Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Webinar Demokrasi di Masa Pandemi: Oligarki Menguat, Aktivis Masyarakat Madani Perlu Rekonsolidasi

Editor

Yefri

image-gnews
A.E. Priyono. Facebook
A.E. Priyono. Facebook
Iklan

INFO EVENT -  Public Virtue Institute (PVI), sebuah lembaga kajian di bidang demokrasi, mengingatkan pemerintah dan semua pihak agar menjamin diskusi warga di ruang publik dapat berlangsung aman. Hal ini penting agar setiap warga dapat secara bebas mengutarakan pendapatnya.

Dampak Covid-19 memang multidimensi. Berbagai bidang mengalami gejolak. Pandemi bukan semata persoalan kesehatan, tetapi berdampak meluas pada sektor lain, termasuk iklim dan praktik demokrasi di berbagai belahan dunia.

Melukiskan situasi itu, Gerry van Klinken, Profesor Sejarah Queensland University Australia mengatakan: “Dunia kini sepertinya terkena perang terbuka antara khayal dan nalar. Di Eropa, Amerika maupun di Asia, di tengah kampanye maupun pandemik, facebook sarat dengan khayalan gelap. Apakah “berpikir” masih menjanjikan kecerahan?”. Gerry menjadi salah satu pembicara dalam diskusi “Ironi Ruang Publik, Demokrasi di Masa Pandemi’ yang diselenggarakan Public Virtue bekerjasama dengan Erasmus Huis.

Banyak pemerintahan di dunia gamang menghadapi pandemi. Mengharapkan pemerintah saja tidaklah cukup. Menurut Ardi Stoios-Braken, Charge d’Affaires a.i., Kedutaan Besar Belanda, “Penanganan krisis pandemi korona yang kompleks secara efektif menuntut semua sektor dalam masyarakat saling bekerja sama: pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta. Sejauh mana masing-masing sektor ini diberikan ruang yang cukup memainkan peran mereka merupakan ekspresi dari kekuatan demokrasi’, ujarnya sebagai salah satu panelis dalam webinar.

Lalu, dampak Covid-19 terhadap iklim dan praktik demokrasi di Indonesia juga dirasakan publik. Survey LP3ES yang meminta pendapat dari 38 kalangan elit masyarakat menyebut kualitas demokrasi Indonesia menurun. Kebebasan berekspresi, berpendapat dan kebebasan pers mengalami ujian berat. Situs-situs Tempo, Tirto.id, dan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) mengalami serangan siber mendadak dari pihak-pihak yang ini belum terungkap. Pengamat menyebut ini adalah bentuk-bentuk otoritarian baru, pembungkaman dengan memanfaatkan teknologi, sekaligus ancaman nyata terhadap demokrasi.

Anita Wahid, salah satu pembicara, dari Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) menyayangkan hal ini. Anita mengatakan, “Di dalam demokrasi, ruang publik yang sehat harus memastikan kebebasan berpendapat dan berekspresi dibuka seluas-luasnya. Oleh karenanya, usaha membungkam pandangan yang berbeda melalui berbagai cara akan sangat berdampak pada penurunan kualitas demokrasi”.

Sementara itu sosiolog Dr. Tamrin Amal Tomagola yang merupakan Ketua Penasehat Public Virtue, berpendapat merosotnya demokrasi di Indonesia terjadi karena menurunnya mutu ruang publik akibat kepentingan oligarki. “Ruang percakapan kewarganegaraan publik sekarang ini tercekik oleh konsolidasi elit oligarki di satu pihak dan diperparah oleh kelesuan-darah masyarakat Madani di pihak lain, telah menyebabkan terjadinya baik defisit kuantitas partisipasi maupun kualitas diskursus demokrasi.“ ujarnya menegaskan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Oleh karena itu, menurut Tamrin, perlu segera ada upaya rekonsolidasi masyarakat madani untuk menggairahkan kembali baik kuantitas partisipasi maupun kualitas diskursus demokrasi, sekaligus merebut ruang publik dari cengkeraman oligarki dan pasukan pendengungnya.

