Soal Debat Cawapres, AIPI: Badan Riset Nasional Kurang Efektif

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin dalam Debat Cawapres di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad, 17 Maret 2019. ANTARA/Wahyu Putro A

    Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin dalam Debat Cawapres di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad, 17 Maret 2019. ANTARA/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Menanggapi wacana soal Badan Riset Nasional yang diungkapkan calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam debat cawapres Ahad malam, 17 Maret 2019, Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan pembentukan badan tersebut kurang efektif.

    Baca juga: Awali Debat, Sandiaga Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-76 ke Ma'ruf

    "Menurut saya kurang efektif pembentukan badan riset nasional tersebut, akan lebih efektif kalau dibentuk komisi pendanaan riset yang independen," kata Satryo di Jakarta, Minggu malam.

    Menurut Satryo, riset saat ini sudah baik dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ada, baik kementerian maupun lembaga penelitian dan pengembangan.

    Dia mengatakan harus ada pemisahan antara fungsi pendanaan dan fungsi pelaksanaan riset, dan sebaiknya tidak dinaungi oleh satu badan seperti badan riset nasional.

    "Kalau kedua fungsi pendanaan dan fungsi pelaksanaan riset dilakukan oleh satu badan maka tidak efektif dan juga tidak akuntabel," tuturnya.

    Debat cawapres nomor urut 1 Ma'ruf Amin dan cawapres nomor urut 2 Sandiaga Uno mengangkat tema "Pendidikan, Ketenagakerjaan, Kesehatan, Sosial dan Budaya".

    Dalam debat cawapres itu, Maruf menyampaikan akan mengkoordinasikan semua alokasi dana riset karena selama ini dana riset terbagi di kementerian dan lembaga. Dia menuturkan melalui pembentukan badan riset nasional, maka pendanaan riset akan dikonsolidasikan untuk memaksimalkan pelaksanaan riset dan Rencana Induk Riset Nasional.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.