Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dari Sabang hingga Merauke, Ribuan Guru Bersatu di Puncak TPN XI

Editor

Yefri

image-gnews
Temu Pendidik Nusantara XI
Temu Pendidik Nusantara XI
Iklan

Info Event - Puncak acara Temu Pendidik Nusantara XI (TPN XI) yang berlangsung di Pos Bloc Jakarta pada Sabtu, 2 November, berhasil menyatukan lebih dari 2.500 guru secara langsung serta 1.000 peserta yang mengikuti nonton bareng di 30 daerah. Dengan mengusung tema “Pemimpin Pendidikan Berdaya,” acara ini menyajikan berbagai sesi inspiratif, mulai dari talkshow pendidikan, kelas debat, kelas pendidik, hingga pameran karya murid dan Pasar Solusi Pendidikan.

TPN XI menjadi semakin istimewa dengan hadirnya sejumlah tokoh, antara lain Iwan Syahril (Dirjen PAUD & Dasmen Kemendikdasmen), Dewi Sandra, Tya Ariestya bersama putrinya Delisha, serta lebih dari 100 guru dari berbagai daerah, termasuk wilayah 3T, yang turut menjadi pembicara.

Bukik Setiawan, Ketua Yayasan Guru Belajar, menekankan bahwa TPN memberi ruang bagi guru untuk bukan hanya mendengar, tetapi juga didengar. “Sebelum ada TPN, banyak acara pendidikan yang membahas soal guru, seperti seminar atau simposium, namun jarang sekali memberikan kesempatan kepada guru untuk menjadi pembicara. Di TPN yang dimulai sejak 2014, guru dipercaya untuk berbagi pengalaman dan menjadi sumber belajar bagi rekan-rekannya,” ujarnya. Di TPN, peserta juga mendapat kebebasan memilih sesi yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka.

Kelas Debat: Suara Guru untuk Pemangku Kebijakan

Sebanyak 32 tim dari berbagai daerah terlibat dalam kelas debat yang membahas isu-isu terkini dalam pendidikan, seperti pemerataan akses melalui zonasi dan Ujian Nasional. Sesi ini memperlihatkan betapa beragam dan kritisnya pandangan guru terhadap kebijakan pendidikan. “Setiap argumen yang disampaikan menunjukkan pengalaman nyata para guru di lapangan, menggambarkan bahwa mereka adalah pihak yang memahami apa yang diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan,” tambah Bukik. Ia juga menambahkan bahwa selain memperdalam pemahaman, debat ini memberikan kesempatan kepada penonton untuk memperluas perspektif mereka.

Perjalanan 50 Guru dari Sulawesi Selatan untuk TPN XI

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dari ribuan peserta yang hadir, kisah inspiratif datang dari rombongan 50 guru asal Bantaeng, Sulawesi Selatan, yang rela menempuh perjalanan darat dan laut selama tiga hari dua malam. Dengan didampingi oleh 15 perwakilan dinas pendidikan, termasuk kepala dinas, mereka berangkat sejak Rabu pagi. “Awalnya kami ingin mengumpulkan dana untuk membiayai tiket pesawat kepala dinas, tetapi beliau menolak. Katanya, kalau kami naik kapal, beliau juga naik kapal dan bahkan memilih kelas ekonomi,” cerita Rifal, koordinator rombongan.

Di tengah perjalanan, kepala dinas memberikan banyak motivasi kepada para peserta. Sesampainya di TPN, mereka diminta untuk menyebar ke berbagai kelas sehingga bisa membawa banyak pengetahuan baru saat pulang. Rifal yang sudah berpengalaman menghadiri TPN tahun lalu mengaku selalu antusias untuk kembali belajar. “Setiap Puncak TPN, selalu ada hal baru yang bisa saya dapatkan. Ini kesempatan untuk terus meng-upgrade diri,” tutupnya. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan Ridwan Kamil-Suswono akan Integrasikan Pendidikan Berbasis Budaya ke Kurikulum Sekolah

18 jam lalu

Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Suswono saat menghadiri Silaturahmi Akbar Keluarga Besar Pesona Annur Batipuah Ateh di Jakarta, Minggu (3/11/2024). ANTARA/HO-Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono
Alasan Ridwan Kamil-Suswono akan Integrasikan Pendidikan Berbasis Budaya ke Kurikulum Sekolah

Suswono menuturkan generasi muda Jakarta harus memiliki wawasan global tanpa melupakan identitas budayanya.


