UGM Tuan Rumah AdMI 2024: Membangun Masa Depan Tata Kelola dengan Reformasi Birokrasi

Editor

Yefri

image-gnews
Temu Administrator Muda Indonesia (AdMI) 2024.
Temu Administrator Muda Indonesia (AdMI) 2024.
Iklan

Info Event - Mahasiswa Manajemen dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi tuan rumah acara bergengsi Temu Administrator Muda Indonesia (AdMI) 2024. Acara tahunan ini telah diadakan sejak 2004, dan mengundang perwakilan mahasiswa dari program studi Administrasi Negara (AN) atau Administrasi Publik (AP) dari berbagai universitas di seluruh Indonesia. Forum ini diharapkan menjadi wadah diskusi dan kolaborasi yang mampu melahirkan solusi-solusi inovatif untuk birokrasi pemerintahan yang lebih efektif dan berorientasi pada hasil.

Dengan tema “Reformasi Birokrasi Berbasis Outcome untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan,” Temu AdMI 2024 yang digelar pada 4-9 Agustus 2024 menghadirkan rangkaian acara yang beragam. Acara dimulai dengan Welcoming Dinner, yang dirancang untuk menciptakan suasana hangat dan inklusif di antara peserta. Selanjutnya, ada Seminar Cluster, Musyawarah Besar, Workshop Policy Brief, Awarding Night, dan City Tour yang memungkinkan peserta untuk mengeksplorasi keindahan Yogyakarta.

Sorotan utama dari acara ini adalah seminar nasional yang berlangsung pada Senin (05/08/2024). Seminar ini menjadi platform diskusi panel bagi para Administrator Muda dengan empat sub-tema penting yang sangat relevan dalam konteks tata kelola pemerintahan saat ini. Sub-tema tersebut mencakup Pengendalian Kemiskinan, Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Pengendalian Inflasi, serta Peningkatan Investasi. Diskusi yang berlangsung di seminar ini memunculkan berbagai pertanyaan kritis dari para delegasi, yang menunjukkan antusiasme mereka dalam mencari solusi bersama.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Seminar Nasional ini dihadiri oleh 129 delegasi dari 40 universitas di Indonesia dan menghadirkan narasumber-narasumber terkemuka. Keynote speaker dalam acara ini adalah Prof. Dr. Agus Pramusinto, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara. Selain itu, beberapa narasumber lain yang juga turut berbicara adalah Dwi Rahayuningsih, Perencana Ahli Muda dari Kementerian PPN/Bappenas, yang membahas Pengendalian Kemiskinan; Perwita Sari, Analis Kebijakan Madya dari KemenPANRB, dengan topik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan; Triadi Maharso, Analis Kebijakan Ahli Muda dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah, yang mengangkat isu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pengendalian Inflasi; serta M. Pradana Indraputra, Staf Khusus di Kementerian Investasi/BKPM, yang membahas Peningkatan Investasi.

Melalui Temu Administrator Muda Indonesia (AdMI) 2024 ini, mahasiswa Administrasi Negara dan Administrasi Publik dari seluruh Indonesia diharapkan dapat memperkuat jaringan, memperluas wawasan, serta memberikan kontribusi nyata dalam upaya reformasi birokrasi berbasis outcome untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Penegakan HAM Indonesia Memasuki Dark Ages of Human Rights. Apa Itu?

1 jam lalu

Peringatan 17 tahun Aksi Kamisan di depan Istana Presiden, Jakarta Pusat pada Kamis, 18 Januari 2024. Tempo/Novali Panji
Penegakan HAM Indonesia Memasuki Dark Ages of Human Rights. Apa Itu?

Menurut peneliti UGM, penegakan HAM di Indonesia memasuki dark ages of human rights. Separah Itu?


10 Tokoh Peristiwa Malari 1974: Hariman Siregar, Adnan Buyung Nasution, Rahman Tolleng, hingga Yap Thiam Hien

7 jam lalu

Adnan Buyung Nasution. TEMPO/Aditia Noviansyah
10 Tokoh Peristiwa Malari 1974: Hariman Siregar, Adnan Buyung Nasution, Rahman Tolleng, hingga Yap Thiam Hien

Demonstrasi pada 15 Januari 1974 berujung peristiwa berdarah, kini disebut Peristiwa Malari. Siapa saja tokoh penggerak aksi mahasiswa itu?


