Info Event – Fakta mengejutkan terungkap dalam Rapat Kerja Komisi IV DPRD Kota Bogor bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Rabu 7 Januari lalu. Anggota Komisi IV, Dedi Mulyono membongkar postur anggaran pendidikan tahun 2026 yang dinilai belum pro-rakyat.
Dari total pagu anggaran pendidikan yang fantastis sebesar Rp 744,4 miliar, ternyata porsi yang benar-benar dirasakan langsung oleh warga miskin hanya Rp 22 miliar atau di kisaran 3 persen.
Dedi terkejut saat membedah Anggaran Pendidikan Kota Bogor. Politisi PKS ini menemukan ketimpangan yang besar antara belanja untuk kepentingan internal dinas dibandingkan dengan belanja yang langsung menyentuh masyarakat.
“Ini angka yang bikin saya elus dada. Setelah saya hitung ulang, yang wujudnya nyata sebagai bantuan langsung ke warga—seperti hibah pendidikan, beasiswa pendidikan, dan bantuan tebus ijazah —totalnya cuma sekitar Rp 22 miliar atau 2,9 persen saja. Bayangkan, tidak sampai 3 persen!” ujar Dedi dengan nada tinggi usai rapat di Gedung DPRD Kota Bogor,
Menurut Dedi, struktur anggaran Dinas Pendidikan tahun 2026 mengalami “obesitas” di sektor belanja pegawai dan kegiatan birokrasi. Komponen belanja pegawai (gaji ASN dan honorer) menyedot anggaran sekitar Rp 480 miliar atau setara 64 persen dari total anggaran.
Politisi PKS ini menilai masih ada ruang fiskal yang bisa dioptimalkan, khususnya pada pos “kegiatan lainnya untuk pemenuhan pemerataan mutu pendidikan” yang dialokasikan sebesar Rp 189,1 miliar atau 25 persen dari total anggaran.
Menurut Dedi, jika pos kegiatan pendukung tersebut bisa diefisienkan, maka alokasi dana yang tersisa dapat dialihkan untuk menambah kuota program-program kerakyatan yang sangat dinanti warga.
“Saya memberikan masukan positif kepada Disdik, mari kita sisir kembali. Jika ada kegiatan seremonial atau rapat-rapat yang bisa dihemat, anggarannya bisa kita geser untuk memperbesar kuota beasiswa atau bantuan tebus ijazah,” ujarnya. (*)
