situasi itu, Gerry van Klinken, Profesor Sejarah Queensland University Australia mengatakan: “Dunia kini sepertinya terkena perang terbuka antara khayal dan nalar. Di Eropa, Amerika maupun di Asia, di tengah kampanye maupun pandemik, facebook sarat dengan khayalan gelap. Apakah “berpikir” masih menjanjikan kecerahan?”. Gerry menjadi salah satu pembicara dalam diskusi “Ironi Ruang Publik, Demokrasi di Masa Pandemi’ yang diselenggarakan Public Virtue bekerjasama dengan Erasmus Huis.

Banyak pemerintahan di dunia gamang menghadapi pandemi. Mengharapkan pemerintah saja tidaklah cukup. Menurut Ardi Stoios-Braken, Charge d’Affaires a.i., Kedutaan Besar Belanda, “Penanganan krisis pandemi korona yang kompleks secara efektif menuntut semua sektor dalam masyarakat saling bekerja sama: pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta. Sejauh mana masing-masing sektor ini diberikan ruang yang cukup memainkan peran mereka merupakan ekspresi dari kekuatan demokrasi’, ujarnya sebagai salah satu panelis dalam webinar.

Lalu, dampak Covid-19 terhadap iklim dan praktik demokrasi di Indonesia juga dirasakan publik. Survey LP3ES yang meminta pendapat dari 38 kalangan elit masyarakat menyebut kualitas demokrasi Indonesia menurun. Kebebasan berekspresi, berpendapat dan kebebasan pers mengalami ujian berat. Situs-situs Tempo, Tirto.id, dan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) mengalami serangan siber mendadak dari pihak-pihak yang ini belum terungkap. Pengamat menyebut ini adalah bentuk-bentuk otoritarian baru, pembungkaman dengan memanfaatkan teknologi, sekaligus ancaman nyata terhadap demokrasi.

Anita Wahid, salah satu pembicara, dari Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) menyayangkan hal ini. Anita mengatakan, “Di dalam demokrasi, ruang publik yang sehat harus memastikan kebebasan berpendapat dan berekspresi dibuka seluas-luasnya. Oleh karenanya, usaha membungkam pandangan yang berbeda melalui berbagai cara akan sangat berdampak pada penurunan kualitas demokrasi”.

Sementara itu sosiolog Dr. Tamrin Amal Tomagola yang merupakan Ketua Penasehat Public Virtue, berpendapat merosotnya demokrasi di Indonesia terjadi karena menurunnya mutu ruang publik akibat kepentingan oligarki. “Ruang percakapan kewarganegaraan publik sekarang ini tercekik oleh konsolidasi elit oligarki di satu pihak dan diperparah oleh kelesuan-darah masyarakat Madani di pihak lain, telah menyebabkan terjadinya baik defisit kuantitas partisipasi maupun kualitas diskursus demokrasi.“ ujarnya menegaskan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Oleh karena itu, menurut Tamrin, perlu segera ada upaya rekonsolidasi masyarakat madani untuk menggairahkan kembali baik kuantitas partisipasi maupun kualitas diskursus demokrasi, sekaligus merebut ruang publik dari cengkeraman oligarki dan pasukan pendengungnya.

Pernyataan-pernyataan tersebut disampaikan dalam acara yang dihelat pada Jumat, 4 September, pukul 13.00-15.00 WIB di sebuah acara peluncuran buku dan diskusi berjudul “Ironi Ruang Publik: Demokrasi Masa Pandemi“. Ini adalah edisi perdana dari Seri Diskusi Demokrasi yang akan digelar sejak September hingga November 2020. Di acara ini, Public Virtue juga meluncurkan dua buah buku tentang pentingnya peran intelektual dalam menjaga kehidupan demokrasi. Buku pertama berjudul “Pergulatan Intelektual Membela Demokrasi”, yang kedua berjudul “Menolak Matinya Intelektualisme”. Untuk mendukung kebijakan “jaga jarak”, acara ini disiarkan secara langsung melalui akun YouTube: E-rasmus Huis.

Acara diskusi sekaligus buku mengenang AE Priyono diisi dengan pembicara kunci Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Mahfud adalah sahabat almarhum Priyono ketika aktif di Himpunan Mahasiswa Islam dan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Muhibbah Universitas Islam Indonesia (UII) pada 1980-an. Dalam keterangannya terkait acara ini, Mahfud menyatakan demokrasi adalah pilihan terbaik untuk Indonesia. Namun menurut dia, saat ini banyak pihak menempatkan pemerintah dalam posisi “serba salah”. “Apapun yang pemerintah lakukan oleh sekelompok tertentu selalu dianggap salah. Namun demikian, apapun yang terjadi, negara harus tetap menjaga demokrasi tetap berjalan, dan bisa memenuhi harapan publik”, tegasnya.

Acara yang dipandu politisi dan artis Wanda Hamidah menghadirkan pembicara dari pemerintah, aktivis dan juga akademisi. Mereka adalah Ardi Stoios-Braken, Charge d’Affaires a.i., Kedutaan Besar Belanda, Gerry van Klinken, profesor sejarah University of Queensland, Ketua Penasehat Public Virtue Tamrin Amal Tomagola, dan Anita Wahid, anggota Presidium Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia).

Buku A.E. Priyono disusun bersama oleh Yayasan Kurawal, UII, Publik Baru, Esoterica-Forum Spiritualitas dan diterbitkan oleh Mizan itu disusun untuk mengenang jejak intelektual dan pemikiran A.E. Priyono yang meninggal dunia pada 12 April 2020. Priyono pernah menjadi peneliti di LP3ES yang dipimpin oleh Aswab Mahasin dan Demos yang dipimpin oleh Asmara Nababan.

