Buka Peluang Coblos Susulan di Sidney, KPU Tunggu Putusan Bawaslu

image-gnews
Petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) memeriksa kelengkapan logistik Pemilu sebelum didistribusikan ke kelurahan di gudang logistik KPU Jakarta Pusat, GOR Kemayoran, Jakarta, Selasa, 16 April 2019. KPU Jakarta Pusat mulai mendistribusikan kotak suara beserta logistik Pemilu serentak 2019 ke 481 TPS yang tersebar di delapan kelurahan di wilayah Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dan ditargetkan selesai sebelum hari pencoblosan 17 April 2019. ANTARA
Petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) memeriksa kelengkapan logistik Pemilu sebelum didistribusikan ke kelurahan di gudang logistik KPU Jakarta Pusat, GOR Kemayoran, Jakarta, Selasa, 16 April 2019. KPU Jakarta Pusat mulai mendistribusikan kotak suara beserta logistik Pemilu serentak 2019 ke 481 TPS yang tersebar di delapan kelurahan di wilayah Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dan ditargetkan selesai sebelum hari pencoblosan 17 April 2019. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menunggu rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ihwal kisruh pemungutan suara di Sidney, Australia.

Baca: Khawatir Wudu Tak Sah, Ada TPS di Cirebon Ganti Tinta Jadi Kunyit

"Jadi KPU dalam posisi menunggu rekomendasi dari Bawaslu untuk kemudian menjadi dasar perkembangan dari KPU untuk pengambilan langkah," kata Komisioner KPU, Wahyu Setiawan di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 16 April 2019.

Menurut dia, penyelesaian kisruh pemungutan di Sidney berupaya rampung dalam waktu dekat. Hari ini, KPU sudah menjadwalkan pertemuan dengan Bawaslu. "Membahas banyak hal, salah satunya adalah pemilihan luar negeri."
 
Wahyu menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan bakal akan pemungutan suara susulan di Sidney. Kriteria pemungutan suara susulan, kata dia, salah satunya yakni orang yang sudah punya hak pilih tapi tidak bisa gunakan suaranya.
 
"Itu kan hak prinsipil karena setiap warga negara harus dijamin tapi itu jadi kewenangan Bawaslu untuk rekomendasi apakah sampai pada tahapan tersebut atau tidak."
 
Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan suara di Sidney, Australia, yang dilaporkan kisruh. KPU menduga kekisruhan di Sidney berawal dari banyaknya pemilih yang belum terdaftar hingga kesiapan dari Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Sidney.
 
 
Mungkin komunikasi teman-teman PPLN-nya kurang baik ke teman-teman pemilih, atau mungkin negosiasi ke pemilik sewanya juga kurang maksimal, sehingga harusnya bisa diperpanjang sampai surat suara nya selesai (habis),” kata Pramono kepada wartawan di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin, 15 April 2019.
 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Fakta-fakta Menarik Para Saksi dalam Sidang Hasto Kristiyanto

1 hari lalu

Kusnadi (kanan) dan Nurhasan, saat menjadi saksi pada sidang kasus perintangan penyidikan Harun Masiku dan pemberian suap dengan tersangka Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 8 Mei 2025. Sidang hari ini mengagendakan mendengar keterangan dua saksi yaitu staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi dan penjaga Rumah Inspirasi, Nurhasan. Magang/Tempo/Ahmad Naufal Oktavian.
Fakta-fakta Menarik Para Saksi dalam Sidang Hasto Kristiyanto

Beberapa saksi telah menyampaikan kesaksiannya dalam sidang Hasto Kristiyanto. Siaa saja mereka? Apa yang menarik dari kesaksiannya?


Respons Ketua KPU soal Dugaan Korupsi Sewa Jet Pribadi

2 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin usai konferensi pers persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU), ditemui di kantornya, Kamis, 17 April 2025. Tempo/Dani Aswara
Respons Ketua KPU soal Dugaan Korupsi Sewa Jet Pribadi

Menurut dia, jet pribadi itu membantu KPU menunaikan tugas dengan batas waktu yang singkat dibandingkan periode pemilu lima tahun sebelumnya.


