ISPE 2025 Digelar untuk Kelima Kalinya, Perkuat Ekosistem Pengadaan Barang dan Jasa Berkelanjutan di Indonesia

Reporter

Editor

Yefri

image-gnews
Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2025
Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2025
Iklan

Info Event - Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2025 kembali diadakan untuk kelima kalinya di SMESCO Indonesia, Jakarta, pada 11-12 Februari 2025. Acara ini menjadi wadah utama bagi transformasi pengadaan barang dan jasa berkelanjutan di Indonesia dengan dukungan dari berbagai lembaga, termasuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta sejumlah organisasi industri dan asosiasi usaha.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala LKPP, Dr. H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M., yang dalam sambutannya mengapresiasi keberlanjutan ISPE sebagai ajang strategis dalam mendukung ekosistem pengadaan yang transparan dan efisien. "Terima kasih kepada AKEN karena telah berhasil mengadakan event ini secara konsisten selama lima tahun berturut-turut. Isu-isu pengadaan barang dan jasa di Indonesia dijawab melalui ISPE 2025, yang menjadi forum strategis bagi para pemangku kepentingan," ujar Hendrar Prihadi.

Turut hadir dalam seremoni pembukaan Ahmad Mahendra, M.Tr.A.P., Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, mewakili Menteri Kebudayaan; Dr. Ir. Roni Dwi Susanto, M.Si., Inspektur Jenderal Ketenagakerjaan Republik Indonesia; Letjen TNI Nugroho Sulistyo Budi, Inspektur Utama Badan Intelijen Negara (BIN); Hj. Samrotunnajah Ismail, S.E., M.Si., Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia; Setya Budi Arijanta, SH., KN., Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah; Patria Susantosa, S.Si., M.Si., Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital; Dr. Ir. Heru Kustanto, M.Si., Kepala Pusat Peningkatan P3DN Kementerian Perindustrian; serta Wali Kota Banjarbaru dan Wakil Bupati Kebumen.

ISPE 2025 mencatat partisipasi lebih dari 2.500 pengunjung terdaftar dari berbagai daerah di Indonesia. Dengan kehadiran 50 perusahaan exhibitor, termasuk partisipasi UMKM, serta 15 sesi seminar yang menghadirkan 40 pembicara, ISPE 2025 menjadi ajang berbagi wawasan dan inovasi dalam ekosistem pengadaan nasional. Salah satu sesi utama, Business Matching, mempertemukan lebih dari 150 peserta untuk mempercepat kolaborasi strategis antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengadaan yang lebih berkelanjutan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"ISPE adalah platform yang menghadirkan solusi dan inovasi sekaligus mempertemukan pelaku industri pengadaan yang berkomitmen terhadap prinsip keberlanjutan. Pameran ini menjadi wadah kolaborasi bagi perusahaan, penyedia layanan, dan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan sistem pengadaan yang lebih bertanggung jawab dan ramah lingkungan," ujar Laksa Ersa, COO Keren Event Organizer.

Sebagai puncak acara, Procurement Award 2025 dianugerahkan kepada instansi dengan transaksi Produk Dalam Negeri (PDN) tertinggi pada tahun 2024. Kementerian Kesehatan menerima penghargaan untuk kategori kementerian, Provinsi Jawa Timur untuk kategori provinsi, Kabupaten Kebumen untuk kategori kabupaten, dan Kota Banjarbaru untuk kategori kota.

Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN) adalah organisasi yang menaungi pelaku industri Katalog Elektronik di bawah LKPP, berperan sebagai jembatan antara pelaku usaha dan pemerintah untuk menciptakan iklim pengadaan yang sehat dan berkelanjutan. Keren Event Organizer adalah perusahaan penyelenggara acara profesional yang berpengalaman dalam mengelola kegiatan berskala nasional dan internasional. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Skor SPI Kabupaten Mempawah Turun, Risiko Korupsi Pengelolaan Barang dan Jasa Masih Rentan

3 jam lalu

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan,  7 Mei 2025. Tempo/Muh Raihan Muzakki
Skor SPI Kabupaten Mempawah Turun, Risiko Korupsi Pengelolaan Barang dan Jasa Masih Rentan

Dalam dua tahun terakhir, yakni 2023 dan 2024, hasil SPI Kabupaten Mempawah mengalami penurunan 2,02 poin dari 74,17 menjadi 72,15.