Pernyataan-pernyataan tersebut disampaikan dalam acara yang dihelat pada Jumat, 4 September, pukul 13.00-15.00 WIB di sebuah acara peluncuran buku dan diskusi berjudul “Ironi Ruang Publik: Demokrasi Masa Pandemi“. Ini adalah edisi perdana dari Seri Diskusi Demokrasi yang akan digelar sejak September hingga November 2020. Di acara ini, Public Virtue juga meluncurkan dua buah buku tentang pentingnya peran intelektual dalam menjaga kehidupan demokrasi. Buku pertama berjudul “Pergulatan Intelektual Membela Demokrasi”, yang kedua berjudul “Menolak Matinya Intelektualisme”. Untuk mendukung kebijakan “jaga jarak”, acara ini disiarkan secara langsung melalui akun YouTube: E-rasmus Huis.

Acara diskusi sekaligus buku mengenang AE Priyono diisi dengan pembicara kunci Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Mahfud adalah sahabat almarhum Priyono ketika aktif di Himpunan Mahasiswa Islam dan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Muhibbah Universitas Islam Indonesia (UII) pada 1980-an. Dalam keterangannya terkait acara ini, Mahfud menyatakan demokrasi adalah pilihan terbaik untuk Indonesia. Namun menurut dia, saat ini banyak pihak menempatkan pemerintah dalam posisi “serba salah”. “Apapun yang pemerintah lakukan oleh sekelompok tertentu selalu dianggap salah. Namun demikian, apapun yang terjadi, negara harus tetap menjaga demokrasi tetap berjalan, dan bisa memenuhi harapan publik”, tegasnya.

Acara yang dipandu politisi dan artis Wanda Hamidah menghadirkan pembicara dari pemerintah, aktivis dan juga akademisi. Mereka adalah Ardi Stoios-Braken, Charge d’Affaires a.i., Kedutaan Besar Belanda, Gerry van Klinken, profesor sejarah University of Queensland, Ketua Penasehat Public Virtue Tamrin Amal Tomagola, dan Anita Wahid, anggota Presidium Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia).

Buku A.E. Priyono disusun bersama oleh Yayasan Kurawal, UII, Publik Baru, Esoterica-Forum Spiritualitas dan diterbitkan oleh Mizan itu disusun untuk mengenang jejak intelektual dan pemikiran A.E. Priyono yang meninggal dunia pada 12 April 2020. Priyono pernah menjadi peneliti di LP3ES yang dipimpin oleh Aswab Mahasin dan Demos yang dipimpin oleh Asmara Nababan.

(*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

55 menit lalu

Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji
Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

Berdasar V-Dem Democracy Index 2024, Faisal Basri sebut Jokowi membuat indeks demokrasi mendekati nol, lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste.


UGM dan UI 'Jewer' Lagi Jokowi dengan 3 Poin Kampus Menggugat dan 7 Pokok Seruan Salemba

19 jam lalu

Presiden Joko Widodo mengamati kebun tebu Temugiring PTPN X Batankrajan,  Gedeg, Mojokerto, Jawa Timur, Jumat 4 November 2022. Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau tebu varietas unggul terbaru (tebu NX-04) yang diharapkan dapat mewujudkan swasembada gula dalam lima tahun ke depan. ANTARA FOTO/Umarul Faruq
UGM dan UI 'Jewer' Lagi Jokowi dengan 3 Poin Kampus Menggugat dan 7 Pokok Seruan Salemba

UGM dan UI kembali "menjewer" Jokowi Terbaru adalah Kampus Menggugat dan Seruan Salemba, Berikut poin-poin tuntutan mereka.


Tak Kendur Guru Besar UGM dan UI Kritisi Jokowi, Kampus Menggugat dan Seruan Salemba Menguat

2 hari lalu

Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum UI, Sulistyowati bersama akademisi membacakan Seruan Salemba 2024 temu ilmiah Universitas memanggil bertema Menegakan Konstitusi Memulihkan Peradaban dan Hak Kewargaan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 14 Maret 2024. Sejumlah Guru Besar dan akademisi dari berbagai peguruan tinggi berkumpul untuk menyuarakan
Tak Kendur Guru Besar UGM dan UI Kritisi Jokowi, Kampus Menggugat dan Seruan Salemba Menguat

Setelah menggelar aksi yang melibatkan puluhan kampus pada akhir Januari lalu, kini UGM, UI, dan UII kembali kritisi Jokowi. Apa poin mereka?


