UGM Tuan Rumah AdMI 2024: Membangun Masa Depan Tata Kelola dengan Reformasi Birokrasi

Editor

Yefri

image-gnews
Temu Administrator Muda Indonesia (AdMI) 2024.
Temu Administrator Muda Indonesia (AdMI) 2024.
Iklan

Info Event - Mahasiswa Manajemen dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi tuan rumah acara bergengsi Temu Administrator Muda Indonesia (AdMI) 2024. Acara tahunan ini telah diadakan sejak 2004, dan mengundang perwakilan mahasiswa dari program studi Administrasi Negara (AN) atau Administrasi Publik (AP) dari berbagai universitas di seluruh Indonesia. Forum ini diharapkan menjadi wadah diskusi dan kolaborasi yang mampu melahirkan solusi-solusi inovatif untuk birokrasi pemerintahan yang lebih efektif dan berorientasi pada hasil.

Dengan tema “Reformasi Birokrasi Berbasis Outcome untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan,” Temu AdMI 2024 yang digelar pada 4-9 Agustus 2024 menghadirkan rangkaian acara yang beragam. Acara dimulai dengan Welcoming Dinner, yang dirancang untuk menciptakan suasana hangat dan inklusif di antara peserta. Selanjutnya, ada Seminar Cluster, Musyawarah Besar, Workshop Policy Brief, Awarding Night, dan City Tour yang memungkinkan peserta untuk mengeksplorasi keindahan Yogyakarta.

Sorotan utama dari acara ini adalah seminar nasional yang berlangsung pada Senin (05/08/2024). Seminar ini menjadi platform diskusi panel bagi para Administrator Muda dengan empat sub-tema penting yang sangat relevan dalam konteks tata kelola pemerintahan saat ini. Sub-tema tersebut mencakup Pengendalian Kemiskinan, Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Pengendalian Inflasi, serta Peningkatan Investasi. Diskusi yang berlangsung di seminar ini memunculkan berbagai pertanyaan kritis dari para delegasi, yang menunjukkan antusiasme mereka dalam mencari solusi bersama.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Seminar Nasional ini dihadiri oleh 129 delegasi dari 40 universitas di Indonesia dan menghadirkan narasumber-narasumber terkemuka. Keynote speaker dalam acara ini adalah Prof. Dr. Agus Pramusinto, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara. Selain itu, beberapa narasumber lain yang juga turut berbicara adalah Dwi Rahayuningsih, Perencana Ahli Muda dari Kementerian PPN/Bappenas, yang membahas Pengendalian Kemiskinan; Perwita Sari, Analis Kebijakan Madya dari KemenPANRB, dengan topik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan; Triadi Maharso, Analis Kebijakan Ahli Muda dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah, yang mengangkat isu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pengendalian Inflasi; serta M. Pradana Indraputra, Staf Khusus di Kementerian Investasi/BKPM, yang membahas Peningkatan Investasi.

Melalui Temu Administrator Muda Indonesia (AdMI) 2024 ini, mahasiswa Administrasi Negara dan Administrasi Publik dari seluruh Indonesia diharapkan dapat memperkuat jaringan, memperluas wawasan, serta memberikan kontribusi nyata dalam upaya reformasi birokrasi berbasis outcome untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kim Jong Un Tegur Pejabat Malas, Siap Tertibkan Birokrasi

34 hari lalu

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Rusia. Shutterstock
Kim Jong Un Tegur Pejabat Malas, Siap Tertibkan Birokrasi

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menegur pejabat yang dianggap malas dan berjanji menertibkan penyimpangan internal di pemerintahan.


Sri Sultan HB X Tegaskan Komitmen DIY Berantas Korupsi Mulai dari Kalurahan

36 hari lalu

Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X (kanan) di Kantor Gubernur Yogyakarta, Yogyakarta, 9 Desember 2025. Tempo/Raihan
Sri Sultan HB X Tegaskan Komitmen DIY Berantas Korupsi Mulai dari Kalurahan

Sri Sultan HB X menegaskan komitmen DIY memberantas korupsi mulai dari tingkat kalurahan melalui penguatan tata kelola hingga pendidikan integritas.