Kala Menperin Sebut Bangun Industri Sulit, tapi Menghancurkannya Bisa Sangat Mudah

6 jam lalu

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita saat ditemui di komplek parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 12 November 2024. TEMPO/Oyuk Ivani Siagian
Kala Menperin Sebut Bangun Industri Sulit, tapi Menghancurkannya Bisa Sangat Mudah

Menperin menyebutkan Perpres 46 Tahun 2025 bertujuan melindungi ekosistem industri nasional.


LKPP dan BSSN Kerja Sama Perlindungan Transaksi Elektronik

1 hari lalu

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Hendrar Prihadi. TEMPO/Imam Sukamto
LKPP dan BSSN Kerja Sama Perlindungan Transaksi Elektronik

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Badan Siber dan Sandi Negara kerja sama perlindungan informasi dan transaksi elektronik.


KPK Periksa 6 Saksi di Kasus Dugaan Korupsi Dinas PUPR Ogan Komering Ulu

15 hari lalu

KPK tetapkan enam orang sebagai tersangka usai kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, 16 Maret 2025. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
KPK Periksa 6 Saksi di Kasus Dugaan Korupsi Dinas PUPR Ogan Komering Ulu

KPK mendalami persengkongkolan pada proses pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Ogan Komering Ulu.


KPK: 68 Persen Pimpinan Kampus Tentukan Vendor Berdasarkan Relasi Pribadi

17 hari lalu

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardana, seusai memberikan kata sambutan dalam acara peluncuran Indeks Integritas Pendidikan 2023 dan sosialisasi SPI Pendidikan 2024 di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa, 30 April 2024. Berdasarkan hasil survey KPK, indeks Integritas Pendidikan di Indonesia mendapatkan nilai 73,70 dengan masih dijumpai beberapa temuan terkait kejujuran akademik, gratifikasi di sekolah maupun kampus hingga penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).TEMPO/Imam Sukamto
KPK: 68 Persen Pimpinan Kampus Tentukan Vendor Berdasarkan Relasi Pribadi

KPK menyampaikan di 26 persen sekolah dan 68 persen kampus ditemukan adanya pihak di satuan pendidikan yang menerima komisi dari vendor.


Sri Mulyani Serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2024 ke BPK

51 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) sebelum  konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta, 6 Januari 2025. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Sri Mulyani Serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2024 ke BPK

Sri Mulyani mengklaim APBN 2024 dalam kondisi aman. Semua rincian pengelolaan dan capaian kinerja APBN 2024, kata dia, telah tertuang dalam LKPP yang sudah diserahkan untuk diaudit oleh BPK.


LKPP Minta Kementerian dan Lembaga Pemerintah Segera Umumkan Rencana Pengadaan

15 Januari 2025

Logo LKPP.
LKPP Minta Kementerian dan Lembaga Pemerintah Segera Umumkan Rencana Pengadaan

LKPP meminta seluruh kementerian dan lembaga pemerintah segera mengumumkan rencana umum pengadaan 2025 melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).


Belanja Pemerintah di 2024 Mencapai Rp 1.259 Triliun

9 Januari 2025

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Hendrar Prihadi. TEMPO/Imam Sukamto
Belanja Pemerintah di 2024 Mencapai Rp 1.259 Triliun

LKPP mencatat nilai belanja barang dan jasa pemerintah sepanjang 2024 mencapai Rp 1.259 triliun.


LKPP Sebut Transformasi Digital dan Peningkatan SDM Bisa Minimalisasi Risiko Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

6 Desember 2024

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sekaligus mantan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, enggan menanggapi soal namanya yang masuk bursa calon Gubernur Jawa Tengah pada Jumat, 10 Mei 2024 di Jakarta. TEMPO/Amelia Rahima Sari
LKPP Sebut Transformasi Digital dan Peningkatan SDM Bisa Minimalisasi Risiko Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK menunjukkan hampir 90 persen kasus korupsi yang ditangani KPK berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa


Sahbirin Noor Mangkir pada Pemeriksaan Perdana sebagai Saksi

18 November 2024

Sahbirin Noor. HO/ANTARA
Sahbirin Noor Mangkir pada Pemeriksaan Perdana sebagai Saksi

Sahbirin Noor tidak memberikan alasan tentang ketidakhadirannya. KPK berharap Sahbirin kooperatif pada pemanggilan berikutnya.