Info Event — Anggota DPRD Kota Bogor Daerah Pemilihan (Dapil) Tanah Sareal mendorong agar pembangunan di Kota Bogor tidak hanya terfokus di pusat kota, namun juga menyasar wilayah perbatasan yang dinilai masih membutuhkan perhatian lebih.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tanah Sareal yang digelar di Marcopolo, Bukit Cimanggu City, Selasa, 20 Januari 2026. Ahmad didampingi tiga Anggota DPRD Kota Bogor Dapil Tanah Sareal yakni Karnain Asyhar, Safrudin Bima (SB), Lusiana Nurissiyadah, dan H. Murtadlo.
Ahmad Aswandi mengungkapkan Kecamatan Tanah Sareal memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor. Karena itu, pembangunan infrastruktur, khususnya jalan di wilayah pinggiran kota, harus menjadi prioritas agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan.“Pembangunan infrastruktur, terutama jalan di wilayah pinggiran, harus menjadi prioritas agar tidak terjadi ketimpangan dengan wilayah kabupaten,” ujarnya.
Ahmad Aswandi menegaskan, jangan sampai kondisi infrastruktur di wilayah Kota Bogor, khususnya di perbatasan, justru lebih buruk dibandingkan wilayah kabupaten. “Pembangunan di wilayah perbatasan Tanah Sareal harus menjadi skala prioritas pada tahun 2026 dan 2027,” kata pria yang akrab disapa Kiwong itu.
Lebih lanjut, Kiwong mengatakan salah satu fokus pembangunan di Tanah Sareal adalah penanganan perlintasan sebidang rel kereta api di kawasan Kebon Pedes. Menurutnya, seluruh anggota DPRD dari Dapil Tanah Sareal akan mengawal sejumlah usulan prioritas dari kelurahan agar bisa direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat.
Anggota DPRD Kota Bogor lainnya, Safrudin Bima, menegaskan arah pembangunan ke depan harus menyasar wilayah pinggiran atau sayap kota, tidak hanya terpusat di kawasan tengah kota. Menurutnya, pembangunan tersebut harus mencakup infrastruktur dasar hingga fasilitas penunjang masyarakat,
Menurutnya, sepuluh anggota DPRD Kota Bogor dari Dapil Tanah Sareal siap mendukung penuh hasil Musrenbang kecamatan. “Fasilitas publik seperti pengembangan UMKM, penyediaan air bersih, pendidikan, dan layanan kesehatan harus hadir di wilayah pinggiran agar pemerataan pembangunan benar-benar terwujud,” ujarnya.(*)