Guru Besar Mikrobiologi UGM Beri Tips Agar Terhindar Penularan Penyakit HMPV

2 hari lalu

Ilustrasi HMPV. Shutterstock
Guru Besar Mikrobiologi UGM Beri Tips Agar Terhindar Penularan Penyakit HMPV

Meskipun HMPV mirip dengan influenza, penyakit ini tidak selalu mudah dibedakan dari influenza biasa, Guru Besar Mikrobiologi UGM beri saran.


UGM Peringkat 1 di Indonesia untuk Bidang Studi Gender Versi EduRank

2 hari lalu

Ilustrasi Universitas Gadjah Mada (UGM). Shutterstock
UGM Peringkat 1 di Indonesia untuk Bidang Studi Gender Versi EduRank

UGM meraih peringkat pertama untuk bidang studi gender versi EduRank. Ini alasannnya.


Guru Besar UGM dan KOBI Tegas Tolak Deforestasi untuk Perluasan Perkebunan Kelapa Sawit ala Prabowo

3 hari lalu

Pemandangan udara terlihat dari kawasan hutan yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, 6 Juli 2010. REUTERS/Crack Palinggi/File Foto
Guru Besar UGM dan KOBI Tegas Tolak Deforestasi untuk Perluasan Perkebunan Kelapa Sawit ala Prabowo

Rencana Prabowo melakukan perluasan perkebunan kelapa sawit ditentang banyak kalangan, termasuk guru besar UGM dan KOBI karena akibatkan deforestasi.


Tambah 81, UGM Kini Punya 523 Guru Besar

5 hari lalu

Kampus Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Dok. UGM
Tambah 81, UGM Kini Punya 523 Guru Besar

Pada 2023 terdapat tambahan 101 guru besar di UGM. Satu tahun sebelumnya, pada 2022, terdapat tambahan sebanyak 41 guru besar.


Peneliti LSJ FH UGM: Penghapusan Presidential Threshold Berpotensi Lahirkan Pemimpin Demagog, Ini Karakteristiknya

6 hari lalu

Ilustrasi pemilu. ANTARA
Peneliti LSJ FH UGM: Penghapusan Presidential Threshold Berpotensi Lahirkan Pemimpin Demagog, Ini Karakteristiknya

Penghapusan presidential threshold dapat melahirkan pemimpin demagog yang dapat dikenali dengan beberapa karakteristik.


Peneliti LSJ FH UGM: Dampak Negatif Hapus Presidential Threshold Bisa Munculkan Pemimpin Demagog, Apa Artinya?

6 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Peneliti LSJ FH UGM: Dampak Negatif Hapus Presidential Threshold Bisa Munculkan Pemimpin Demagog, Apa Artinya?

Peneliti LSJ FH UGM menyebut salah satu dampak negatif dari penghapusan presidential threshold adalah melahirkan pemimpin demagog. Apakah itu?


Presidential Threshold Dihapus, Peneliti LSJ FH UGM Ungkap Dampak Negatif dan Berikan Saran

8 hari lalu

Sidang Pleno 1 pembacaan putusan perkara pengujian materiil Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), di Jakarta, 2 Januari 2025. TEMPO/Muh Raihan Muzakki
Presidential Threshold Dihapus, Peneliti LSJ FH UGM Ungkap Dampak Negatif dan Berikan Saran

Penghapusan presidential threshold selain buat angin segar demokrasi, peneliti LSJ FH UGM pun ungkapkan dampak negatifnya. Begini sarannya.


Peneliti LSJ FH UGM: Penghapusan Presidential Threshold Buat Kartelisasi Politik Jadi Minim

8 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo  didampingi anggota Wakil Ketua MK Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat pada sidang putusan uji materi undang-undang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2 Januari 2025. Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus persyaratan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen kursi di DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017. ANTARA/Fauzan
Peneliti LSJ FH UGM: Penghapusan Presidential Threshold Buat Kartelisasi Politik Jadi Minim

Penghapusan presidential threshold oleh MK mendapat sorotan dari peneliti LSJ UGM. Begini katanya.