Mahfud MD: Ada Gerakan Ingin Gagalkan Pemilu

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Mahfud MD saat memberi materi diskusi di acara Indonesia Diaspora Network United di Melbroune, Australia, Rabu, 28 November 2018. Foto:Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara Mohammad Mahfud MD mengatakan saat ini ada sebuah gerakan yang berupaya menggagalkan pemilihan umum (pemilu).

Baca juga: Mahfud MD: Mengajak Golput Melanggar Undang-undang

"Sekarang ada teori yang berkembang dari mulut ke mulut, belum ramai, mumpung pemilu, ini ada sebuah gerakan, belum besar, tapi inginnya pemilu ini kacau sehingga nanti gagal, lalu pemerintah tidak ini, tidak itu, kosong," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa siang, 19 Februari 2019.

Mahfud mengatakan hal itu saat Dialog Kebangsaan Seri IV dengan tema "Mengokohkan Kebangsaan: Menjaga Nalar Sehat dan Berbudi" yang digelar di halaman Stasiun Purwokerto.

Menurut dia, kondisi tersebut dianggap sebagai peluang untuk memperbaiki negara dan jika pikiran tersebut benar, akan berbahaya karena namanya teori "aduk-aduk ikan di baki".

Dalam hal ini, ikannya dikeluarkan semua, lalu diganti dengan yang bagus.

"Itu tidak boleh. Kita punya proses demokrasi dan itu (teori 'aduk-aduk ikan di baki', red.) berbahaya," tegas Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan itu.

Terkait dengan hal itu, Mahfud mengajak masyarakat untuk menjaga negara Indonesia dengan sebaik-baiknya karena telah dibangun dengan segala susah payah.

Menurut dia, 60 tahun diperintah oleh pemerintah yang tidak adil itu jauh lebih baik daripada negara kacau sehari saja.

"Begitu negara kacau satu malam, besoknya tidak ada lagi negara. Itulah yang banyak dipakai sebagai rujukan untuk menjaga negara," katanya.

Dialog Kebangsaan Seri IV tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Jelajah Kebangsaan yang diselenggarakan PT Kereta Api Indonesia (Persero) bekerja sama dengan Gerakan Suluh Kebangsaan.

Baca juga: Gerakan Suluh Kebangsaan: Madura Laboratorium Toleransi Indonesia

Kegiatan Jelajah Kebangsaan yang dilaksanakan pada tanggal 18-22 Februari 2019 itu mengambil rute dari Merak hingga Banyuwangi serta digelar di sembilan stasiun, mulai dari Stasiun Merak, Stasiun Gambir, Stasiun Cirebon, Stasiun Purwokerto, Stasiun Yogyakarta, Stasiun Solobalapan, Stasiun Jombang, Stasiun Surabayagubeng, dan berakhir di Stasiun Banyuwangi.

Para tokoh nasional yang hadir dalam kegiatan tersebut menggunakan kereta api khusus untuk menempuh jarak 1.341 kilometer selama lima hari perjalanan. Selain Mahfud MD, Dialog Kebangsaan Seri IV yang digelar di halaman Stasiun Purwokerto juga menghadirkan putri pertama Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yakni Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid (Alissa Wahid), serta budayawan Ahmad Tohari dan Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Jebul Suroso.






Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

20 jam lalu

Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

Menurut Miko, Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas perlu dikuatkan atau setara dengan pihak yang diawasi setelah hakim agung terjerat korupsi


Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

22 jam lalu

Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

Mahfud MD menjelaskan, MA selalu berdalih jika hakim itu merdeka dan tak boleh diintervensi. Namun, tba-tiba muncul kasus Hakim Agung Sudrajat Dimyati


KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

1 hari lalu

KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

KontraS menyebut tim PPHAM bentukan pemerintah hanya merupakan gimmick semata. Seakan memperlihatkan negara telah selesaikan kasus pelanggaran HAM.


Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

1 hari lalu

Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

Mahfud MD sedang menyiapkan formula untuk mereformasi bidang hukum peradilan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) hakim Sudrajat Dimyati


Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

2 hari lalu

Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

Berita yang menarik perhatian pembaca hingga pagi ini di antaranya Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di masa lalu mulai rapat perdana di Surabaya


Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

2 hari lalu

Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

PPATK menduga Lukas Enembe tidak bermain judi hanya sebagai hobi namun upaya pencucian uang


Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

3 hari lalu

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

Mahfud Md menegaskan tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tidak ada kaitan dengan politik kekinian. Ini murni tugas negara.


Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

3 hari lalu

Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) masa lalu yang dipimpin Makarim Wibisono menggelar rapat pertamanya di Surabaya.


Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

3 hari lalu

Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan Dana Otsus Papua yang sebelumnya disinggung oleh Mahfud MD.


Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

3 hari lalu

Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

Stafsus Sri Mulyani angkat bicara menanggapi pernyataan Mahfud MD soal dana Otsus Papua yang mencapai Rp 1.000 triliun.