Sudut Pandang MOST Radio Mengangkat Topik Partai Baru Peserta Pemilu 2024

Editor

Yefri

image-gnews
Presenter Indy Rahmawati bersama peserta diskusi Sudut Pandang Most FM antara lain Dedy
Presenter Indy Rahmawati bersama peserta diskusi Sudut Pandang Most FM antara lain Dedy "Miing"Gumelar dan Teddy Gusnaidi
Iklan

Info Event - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 18 partai politik dan daftar nomor urut bagi peserta Pemilihan Umum 2024 yang siap menggaet suara. Meski mendaftar dengan nama partai dan logo baru, namun sebagian pengurus partai-partai tersebut masih didominasi oleh wajah-wajah lama. Lantas apa bedanya?

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia, Dedy 'Miing Gumelar mengakui utang politik jadi perbedaan dasar partai baru dengan partai lama. Sehingga menurutnya partai baru memiliki sebuah harapan.

"Seandainya 9 partai yang berkoalisi di pemerintahan sudah mampu menjadi contoller, menjadi pengawas bagi pemerintahan, tidak perlu orang seperti Miing yang adalah seorang pelawak untuk  masuk partai politik, mendingan menjadi rakyat yang bisa senang-senang…,” kata Miing di Program Sudut Pandang yang tayang di Drive Time Most Radio 1058, Rabu (28/12/22).

Sementara itu Partai Garuda melalui Wakil Ketua Umum, Teddy Gusnaidi mengatakan pihaknya ingin semuanya kembali sebagaimana mestinya. Dalam hal ini Teddy menyinggung penegakan hukum di Indonesia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Saya melihat kita ini masih politik bergunjing. Artinya begini, kita ada sesuatu yang sudah sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan, kita masalahkan, kita munculkan permasalahan itu, sebenarnya tidak perlu,” kata Teddy.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah sekaligus Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti ikut menyikapi munculnya sejumlah partai baru yang akan berkontestasi pada Pemilu 2024.

"Yang menyenangkan dari partai baru ini kan selalu membawa optimisme baru sebelum mereka berkuasa," ujar Ray Rangkuti. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Politikus PAN Sebut Putusan MK Bikin Ongkos Politik Naik

13 hari lalu

Majelis Hakim Konstitusi membacakan putusan perkara sengketa hasil pemungutan suara ulang Pilkada 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 26 Mei 2025. Tempo/Sultan Abdurrahman
Politikus PAN Sebut Putusan MK Bikin Ongkos Politik Naik

Eddy Soeparno menyoroti bagaimana dampak putusan MK terhadap anggaran yang harus dikeluarkan oleh partai politik.


Ketua KPU: Penumpukan Tahapan Pemilu Bikin Kerja Ekstra

17 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mochammad Afifuddin setelah memberikan keterangan pers perkembangan pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di Kantor KPU RI, Jakarta, 26 Mei 2025. KPU telah menuntaskan pelaksanaan pemungutan suara ulang Pilkada 2024 di 22 daerah, sebagai tindaklanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pemilihan. Tempo/Martin Yogi Pardamean
Ketua KPU: Penumpukan Tahapan Pemilu Bikin Kerja Ekstra

Ketua KPU Mochammad Afifudin akan mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilu nasional dan lokal.


DKPP Telah Menerima Perbaikan Laporan Pengaduan Soal KPU Sewa Private Jet

28 hari lalu

Ilustrasi KPU. TEMPO/Subekti
DKPP Telah Menerima Perbaikan Laporan Pengaduan Soal KPU Sewa Private Jet

KPU dilaporkan ke DKPP atas pengadaan private jet atau jet pribadi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.


Koalisi Sipil Desak BPK Audit Pengadaan Private Jet hingga Mobil Dinas KPU

39 hari lalu

Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Agus Sarwono (kanan) saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, 7 Mei 2025. Tempo/Muh Raihan Muzakki
Koalisi Sipil Desak BPK Audit Pengadaan Private Jet hingga Mobil Dinas KPU

BPK diminta menelusuri secara independen dan mendalam untuk membongkar dugaan penyalahgunaan anggaran yang merugikan negara oleh KPU.


Laporan Koalisi Masyarakat Sipil Soal Private Jet KPU Belum Lolos Verifikasi DKPP

39 hari lalu

(dari kiri) Advokat Themis Indonesia Ibnu Syamsu, Peneliti Transparansi Internasional Indonesia (TII) Agus Sarwono, dan Manajer Riset Trend Asia Zakki Amali di Jakarta,  4 Juni 2025. Tempo/Hanin Marwah
Laporan Koalisi Masyarakat Sipil Soal Private Jet KPU Belum Lolos Verifikasi DKPP

Ketiga lembaga tersebut melaporkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan KPU berupa pengadaan private jet pada masa Pemilu 2024.


Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Sewa Apartemen dan Mobil KPU

40 hari lalu

Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Agus Sarwono (kanan) saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, 7 Mei 2025. Tempo/Muh Raihan Muzakki
Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Sewa Apartemen dan Mobil KPU

Koalisi Masyarakat Sipil turut menyoroti pengadaan sewa apartemen dan mobil mewah yang dilakukan oleh KPU RI.


PPP Cari Ketua Umum. Profil Salah Satu Partai Tertua di Indonesia

40 hari lalu

Logo PPP
PPP Cari Ketua Umum. Profil Salah Satu Partai Tertua di Indonesia

Berikut ini adalah profil PPP yang tengah mencari ketua umum setelah terpuruk di Pemilu 2024.


Ketua KPU Klaim Nilai Kontrak Sewa Jet Pribadi Tak Melebihi Pagu Anggaran

51 hari lalu

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dalam acara Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum dengan Badan Pusat Statistik dalam pemanfaatan data pemilih di Kantor KPU RI, Jakarta, 14 Maret 2025. Tempo/Ilham Balindra
Ketua KPU Klaim Nilai Kontrak Sewa Jet Pribadi Tak Melebihi Pagu Anggaran

Menurut dia, pembayaran nilai kontrak untuk sewa pesawat jet itu telah ditinjau oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah atau APIP KPU.


Alasan Ketua KPU Sewa Pesawat Jet Pribadi pada Pemilu 2024

51 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin usai konferensi pers persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU), ditemui di kantornya, Kamis, 17 April 2025. Tempo/Dani Aswara
Alasan Ketua KPU Sewa Pesawat Jet Pribadi pada Pemilu 2024

Komisioner KPU RI menyewa pesawat jet pribadi untuk operasional dan mobilitas mereka pada pemilu 2024.


KPU Dilaporkan ke DKPP soal Sewa Jet Pribadi untuk Pemilu 2024

53 hari lalu

Kendaraan taktis disiagakan di depan kantor KPU, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2024. Sejumlah anggota TNI dan beberapa kendaraan taktis disiagakan untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa lanjutan menolak pengesahan revisi UU Pilkada. TEMPO/Subekti
KPU Dilaporkan ke DKPP soal Sewa Jet Pribadi untuk Pemilu 2024

Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan KPU ke DKPP ihwal penggunaan jet pribadi selama Pemilu 2024. Ada kejanggalan?