Tanggapi Luhut yang Sindir Pengkritik Pemerintah, Anies Baswedan Ingatkan Prinsip Demokrasi

3 hari lalu

Anies Baswedan saat melayat ke kediaman almarhum Habib Hasan bin Jafar Assegaf di Masjid Nurul Mustafa Center, Jalan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Depok, Rabu, 13 Maret 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Tanggapi Luhut yang Sindir Pengkritik Pemerintah, Anies Baswedan Ingatkan Prinsip Demokrasi

Anies Baswedan menanggapi Luhut soal pengkritik pemerintah. Menurut Anies, kritik seharusnya jadi proses pembelajaran dan bagian dari demokrasi.


Top Nasional: Guru Besar dan Mahasiswa Siap Turun ke Jalan Protes Kemunduran Demokrasi, Penolakan Pengusuran di IKN

4 hari lalu

Ilustrasi demo/unjuk rasa. Toulousestreet.com
Top Nasional: Guru Besar dan Mahasiswa Siap Turun ke Jalan Protes Kemunduran Demokrasi, Penolakan Pengusuran di IKN

Sejumlah guru besar dan akademisi lintas kampus menyatakan siap turun ke jalan menyuarakan kemunduran demokrasi di era kepemimpinan Presiden Jokowi


Tito Karnavian Ingin Jakarta jadi Seperti New York hingga Sydney, Ekonom Ingatkan Risiko Didominasi Oligarki Bisnis

4 hari lalu

Gedung perkantoran di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat 5 Mei 2023. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, perekonomian pada tiga bulan pertama tahun ini tumbuh 5,03% secara tahunan (yoy). Tempo/Tony Hartawan
Tito Karnavian Ingin Jakarta jadi Seperti New York hingga Sydney, Ekonom Ingatkan Risiko Didominasi Oligarki Bisnis

Ekonom Indef Didin S. Damanhuri mengkritisi wacana pemerintah untuk menjadikan Jakarta sebagai kota bisnis kelas dunia.. Begini penjelasannya.


Imparsial Kritik Rencana Pengesahan PP Manajemen ASN: Melegalisasi Dwifungsi ABRI, Mengancam Demokrasi

4 hari lalu

Ilustrasi ASN (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/tom)
Imparsial Kritik Rencana Pengesahan PP Manajemen ASN: Melegalisasi Dwifungsi ABRI, Mengancam Demokrasi

Peraturan Pemerintah itu juga membahas jabatan ASN yang bisa diisi oleh prajurit TNI dan personel Polri, dan sebaliknya.


Guru Besar dan Akademisi Se-Jabodetabek Sampaikan Seruan Salemba 2024, Begini Isinya

4 hari lalu

Para Guru Besar hingga akademisi membacakan Seruan Salemba 2024 temu ilmiah Universitas memanggil bertema Menegakan Konstitusi Memulihkan Peradaban dan Hak Kewargaan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 14 Maret 2024. Sejumlah Guru Besar dan akademisi dari berbagai peguruan tinggi berkumpul untuk menyuarakan
Guru Besar dan Akademisi Se-Jabodetabek Sampaikan Seruan Salemba 2024, Begini Isinya

Seruan Salemba 2024 yang disampaikan sejulah guru besar dari berbagai universitas memuat 7 poin desakan.


Ketua BEM Unri: Politik Dinasti Merusak Demokrasi, Rencana Jahat yang Diatur dengan Baik

4 hari lalu

Ketua BEM UNRI atau Universitas Riau, Muhammad Ravi. Foto: Istimewa
Ketua BEM Unri: Politik Dinasti Merusak Demokrasi, Rencana Jahat yang Diatur dengan Baik

Ketua BEM Unri Muhammad Ravi menyoroti berbagai dugaan kecurangan Pemilu 2024 dan penyelewengan konstitusi. Ini katanya.


Soroti 30 Hari Matinya Demokrasi di Era Jokowi, Massa Bawa Nisan di Depan Istana Presiden Yogyakarta

4 hari lalu

Massa membawa replika batu nisan makam di Aksi Sejagad : 30 Hari Matinya Demokrasi di Rezim Jokowi di depan Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta Kamis sore 14 Maret 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Soroti 30 Hari Matinya Demokrasi di Era Jokowi, Massa Bawa Nisan di Depan Istana Presiden Yogyakarta

Salah satu yang diserukan massa aksi di Yogyakarta itu adalah menolak hasil Pemilu 2024 yang diwarnai berbagai pelanggaran.