KPK Pelajari Laporan Soal Dugaan Korupsi Jet Pribadi KPU

3 hari lalu

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan,  7 Mei 2025. Tempo/Muh Raihan Muzakki
KPK Pelajari Laporan Soal Dugaan Korupsi Jet Pribadi KPU

KPK mengkaji laporan dari Koalisi Masyarakat Sipil mengenai pengadaan jet pribadi oleh KPU pada Pemilu 2024.


Koalisi Masyarakat Sipil Lapor ke KPK Soal Pengadaan Private Jet oleh KPU pada Pemilu 2024

4 hari lalu

Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Agus Sarwono (kanan) saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, 7 Mei 2025. Tempo/Muh Raihan Muzakki
Koalisi Masyarakat Sipil Lapor ke KPK Soal Pengadaan Private Jet oleh KPU pada Pemilu 2024

Koalisi masyarakat sipil melapor ke KPK mengenai pengadaan pesawat pribadi oleh KPU pada penyelenggaraan pemilu 2024.


Ray Rangkuti Sarankan Bawaslu Daerah Dibubarkan

7 hari lalu

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti memaparkan materi dalam diskusi bertajuk Menilai Kinerja KPU dalam Kasus Partai Prima di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 7 Maret 2023. TEMPO/IMA DINI SAFIRA
Ray Rangkuti Sarankan Bawaslu Daerah Dibubarkan

Pengawasan Bawaslu selama proses pilkada 2024 dianggap tidak efektif.


Empat Temuan Perludem dalam Pemungutan Suara Ulang

8 hari lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Empat Temuan Perludem dalam Pemungutan Suara Ulang

Perludem menyebut temuan masalah dalam pemungutan suara ulang karena kurang maksimalnya kinerja penyelenggara pemilu


Alasan Ketua Komisi II DPR Sepakat Usulan Pemilu dan Pilkada Digelar Beda Tahun

9 hari lalu

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
Alasan Ketua Komisi II DPR Sepakat Usulan Pemilu dan Pilkada Digelar Beda Tahun

Pemilu dan Pilkada akan digelar beda tahun. Begini alasan Ketua Komisi II DPR yang setuju terhadap usulan itu. Bagaimana aturan sebelumnya?


Kata KPU dan Komisi II DPR soal Pemilu dan Pilkada Digelar Beda Tahun

11 hari lalu

Warga menggunakan hak pilihnya saat mengikuti pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 36, Kelurahan Minasa Upa, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu 24 Februari 2024. KPU Kota Makassar menggelar PSU di delapan TPS untuk pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) dan dua TPS untuk Pilpres dan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas rekomendasi Bawaslu setelah ditemukan adanya warga yang menggunakan hak suaranya namun tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). ANTARA FOTO/Arnas Padda
Kata KPU dan Komisi II DPR soal Pemilu dan Pilkada Digelar Beda Tahun

Ketua Komisi Pemilihan Umum menilai Pemilu 2024 sebagai pemilu paling rumit dalam sejarah Indonesia.


Kericuhan dalam Sidang Hasto PDIP

13 hari lalu

Terdakwa kasus perintangan penyidikan Harun Masiku dan pemberian suap, Hasto Kristiyanto bersiap menjalani sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 25 April 2025.. Tempo/Tony Hartawan
Kericuhan dalam Sidang Hasto PDIP

Kericuhan yang terjadi pada sidang kedua Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus Harun Masiku.


TII Ungkap Kejanggalan Pengadaan Sewa Private Jet oleh KPU pada Pemilu 2024

13 hari lalu

Peneliti Tranparency International Indonesia Agus Sarwono. Antara
TII Ungkap Kejanggalan Pengadaan Sewa Private Jet oleh KPU pada Pemilu 2024

Peneliti TII mengatakan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 yang mencapai Rp 71 triliun berpotensi membuka celah korupsi pengadaan.