Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Omnibus Law, Masalah Kehutanan, dan Catatan Kritis dari Lokakarya Nasional Sylva Indonesia IPB 2020

Reporter

Editor

Yefri

Lokakarya Nasional Sylva Indonesia IPB 2020
Lokakarya Nasional Sylva Indonesia IPB 2020
Iklan

INFO EVENT – Omnibus Law, ketimpangan penguasaan antara kawasan hutan dan bukan kawasan hutan, ketidakpastian kawasan hutan dan implikasinya terhadap aspek sosial, ekonomi dan ekologi adalah topik utama yang dibahas oleh para mahasiswa kehutanan Indonesia dalam Lokakarya Nasional Sylva Indonesia IPB 2020 yang diselenggarakan di Ciawi, 4-5 Januari 2020 kemarin.

Sylva Indonesia adalah  organisasi mahasiswa kehutanan Indonesia yang berdiri sejak 1959 di Yogyakarta dan mempunyai anggota di 45 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Lokakarya dimulai dengan paparan mengenai masalah-masalah kehutanan dari para pakar yaitu Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Prof. Hariadi Kartodihardjo, MS, Peneliti Senior Agrarian Resources Center Dianto Bachriadi PhD, Kepala Departemen Advokasi Internasional Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi, Dosen Fakultas Kehutanan IPB Ir. Haryanto R Putro, MS, dan Aji Rizki Pratama dari Pengurus Cabang Sylva Indonesia IPB .  Setelah itu acara dilanjutkan dengan  diskusi masalah kehutanan yang melibatkan 32 delegasi yang hadir.

Ditemui setelah acara, Prof. Hariadi yang aktif mengemukakan pandangannya mengenai omnibus law  menyatakan bahwa pemerintah harus memperhatikan jangan sampai pemangkasan regulasi ini malah menimbulkan korupsi institusional. Profesor kebijakan hutan ini juga menyatakan bahwa dalam waktu dekat para dekan kehutanan juga akan berkumpul di IPB untuk mengawal proses omnibus law ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Pengurus Cabang Sylva Indonesia IPB Rachmatul Rajab Aqsha menyatakan bahwa lokakarya nasional ini diadakan untuk menindaklanjuti kajian yang diadakan oleh pengurus cabang bahwa ada masalah ketidakpastian kawasan hutan, lemahnya kapasitas kelembagaan pengelolaan hutan, ketidakpastian hak dan akses masyarakat atas sumberdaya hutan, serta rendahnya daya saing usahakehutanan dan korupsi di sektor kehutanan. Untuk itu mereka berinisiatif untuk menyelenggarakan acara untuk memetakan dan merumuskan rekomendasi dari mahasiswa untuk arah pembaruan kehutanan Indonesia.

Catatan kritis dari acara ini adalah ini seruan kepada pemerintah untuk melakukan pembaruan kehutanan (forestry reform) dengan melakukan empat hal.  Pertama, adalah perubahan cara berfikir “kawasan hutan first” menjadi cara berfikir pada ruang nyata dengan mengedepankan sebesar-besarnya kepada kemakmuran rakyat. Kedua, pembaruan birokrasi kehutanan yang menyasar output dan outcome melalui pembenahan key performance indikator. Ketiga, penyelenggaraan kehutanan sebagai penopang pembangunan nasional berbasis lintas sektoral serta penetapan kawasan hutan berdasarkan fungsi bukan teritori.  Dan yang terakhir mereka menyerukan pembaruan struktur agrarian daratan melalui revisi UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan melalui Omnibus Law Sumberdaya Alam yang mengacu pada Tap MPR No. XI/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. (*)

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Pabrik di Depok PHK 74 Karyawan Tetap, Serikat Pekerja: Bukti Korban Omnibus Law

1 hari lalu

Perwakilan buruh dalam unjuk rasa di PT. Tokai Dharma Indonesia (TDI) di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Depok, Rabu, 31 Mei 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Pabrik di Depok PHK 74 Karyawan Tetap, Serikat Pekerja: Bukti Korban Omnibus Law

Gabungan serikat pekerja menggeruduk PT Tokai Dharma Indonesia (TDI) lantaran melakukan PHK sepihak 74 karyawan tetap.


Yayasan Alumni Peduli IPB Berikan Beasiswa untuk Mahasiswa Baru, Ini Cara Daftarnya

6 hari lalu

Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB).
Yayasan Alumni Peduli IPB Berikan Beasiswa untuk Mahasiswa Baru, Ini Cara Daftarnya

ayasan Alumni Peduli IPB (YAPI) memberi beasiswa kepada ratusan mahasiswa baru 2023.


