Dari Sabang hingga Merauke, Ribuan Guru Bersatu di Puncak TPN XI

Editor

Yefri

image-gnews
Temu Pendidik Nusantara XI
Temu Pendidik Nusantara XI
Iklan

Info Event - Puncak acara Temu Pendidik Nusantara XI (TPN XI) yang berlangsung di Pos Bloc Jakarta pada Sabtu, 2 November, berhasil menyatukan lebih dari 2.500 guru secara langsung serta 1.000 peserta yang mengikuti nonton bareng di 30 daerah. Dengan mengusung tema “Pemimpin Pendidikan Berdaya,” acara ini menyajikan berbagai sesi inspiratif, mulai dari talkshow pendidikan, kelas debat, kelas pendidik, hingga pameran karya murid dan Pasar Solusi Pendidikan.

TPN XI menjadi semakin istimewa dengan hadirnya sejumlah tokoh, antara lain Iwan Syahril (Dirjen PAUD & Dasmen Kemendikdasmen), Dewi Sandra, Tya Ariestya bersama putrinya Delisha, serta lebih dari 100 guru dari berbagai daerah, termasuk wilayah 3T, yang turut menjadi pembicara.

Bukik Setiawan, Ketua Yayasan Guru Belajar, menekankan bahwa TPN memberi ruang bagi guru untuk bukan hanya mendengar, tetapi juga didengar. “Sebelum ada TPN, banyak acara pendidikan yang membahas soal guru, seperti seminar atau simposium, namun jarang sekali memberikan kesempatan kepada guru untuk menjadi pembicara. Di TPN yang dimulai sejak 2014, guru dipercaya untuk berbagi pengalaman dan menjadi sumber belajar bagi rekan-rekannya,” ujarnya. Di TPN, peserta juga mendapat kebebasan memilih sesi yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka.

Kelas Debat: Suara Guru untuk Pemangku Kebijakan

Sebanyak 32 tim dari berbagai daerah terlibat dalam kelas debat yang membahas isu-isu terkini dalam pendidikan, seperti pemerataan akses melalui zonasi dan Ujian Nasional. Sesi ini memperlihatkan betapa beragam dan kritisnya pandangan guru terhadap kebijakan pendidikan. “Setiap argumen yang disampaikan menunjukkan pengalaman nyata para guru di lapangan, menggambarkan bahwa mereka adalah pihak yang memahami apa yang diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan,” tambah Bukik. Ia juga menambahkan bahwa selain memperdalam pemahaman, debat ini memberikan kesempatan kepada penonton untuk memperluas perspektif mereka.

Perjalanan 50 Guru dari Sulawesi Selatan untuk TPN XI

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dari ribuan peserta yang hadir, kisah inspiratif datang dari rombongan 50 guru asal Bantaeng, Sulawesi Selatan, yang rela menempuh perjalanan darat dan laut selama tiga hari dua malam. Dengan didampingi oleh 15 perwakilan dinas pendidikan, termasuk kepala dinas, mereka berangkat sejak Rabu pagi. “Awalnya kami ingin mengumpulkan dana untuk membiayai tiket pesawat kepala dinas, tetapi beliau menolak. Katanya, kalau kami naik kapal, beliau juga naik kapal dan bahkan memilih kelas ekonomi,” cerita Rifal, koordinator rombongan.

Di tengah perjalanan, kepala dinas memberikan banyak motivasi kepada para peserta. Sesampainya di TPN, mereka diminta untuk menyebar ke berbagai kelas sehingga bisa membawa banyak pengetahuan baru saat pulang. Rifal yang sudah berpengalaman menghadiri TPN tahun lalu mengaku selalu antusias untuk kembali belajar. “Setiap Puncak TPN, selalu ada hal baru yang bisa saya dapatkan. Ini kesempatan untuk terus meng-upgrade diri,” tutupnya. (*)

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kemenag Naikkan Tunjangan Guru Pendidikan Agama Islam Rp 500 Ribu

6 jam lalu

Seorang guru memberikan pelajaran agama kepada murid di Sekolah Dasar Negeri 20, Banda Aceh, Aceh, 29 November 2024. ANTARA FOTO/Ampelsa
Kemenag Naikkan Tunjangan Guru Pendidikan Agama Islam Rp 500 Ribu

Guru Pendidikan Agama Islam penerima tunjangan adalah yang memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi syarat pemenuhan 24 jam tatap muka.


Kebijakan Dedi Mulyadi Satu Kelas 50 Murid Bikin Sekolah Swasta Ditinggalkan Calon Siswa

20 jam lalu

Ilustrasi anak-anak sekolah mengenakan masker saat belajar. REUTERS/Sivaram V
Kebijakan Dedi Mulyadi Satu Kelas 50 Murid Bikin Sekolah Swasta Ditinggalkan Calon Siswa

Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang membolehkan satu kelas berisi 50 murid berakibat sekolah swasta kehilangan calon siswa barunya.