(*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tanggapan Akademisi UGM Soal Peran Milter yang Menguat di Era Reformasi

2 hari lalu

Ilustrasi TNI AD. Tempo/Suryo Wibowo
Tanggapan Akademisi UGM Soal Peran Milter yang Menguat di Era Reformasi

Akademisi UGM menyoroti menguatnya peran militer dan kepolisian di ranah publik dan pemerintahan sipil, justru di era reformasi.


Alasan Ketua Komisi II DPR Sepakat Usulan Pemilu dan Pilkada Digelar Beda Tahun

7 hari lalu

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
Alasan Ketua Komisi II DPR Sepakat Usulan Pemilu dan Pilkada Digelar Beda Tahun

Pemilu dan Pilkada akan digelar beda tahun. Begini alasan Ketua Komisi II DPR yang setuju terhadap usulan itu. Bagaimana aturan sebelumnya?


KKJ Tolak Aturan Jurnalis Asing Wajib Kantongi Izin Polisi

34 hari lalu

Petugas imigrasi Sampit, Kalimantan Tengah, periksa dokumen kelengkapan Jurnalis asing yang melakukan peliputan evakuasi AirAsia QZ8501 di Lanud Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah,  1 Januari 2015. TEMPO/Dasril Roszandi
KKJ Tolak Aturan Jurnalis Asing Wajib Kantongi Izin Polisi

Regulasi itu dinilai tidak hanya melampaui wewenang polisi, tapi juga mengancam kebebasan pers dan demokrasi.


Ragam Aksi Tolak Pengesahan Revisi UU TNI di Berbagai Daerah

43 hari lalu

Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi menolak pengesahaan RUU TNI di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, 21 Maret 2025. Tempo/Prima Mulia
Ragam Aksi Tolak Pengesahan Revisi UU TNI di Berbagai Daerah

Elemen masyarakat tuntut penolakan pengesahan Revisi UU TNI oleh DPR di berbagai daerah, mulai dari Yogyakarta, Bandung, Surabaya, hingga Malang.


Teror Kepala Babi dan Bangkai Tikus Terhadap Tempo, IM57+ Institute: Tindakan Pengecut

47 hari lalu

Lakso Anindito (kanan) menggantikan M. Praswad Nugraha menjadi Ketua IM57+ Insititute dalam Kongres II sebagai akhir masa kepengurusan Pengurus Periode 2021-2024, 16 November 2024. Istimewa
Teror Kepala Babi dan Bangkai Tikus Terhadap Tempo, IM57+ Institute: Tindakan Pengecut

Indonesia Memanggil atau IM57+ Institute mendesak pemerintah sikapi dengan serius aksi teror terhadap pers, seperti yang dialami Tempo.


Revisi UU TNI Memicu Demonstrasi, DPR: Kami Hormati Hak Berdemokrasi

51 hari lalu

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono di gedung DPR RI, 12 Maret 2025. Tempo/Hammam Izzuddin
Revisi UU TNI Memicu Demonstrasi, DPR: Kami Hormati Hak Berdemokrasi

DPR menghormati demonstrasi mahasiswa imbas revisi UU TNI yang mengembalikan dwifungsi tentara.


Jalan Mundur Demokrasi Indonesia

56 hari lalu

Jalan Mundur Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia 2024 turun dibanding pada 2023. Kemerosotan demokrasi makin terasa pada awal pemerintahan Prabowo.


Menteri HAM Natalius Pigai Klaim Indonesia Mengalami Surplus Demokrasi di Era Prabowo

58 hari lalu

Menteri HAM Natalius Pigai dalam konferensi pers di kantornya, di Jakarta Selatan, 11 Maret 2025. TEMPO/Alfitria Nefi
Menteri HAM Natalius Pigai Klaim Indonesia Mengalami Surplus Demokrasi di Era Prabowo

Menteri HAM Natalius Pigai mengklaim Indonesia mengalami surplus demokrasi di masa 4,5 bulan awal Prabowo menjadi presiden.


Natalius Pigai Tuding Sejumlah Beleid Era Jokowi Jadi Penyebab Turunnya Indeks Demokrasi Indonesia

58 hari lalu

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengikuti rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di gedung DPR RI, Jakarta, 5 Februari 2025. Tempo/Ilham Balindra
Natalius Pigai Tuding Sejumlah Beleid Era Jokowi Jadi Penyebab Turunnya Indeks Demokrasi Indonesia

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan sejumlah regulasi yang dibentuk di era Presiden Jokowi menyebabkan indeks demokrasi Indonesia menurun.


Perbedaan dan Persamaan Antara Konglomerasi dan Oligarki

10 Maret 2025

Presiden Prabowo Subianto bertemu delapan pengusaha di Istana Kepresidenan Jakarta  6 Maret 2025. Delapan pengusaha itu yakni Anthony Salim, Sugianto Kusuma alias Aguan, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Widjaja, Dato Sri Tahir, James Riady, dan Tomy Winata. Pertemuan itu di antaranya membahas program makan bergizi gratis dan Danantara. Biro Pers, Media, Informasi Sekretariat Presiden
Perbedaan dan Persamaan Antara Konglomerasi dan Oligarki

Di era Soeharto, konglomerat menguasai perekonomian Indonesia. Era Jokowi, oligarki tumbuh pesat. Apa beda dan persamaan keduanya?