Alasan Insan Tuli di Indonesia Gunakan Bahasa Isyarat Bisindo dan Sibi

1 hari lalu

Santri penyandang disabilitas tunarungu mengajari anak disabilitas tunarungu mengaji di Pondok Pesantren Tahfidz Difabel KH Ahmad Lutfi Fathullah, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Kegiatan belajar mengaji tersebut dilaksanakan selama bulan ramadan kepada anak-anak penyandang disabilitas tunarungu dengan metode bahasa isyarat. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Alasan Insan Tuli di Indonesia Gunakan Bahasa Isyarat Bisindo dan Sibi

Salah satu perbedaan yang menonjol dari bahasa isyarat Bisindo dan Sibi adalah jumlah tangan yang digunakan.


FSGI Pertanyakan Tujuan Rencana Pengembalian Ujian Nasional

2 hari lalu

Sejumlah siswa SMA Negeri 4 Medan berada di luar kelas menunggu jaringan kembali normal sementara siswa lainnya mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) hari pertama, di Medan, Sumatera Utara, Senin, 1 April 2019. ANTARA
FSGI Pertanyakan Tujuan Rencana Pengembalian Ujian Nasional

Dia menyoroti adanya kecurangan yang mencoreng integritas pendidik dan peserta didik bila Ujian Nasional kembali diterapkan.


Langkah Mendikdasmen untuk Cegah Kasus Kekerasan terhadap Guru

4 hari lalu

Ilustrasi guru madrsah. Foto : Kemendag
Langkah Mendikdasmen untuk Cegah Kasus Kekerasan terhadap Guru

Mendikdasmen akan mengambil sejumlah langkah untuk mencegah kasus kekerasan terhadap guru.


PSPK Dukung Wajib Belajar 13 Tahun, Ini Alasannya

5 hari lalu

Ilustrasi siswa sekolah dasar mengikuti upacara. Kementerian Keuangan menyatakan, sejak 2015 hingga 2023, sebesar Rp 4.006,1 triliun alokasi APBN untuk membentuk sumber daya manusia unggul melalui pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Dok. Kemenkeu
PSPK Dukung Wajib Belajar 13 Tahun, Ini Alasannya

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, telah menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan wajib belajar 13 tahun.


Hasil Seleksi Administrasi PPPK 2024 Sudah Diumumkan, Begini Cara Mengeceknya

5 hari lalu

Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja alias PPPK. ANTARA
Hasil Seleksi Administrasi PPPK 2024 Sudah Diumumkan, Begini Cara Mengeceknya

Pemerintah mengumumkan hasil seleksi administrasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2024 pada Rabu 30 Oktober 2024.


Komisi X DPR Bilang akan Advokasi Anggaran Pendidikan Supaya Lebih Efektif

6 hari lalu

Ilustrasi siswa sekolah dasar mengikuti upacara. Kementerian Keuangan menyatakan, sejak 2015 hingga 2023, sebesar Rp 4.006,1 triliun alokasi APBN untuk membentuk sumber daya manusia unggul melalui pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Dok. Kemenkeu
Komisi X DPR Bilang akan Advokasi Anggaran Pendidikan Supaya Lebih Efektif

JPPI menilai anggaran pendidikan 20 persen digunakan secara suka-suka oleh pemerintah.


Republik Cek Buka Kantor Konsulat di UGM

6 hari lalu

Duta Besar Republik Ceko untuk Indonesia, Jaroslav Doleek, kedua dari kanan, meresmikan Kantor Perwakilan Konsulat Jenderal Kehormatan di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Selasa, 29 Oktober 2024 (TEMPO/Shinta Maharani)
Republik Cek Buka Kantor Konsulat di UGM

Kedutaan Besar Republik Cek membuka Kantor Perwakilan Konsulat Jenderal Kehormatan di UGM untuk memperkuat kerja sama pendidikan dan budaya.


Ketua Komisi X DPR Buka Suara soal Peluang Keberlanjutan Kurikulum Merdeka

6 hari lalu

Suasana ruang kelas di Jakarta pada Selasa (21 Maret 2023). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membuka pendaftaran bagi satuan pendidikan yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024. (ANTARA/HO-Kemendikbudristek)
Ketua Komisi X DPR Buka Suara soal Peluang Keberlanjutan Kurikulum Merdeka

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan akan mengkaji Kurikulum Merdeka.


Ketua Komisi Pendidikan DPR Sebut Wajib Belajar 13 Tahun Belum Punya Payung Hukum

6 hari lalu

Ilustrasi siswa sekolah dasar mengikuti upacara. Kementerian Keuangan menyatakan, sejak 2015 hingga 2023, sebesar Rp 4.006,1 triliun alokasi APBN untuk membentuk sumber daya manusia unggul melalui pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Dok. Kemenkeu
Ketua Komisi Pendidikan DPR Sebut Wajib Belajar 13 Tahun Belum Punya Payung Hukum

Hetifah mengatakan rencana pemerintah untuk menerapkan wajib belajar 13 tahun mendapat dukungan dari Komisi X DPR.