Mensos Tandatangani MoU Pemanfaatan Aset Daerah dan Kampus untuk Sekolah Rakyat

23 jam lalu


Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, dalam konferensi pers usai agenda Penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai BMD Milik Pemda dan Universitas, di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, pada Kamis, 10 Juli 2025. TEMPO/Besta
Mensos Tandatangani MoU Pemanfaatan Aset Daerah dan Kampus untuk Sekolah Rakyat

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menandatangani perjanjian pinjam pakai aset pemerintah daerah dan universitas sebagai langkah konkret dalam mendukung pemerataan Sekolah Rakyat.


Merry Riana Pakai Rp 30 Miliar Hasil IPO untuk Ekspansi Jaringan Learning Centre

1 hari lalu

Merry Riana. Facebook.com/Merry Riana
Merry Riana Pakai Rp 30 Miliar Hasil IPO untuk Ekspansi Jaringan Learning Centre

PT Merry Riana Edukasi Tbk (MERI) resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada Kamis, 10 Juli 2025.


Singapura akan Rekrut 1.000 Guru Baru Setiap Tahun

1 hari lalu

Ilustrasi guru dan murid. Foto: Freepik.com
Singapura akan Rekrut 1.000 Guru Baru Setiap Tahun

Singapura akan merekrut 1.000 guru baru setiap tahun selama beberapa tahun ke depan


Program GratisPol 2026 Jadi Bukti Komitmen Pemprov Kaltim Perluas Akses Pendidikan

2 hari lalu

Gubernur Harum (tengah) dan Wagub Seno Aji setelah menyaksikan penandatanganan PKS Pemprov Kaltim dan perguruan tinggi swasta di Gedung Olah Bebaya, Senin, 7 Juli 2025. Dok. Pemprov Kaltim
Program GratisPol 2026 Jadi Bukti Komitmen Pemprov Kaltim Perluas Akses Pendidikan

Penandatanganan PKS ini menjadi langkah nyata menuju masa depan generasi Kaltim yang lebih cerah. Program ini bersifat terbuka dan inklusif bagi putra putri Kalimantan Timur, tanpa memandang suku, agama, bahasa dan budaya.


Kuliah Gratis! Gubernur Kaltim Tandatangani PKS Program GratisPol 2026 dengan 45 PTS

2 hari lalu

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud (kanan) dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kalimantan Timur di Gedung Olah Bebaya, Senin, 7 Juli 2025. Dok. Pemprov Kaltim
Kuliah Gratis! Gubernur Kaltim Tandatangani PKS Program GratisPol 2026 dengan 45 PTS

Program GratisPol 2026 memberikan pendidikan gratis bagi mahasiswa di semua tingkatan. Program ini bersifat terbuka dan inklusif bagi putra putri Kalimantan Timur, tanpa memandang suku, agama, bahasa dan budaya.


Kemendikdasmen Larang Perpeloncoan saat Orientasi Murid Baru

2 hari lalu

Sejumlah siswa berbaris di lapangan di SMAN 29 Kebayoran Lama, saat Masa Orientasi Sekolah. Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, melarang sekolah mengizinkan siswa mengenakan atribut aneh selama menjalani Masa Orientasi Sekolah (MOS) atau yang sekarang disebut dengan nama Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB).  Jakarta, 27 Juli 2015. M IQBAL ICHSAN/ TEMPO
Kemendikdasmen Larang Perpeloncoan saat Orientasi Murid Baru

Panduan ini menjadi acuan resmi bagi sekolah di seluruh jenjang di semua daerah untuk menyelenggarakan orientasi murid baru secara positif.


DPR Setujui Tambahan Anggaran Kemenag Rp 11,1 Triliun, Termasuk untuk Tunjangan Guru

3 hari lalu

Menteri Agama Nasaruddin Umar saat konferensi pers terkait penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, 29 Mei 2025.  Tempo/Tony Hartawan
DPR Setujui Tambahan Anggaran Kemenag Rp 11,1 Triliun, Termasuk untuk Tunjangan Guru

Penambahan anggaran itu untuk pembayaran gaji ASN baru dan tunjangan guru di bawah naungan Kemenag


Mengapa Banyak Pihak Menolak Kebijakan Dedi Mulyadi Satu Kelas 50 Siswa?

4 hari lalu

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, mantan Menteri KKP sekaligus pemilik Susi Air Susi Pudjiastuti, dan Wali Kota Bandung M Farhan memberikan keterangan di Bandara Husein Sastranegara Bandung, 2 Juli 2025. Antara/Ricky Prayoga
Mengapa Banyak Pihak Menolak Kebijakan Dedi Mulyadi Satu Kelas 50 Siswa?

Kebijakan Dedi Mulyadi mendapat kritikan tajam dari berbagai kalangan, mulai dari forum kepala sekolah, organisasi guru, hingga Ombudsman.