AHY Dirikan Kantor IPFO untuk Percepat Proyek Infrastruktur

22 Oktober 2025

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, saat memaparkan capaian tahunan lembaganya di Jakarta, 21 Oktober 2025. TEMPO/Nandito Putra.
AHY Dirikan Kantor IPFO untuk Percepat Proyek Infrastruktur

Kantor ini akan menjadi penghubung antara investor, pemilik proyek, dan pemerintah daerah untuk mempercepat proyek infrastruktur.


Komjen Chryshnanda: Ada Resistansi Internal untuk Mereformasi Polri

11 Oktober 2025

Ketua Tim Transformasi Reformasi Polri Komisaris Jenderal Chryshnanda Dwilaksana di Kantor Lemdiklat Polri, Jalan Ciputat Raya, Jakarta Selatan, 6 Oktober 2025. Tempo/Hammam Izzuddin
Komjen Chryshnanda: Ada Resistansi Internal untuk Mereformasi Polri

Menurut Chryshnanda, mereformasi Polri seperti mendorong polisi keluar dari zona nyaman.


DPR: Komite Reformasi Polri Harus Utamakan Perlindungan HAM

8 Oktober 2025

Anggota Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira. Dok. DPR RI
DPR: Komite Reformasi Polri Harus Utamakan Perlindungan HAM

Reformasi Polri tak boleh sekadar restrukturisasi birokrasi, tetapi harus menyentuh perubahan mendasar pada tata kelola dan budaya organisasi.


Bangun Lingkungan, Bersih Birokrasi

18 Agustus 2025

Wali Kota Palembang Ratu Dewa meninjau infrastruktur di Sekolah Dasar Negeri 158 Kota Palembang, pada Kamis, 6 Maret 2025. DOK. PEMKOT PALEMBANG
Bangun Lingkungan, Bersih Birokrasi

Wali Kota Palembang Ratu Dewa meyakini lingkungan dan birokrasi yang bersih menjadikan pemerintahannya bekerja optimal dan berdampak. Menghadirkan sistem tata kelola berbasis elektronik.


Prabowo: Perilaku Korup Ada di Setiap Eselon Birokrasi

15 Agustus 2025

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, 15 Agustus 2025. Antara/Dhemas Reviyanto
Prabowo: Perilaku Korup Ada di Setiap Eselon Birokrasi

Presiden Prabowo menyatakan perilaku korupsi terjadi di setiap institusi pemerintah, BUMN hingga BUMD.


Mahkamah Agung AS Izinkan Trump Lanjutkan PHK Massal PNS

9 Juli 2025

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dok. White House
Mahkamah Agung AS Izinkan Trump Lanjutkan PHK Massal PNS

Mahkamah Agung Amerika Serikat mencabut larangan sementara terhadap perintah Presiden Donald Trump, membuka jalan bagi pemerintahannya untuk melanjutkan PHK massal di lembaga-lembaga federal.


Vietnam PHK 80.000 PNS Demi Efisiensi, Begini Keluhan Mereka yang Dipecat

7 Juli 2025

 Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam, To Lam, melakukan pemeriksaan pasukan di Istana Merdeka Jakarta, Jakarta, 10 Maret 2025. Tempo/Imam Sukamto
Vietnam PHK 80.000 PNS Demi Efisiensi, Begini Keluhan Mereka yang Dipecat

Pejabat komunis Vietnam yang diberhentikan hadapi masa depan yang tidak menentu


Daya Saing Indonesia Anjlok 13 Peringkat, Celios: Birokrasi Rumit Penyebabnya

23 Juni 2025

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara (tengah) dan Assurance Partner Grant Thornton Indonesia Tagor Sidik Sigiro (kanan) dalam Media Talk Show Overcoming Economic Chalanges and Integrating ESG into Strategic Planning di SCBD,  Jakarta,  21 November 2024. TEMPO/Adil Al Hasan
Daya Saing Indonesia Anjlok 13 Peringkat, Celios: Birokrasi Rumit Penyebabnya

Laporan World Competitiveness Ranking 2025 mencatat daya saing Indonesia berada di urutan ke-40 dari total 69 negara.