Said Iqbal Bakal Pidato di Sidang Organisasi Buruh Dunia, Bahas Bahaya UU Cipta Kerja bagi Buruh

7 hari lalu

Presiden partai buruh Said Iqbal tengah menjawab pertanyaan wartawan saat aksi penolakan KUHP seusia  melakukan karnaval kelas pekerja, Kamis,15 Desember 2022.Terepilihnya Partai buruh dalam pemilu tidak akan menganggu konsistensi partai buruh dalam melakukan aksi penolakan terhadap KUHP yang dinilai memiliki pasal pasal bermasalah. TEMPO/Aqsa Hamka
Said Iqbal Bakal Pidato di Sidang Organisasi Buruh Dunia, Bahas Bahaya UU Cipta Kerja bagi Buruh

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan akan mengangkat isu penolakan UU Cipta Kerja atau omnibus law ke sidang ILO Governing Body pada Juni 2023.


Kisah Rakim, Sopir Ojol yang Antar Anaknya UTBK di IPB University Sejak Pukul 3 Pagi

7 hari lalu

Rakim, salah satu orang tua peserta UTBK-SNBT. Dok. IPB
Kisah Rakim, Sopir Ojol yang Antar Anaknya UTBK di IPB University Sejak Pukul 3 Pagi

Rakim, salah satu orang tua peserta UTBK SNBT bercerita bahwa ia berangkat dari rumahnya di Batu Ceper, Kota Tangerang sejak sebelum subuh.


Menolak UU Cipta Kerja, Partai Buruh Ancam Gerakkan Mogok Kerja 5 Juta Buruh

8 hari lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2023 di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Senin, 1 Mei 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Menolak UU Cipta Kerja, Partai Buruh Ancam Gerakkan Mogok Kerja 5 Juta Buruh

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan akan menggerakkan 5 juta buruh untuk mogok massal menolak UU Cipta Kerja.


Mulai Pekan Depan, Ratusan Ribu Buruh di 38 Provinsi akan Demo Bergantian Tolak UU Cipta Kerja

8 hari lalu

Massa buruh menggelar aksi di sekitar Istana Negara, Jakarta, Rabu, 12 Oktober 2022. TEMPO/Martin Yoga
Mulai Pekan Depan, Ratusan Ribu Buruh di 38 Provinsi akan Demo Bergantian Tolak UU Cipta Kerja

Ratusan ribu buruh dari berbagai wilayah akan melakukan aksi demonstrasi untuk menolak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau omnibus law.


Seleksi Mandiri IPB University 2023: Jadwal, Syarat, dan Materi

10 hari lalu

Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB).
Seleksi Mandiri IPB University 2023: Jadwal, Syarat, dan Materi

IPB University membuka pendaftaran mahasiswa baru melalui jalur mandiri yaitu SM IPB atau Ujian Tulis Mandiri Berbasis Komputer (UTMBK) 2023.


Hari Lebah Sedunia, Perhimpunan Ahli Serangga: Jasa Penyerbukan Menghilang

11 hari lalu

Ilustrasi lebah. Trade Vista
Hari Lebah Sedunia, Perhimpunan Ahli Serangga: Jasa Penyerbukan Menghilang

Hari Lebah Sedunia ungkap spesies yang banyak menghilang di Sumatera dan Kalimantan akibat hilangnya habitat pohon sialang, juga sebab perubahan musim


Spesies Dilindungi Makin Banyak, Akademisi IPB: Keberhasilan Konservasi Masih Terus Dipertanyakan

14 hari lalu

Banteng jawa (Bos javanicus) liar mencari makan di ladang pengembalaan, kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Pandeglang, Banten, Rabu 25 Mei 2022. Banteng jawa merupakan salah satu dari tiga satwa mamalia yang dilindungi secara prioritas keberadaannya di kawasan tersebut selain badak jawa dan owa jawa . ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Spesies Dilindungi Makin Banyak, Akademisi IPB: Keberhasilan Konservasi Masih Terus Dipertanyakan

Akademisi IPB Rinekso Soemakdi pemerintah perlu melakukan upaya-upaya peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati di luar kawasan konservasi.


KSPI dan Partai Buruh Sebut Omnibus Law Sebabkan Kasus Staycation, Kemnaker: Nggak Ada Kaitannya

16 hari lalu

Korban AD (24) menunjukkan bukti laporan usai buka laporan kepolisian di Mapolres Metro Bekasi didampingi tim kuasa hukum serta anggota DPR RI dan DPRD Kabupaten Bekasi, Sabtu 6 Mei 2023). ANTARA/Pradita Kurniawan Syah
KSPI dan Partai Buruh Sebut Omnibus Law Sebabkan Kasus Staycation, Kemnaker: Nggak Ada Kaitannya

Kemnaker sebut omnibus law atau UU Cipta Kerja tak ada kaitannya dengan isu staycation.